Sabtu, 21 September 2019


AIMI Terima Pengaduan Pelanggaran Promosi Susu di Faskes

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 745
AIMI Terima Pengaduan Pelanggaran Promosi Susu di Faskes

Logo AIMI. (net)

PONTIANAK, SP – Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Cabang Kalimantan Barat menerima pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran promosi susu yang tidak etis di fasilitas kesehatan saat ibu melahirkan.

Perilaku tidak etis itu di antaranya praktik penjualan atau melihat iklan susu formula yang tidak etis, ataupun bayi yang baru lahir diberikan susu formula tanpa persetujuan keluarga, ataupun ibu pasca melahirkan mendapatkan sample susu formula gratis.

Ketua AIMI Kalbar, Aditya Galih mengungkapkan praktik macam itu melanggar pasal 128 Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2009 tentang Kesehatan. Di mana disebutkan bahwa setiap bayi yang baru dilahirkan berhak mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama enam bulan kecuali atas indikasi medis.

“Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus,” tegas Ditya, Selasa (1/4).

Dalam hal ini, fasilitas khusus yang dimaksudkan itu pun sudah dijelaskan rinci di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak. Di mana, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana dan prasarana salah satunya ruang menyusui.

"Pengaduan dapat dilakukan dengan mengirimkan foto bukti promosi atau oleh-oleh susu formula ke [email protected] dengan menyertakan tanggal kelahiran dan nama fasilitas kesehatan," ucapnya.

Dia meyakinkan semua laporan yang masuk akan dijaga kerahasiaannya. AIMI Kalbar berharap pengaduan yang masuk dapat mengimplementasikan undang-undang yang sudah ada. Selain itu dia berharap ibu-ibu hamil dan menyusui sadar bahwa mereka dilindungi untuk memberikan ASI.

"Jadi jangan ragu untuk melaporkan jika ada dugaan pelanggaran,” ungkap Ditya.

Pembukaan pengaduan ini, didasarkan pada pantauan AIMI di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Maraknya iklan penjualan susu formula dan pemberian susu formula tanpa izin di beberapa daerah menjadi contoh buruk pelayanan kesehatan. Untuk itulah AIMI tidak ingin hal sama terjadi di Kalbar, khususnya Kota Pontianak sebagai wilayah ibukota.

“Kami sangat berharap, apa yang kami lakukan ini dapat meningkatkan kesadaran ibu-ibu dan dapat meningkatkan pula angka menyusui di wilayah Kota Pontianak,” tutupnya. (bls)