Senin, 23 September 2019


Pekerjakan TKA, Perusahaan Wajib Setor 1.200 dolar

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 462
Pekerjakan TKA, Perusahaan Wajib Setor 1.200 dolar

Ilustrasi. (net)

PONTIANAK, SP - Kabid Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak, Affan menegaskan tiap perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib membayar kompensasi ke pemerintah sebesar 1.200 dolar. Setoran itu merupakan salah satu syarat pengurusan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diperpanjang tiap tahun.

"Perusahaan yang setor masuk ke penerimaan negara bukan pajak. Per orang per tahun sebelum perpanjangan. Misalnya mereka di 2018 untuk satu tahun ke depan, perpanjangannya di April, itu berlaku sampai April tahun depan," jelasnya, Selasa (1/5).

Bukti pembayaran setoran itu dilampirkan bersama syarat perpanjangan IMTA lain. Baru kemudian akan diproses perpanjangannya. Di Kota Pontianak sendiri jumlah TKA yang terdaftar sejumlah lima orang dengan tiga pemberi kerja. Bidang pekerjaannya beragam, ada sebagai dosen, ada yang di perusahaan swasta.

"Posisinya sesuai dengan aturan, karena ada bidang posisinya. TKA bisa bergerak di sektor pendidikan, sektor sosial, untuk bekerja di perusahaan memang aturannya seperti itu. Jadi sepanjang penempatannya sesuai peruntukannya, tidak masalah," jelasnya.

Dia menerangkan dinasnya hanya menerima perpanjangan IMTA untuk TKA yang bekerja di wilayah Kota Pontianak. Sementara TKA yang bekerja lintas kabupaten kota, izinnya diurus di dinas terkait di provinsi. Untuk jumlahnya sendiri jika dihitung dengan yang urus IMTA di Pontianak, Affan menjelaskan lebih dari lima.

"Yang kebetulan penempatannya salah satunya di Pontianak, itu mungkin lebih dari lima, itu yang dikeluarkan provinsi (izinnya). Ini yang salah satu lokasi kerjanya itu di Pontianak. Contoh ada juga di Mempawah dan Kubu Raya. Datanya itu di provinsi, kami hanya koordinasi saja," ucapnya.

Perkara pengawasan, Affan menjelaskan kewenangan ada di provinsi. Namun pengawasan dalam konteks pembinaan tetap dilakukan dinas kota. Apabila ada indikasi TKA tak sesuai prosedur, pihaknya akan berkoordinasi dengan Tim Pemantau Orang Asing (Timpora) yang ada di provinsi. Leading sektornya adalah imigrasi, kepolisian, ketenagakerjaan dan lain sebagainya.

"Selama ini pelanggaran hanya tahun 2016, perusahaan JNT satu orang, 2017-2018 belum ada," pungkasnya. (bls)