Rabu, 13 November 2019


Hari Kebebasan Pers Dunia, Jurnalis Pontianak Berikan Pernyataan Sikap

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 478
Hari Kebebasan Pers Dunia, Jurnalis Pontianak Berikan Pernyataan Sikap

Aksi jurnalis Pontianak di Bundaran Tugu Digulis Untan, Kamis (3/5). (SP/Balasa)

PONTIANAK, SP - Peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day turut diperingati jurnalis di Kota Pontianak. Bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan pers mahasiswa, puluhan jurnalis menggelar aksi damai di Bundaran Tugu Digulis, Universitas Tanjungpura, Kamis (3/5) pagi. 

Atribut aksi yang mereka bawa di antaranya bertuliskan, "Jurnalis Sehat Perusahaan Kuat", "Tolak Pembungkaman Pers Kampus", "Jadi Jurnalis Berat Jangan Mau Digaji Pas2an", "Pekerja Sehat Berita Sehat", "Gaji Macet Berita Seret". 

Dalam peringatan tersebut, AJI Pontianak juga menyampaikan pernyataan sikap dalam tahun politik 2018. Apalagi Pilkada Serentak di Kalbar tahun ini  meliputi Pilgub Kalbar, Pilwako Pontianak, Pilbup Mempawah, Pilbub Kubu Raya, Pilbup Sanggau dan Pilbub Kayong Utara. Tahapan Pilkada Serentak 2018 juga beririsan dengan Tahapan Pileg dan Pilpres 2019.

"Tahun politik menjadi tantangan bagi pers di Bumi Khatulistiwa untuk mempraktikkan jurnalisme yang profesional dan independen," kata Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari dalam orasinya. 

Adapun pernyataan sikap itu adalah:

1. AJI Pontianak mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 harus bersikap independen, tidak terlibat politik praktis, dan non partisan, sebagaimana amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 dan Surat Edaran Dewan Pers Nomor 01/SE-DP/2018 tentang Posisi Media dan Imparsialitas Jurnalis dalam Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

2. AJI Pontianak mengajak pers nasional maupun daerah tidak larut dalam dinamika kompetisi politik Pilkada, sehingga isi pemberitaan menjadi tidak berimbang.

3. AJI Pontianak mengajak pers terus berupaya menyajikan informasi akurat demi melawan berbagai kabar bohong alias hoaks. Dengan demikian, fakta kebenaran yang diungkap media arus utama tidak lantas tertutup oleh hoaks. 

4. AJI Pontianak mengingatkan seluruh jurnalis tidak menjadikan media sosial/ medsos sebagai sumber utama berita. Lantaran medsos kerap menjadi sarana penyebaran berita-berita hoaks yang tak jelas ujung pangkalnya. Media harus memuat berita-berita hasil kerja jurnalistik yang profesional dan mematuhi kode etik jurnalis. 

5. AJI Pontianak meminta aparat penegak hukum menggunakan UU Pers sebagai lex specialis saat menangani perkara yang terkait pemberitaan atau produk jurnalistik. 

6. AJI Pontianak meminta masyarakat dan organisasi berbasis masyarakat menghormati kerja jurnalistik, sebagai profesi yang dilindungi Undang-Undang. Jika terdapat ketidakpuasan atau sengketa Pers diharapkan menggunakan jalur yang diatur Undang-Undang yaitu Dewan Pers. (bls)