Senin, 23 September 2019


Indikasi Ilegal, Dewan Minta Inventarisasi Reklame

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 348
Indikasi Ilegal, Dewan Minta Inventarisasi Reklame

Anggota DPRD Pontianak, Herman Hofi. (SP/Balasa)

PONTIANAK, SP - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Herman Hofi Munawar meminta Badan Keuangan Daerah (BKD) dan dinas terkait melakukan inventarisasi kembali semua bentuk reklame yang ada di Kota Pontianak.

Menurutnya, di sejumlah titik, masih ditemukan reklame, entah baliho bahkan bilboard yang tidak berizin. Selain ilegal, tentu merugikan dari sisi pajak untuk pendapatan daerah.

"Kita berharap dinas menginventarisasi kembali berbagai macam bentuk reklame yang ada di Kota Pontianak. Semua ruas jalan yang ini harus ditertibkan dan ada kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha atau user dari reklame itu sendiri," ucapnya Senin (7/5).

Dari pengamatannya, dinas terkait selama ini kurang memperhatikan hal-hal demikian. Politisi PPP ini mencontohkan, misalnya di Jalan Gajahmada, ada beberapa titik reklame yang ilegal tidak dieksekusi, ada juga bilboard yang ilegal. Dia berujar ada kesan pembiaran, yang dilakukan pemerintah.

"Nah ini perlu ada komunikasi dengan berbagai pihak baik dari BKD dan dinas terkait masalah perizinan, sehingga berbagai macam bilboard dan melanggar ketentuan apalagi tidak ada izin, harus dilakukan penertiban," tegasnya.

Kota Pontianak memang mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor dagang dan jasa. Herman menerangkan masih banyak potensi pajak reklame yang sebenarnya masih bisa digali. Hanya saja, dalam hal ini BKD terlihat kurang pro aktif. Herman yakin dengan penggalian potensi yang maksimal, PAD Pontianak yang bisa dikatakan mulai stagnan, bisa meningkat.

"Kita tidak tahu apakah mereka tidak mengerti atau ada sesuatu yang sengaja mereka tidak mengerti," imbuhnya wakil rakyat daerah pemilihan Pontianak Selatan dan Tenggara ini.

Dia menuturkan sebenarnya bukan hanya persoalan pajak, bahkan mereka yang bandel sudah melanggar hukum. Dia pun kembali mengulang soal beberapa titik bilboard yang ada di Jalan Gajahmada ilegal, tapi dibiarkan.

"Ke depan harus betul-betul dilakukan untuk pro aktif melakukan inventarisasi semua bentuk reklame yang ada di Pontianak. Baik itu berkaitan dengan perizinan dan pajak, dan keamanan, ketertiban dan keindahan kota akibat bilboard atau reklame itu," pungkasnya. (bls)