Senin, 23 September 2019


Mengubah Imaji Kantor Imigrasi

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 659
Mengubah Imaji Kantor Imigrasi

Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno saat memaparkan materi dalam rapat Strategi Komunikasi Kehumasan di Era Digital. (SP/Balasa)

PONTIANAK, SP – Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Kalimantan Barat, Ahmad Ashab mengungkapkan komunikasi kehumasan di era kini menginginkan adanya keterbukaan. Walau baru menjabat kurang dari dua minggu, dia sejatinya sudah tiga kali bertugas di Kalbar. Dari pembacaannya, perlu ada perubahan dalam urusan keimigrasian, terutama berkaitan dengan kepercayaan masyarakat.

“Selama ini Kantor Imigrasi begitu menakutkan, terutama dalam urusan pembuatan paspor. Tahun lalu datang ke sini, imigrasi tukang peras, ini harus diubah,” tegasnya dalam rapat Strategi Komunikasi Kehumasan di Era Digital di Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Jumat (11/5) sore.

Salah satu cara yang akan dipakai adalah merangkul wartawan. Tak dipungkirinya, masih ada mainset dari para petugas yang kurang senang didatangi wartawan yang ingin memperoleh informasi atau melakukan konfirmasi. Padahal dalam posisi itu wartawan memainkan peran sebagai pengawas dalam pelayanan publik.

“Namanya pelayanan publik, kenapa mesti takut-takut,” imbuhnya.

Menurutnya, sepanjang berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan, baik itu data dan sebagainya, informasi yang ada perlu disampaikan. Tentu tidak gampang mengubah instansi yang dulunya terkesan “tertutup” ini. Namun Ahmad meyakinkan perubahan itu akan terjadi sepanjang timbul kesadaran masing-masing pimpinan kantor.

“Saya mulai dari Pontianak, tinggal kita dorong ke semua. Paling tidak bagaimana teman-teman bermain di medsos dalam membentuk brand awareness kepada masyarakat, apa itu Imigrasi. Dan itu tidak boleh dilakukan per individu, tapi harus dilakukan organisasi,” jelasnya.

Perkara imajinasi buruk tentang petugas imigrasi tidak terbentuk begitu saja. Demikian halnya ketika ingin membalikkan. Ahmad sendiri pernah mengalami langsung ketika bertugas di Banten.

“Saya datang ke imigrasi, saya waktu itu kabid intelejen, dan mereka tidak tahu. Saya diusir, keluar saya. Begitu masuk, saya ceritakan kepada mereka, jangan begitu kepada masyarakat,” ceritanya.

Keinginan berubah menjadi lebih baik dalam pelayanan publik menurutnya akan terlihat dari kebiasaan baca sejak muda. Membaca tidak hanya soal buku, tapi juga membaca masyarakat, budaya dan lingkungan di mana kaki dipijak.

“Kalau kita punya sikap hati terbuka, pasti bisa terbuka. Seorang pimpinan harus mau belajar dari siapa saja. Tidak zamannya sekarang kita yang paling benar,” pungkasnya.

Sementara itu, Kabag Humas Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno yang menjadi pemateri menyampaikan lahirnya Undang-undang Keterbukaan Informasi jadi pembeda antara rezim Orde Baru dan rezim Demokrasi. Persoalan muncul ketika regulasi menginginkan pembaruan, tapi mengubah mainset butuh waktu lama. Pihak imigrasi mencoba melakukan stimulasi, namun karena tersebar, butuh proses.

“Kegiatan hari ini lebih pada upaya untuk mengubah mainset lebih dulu, daripada mengelola media sosial. Media sosial satu hal tersendiri, yang paling berat sebenarnya mainset,” jelasnya.

Apalagi wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga. Petugas Imigrasi tidak hanya berhadapan dengan orang Indonesia, tapi juga masyarakat internasional.

“Soal mainset memang perlu waktu, mudah-mudahan tidak lama, paling tidak sudah dimulai,” imbuhnya.

Selain mengubah mainset, penekanan dia berikan tentang bagaimana bermitra dengan wartawan. Wartawan jangan dianggap rival, harus dianggap sebagai partner. Sehingga wartawan jadi bagian dari proses keterbukaan informasi publik.

“Wartawan punya jaringan luas dan menjadi pengawas dan membantu kerja imigrasi,” ungkapnya.

Soal penguatan sumber daya kehumasan, yang paling dekat dilakukan adalah integrasi organisasi. Misalnya untuk menciptakan brand awareness lewat medsos. Ketika imigrasi di daerah mengunggah konten, dari pusat akan membantu dengan mengunggahnya kembali. Sementara soal brand engagement, pihaknya menawarkan kerja sama jika ada kendala anggaran.

“Saya punya anggaran, silakan dipakai teman-teman di Pontianak. Contoh awal tahun lalu saya bikin video profil tentang perbatasan, yang menceritakan tentang Entikong,” jelasnya. (bls)