Kamis, 19 September 2019


Dewan Minta THM di Pontianak Ikuti Aturan Saat Ramadan

Editor:

K Balasa

    |     Pembaca: 837
Dewan Minta THM di Pontianak Ikuti Aturan Saat Ramadan

Anggota DPRD Pontianak, Mashudi. (SP/Balasa)

PONTIANAK, SP – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Mashudi meminta para pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Pontianak mengikuti aturan yang telah dikeluarkan pemerintah bahwa harus tutup sebulan penuh saat Ramadan.

Pengaturan jam operasional tempat hiburan tertentu dari pukul 21.00-24.00 WIB pun menurutnya akan membuat para pekerja di usaha tersebut bisa menjalankan ibadah puasa dengan nyaman. Ada banyak waktu yang tersedia sambil melakukan evaluasi atau mungkin renovasi bangunan atau pelayanan.

“Para pengusaha bisa memanfaatkan aturan itu dengan melihat sisi positif, misalnya mereka jadi bisa evaluasi atau melakukan perbaikan-perbaikan lain. Kalau di luar bulan Ramadan, pasti pengunjungnya lebih ramai, jadi susah,” katanya Jumat (18/5).

Dia mengungkapkan hal ini bukan sekadar masalah toleransi. Politisi yang dikenal dengan nama Lonjong ini yakin, untuk masalah toleransi, masyarakat Kota Pontianak sudah hapal di luar kepala. Kehidupan sehari-hari masyarakatnya sudah demikian rukun dan tentram. Semua terjadi di agenda-agenda agama lain, tidak hanya Islam.

“Di sini kita bisa sama-sama merasa nyaman. Pengusaha pun saya yakin mereka siap mendukung,” yakinnya.

Hanya saja, untuk urusan razia indekos dia tegas meminta para pengusahanya lebih selektif dan benar-benar mengikuti aturan. Selama ini dari informasi yang dia dengar masih ada saja yang terjaring. Padahal sudah ada razia rutin.

“Untuk siapa saja yang punya indekos, tolong ikuti aturan, jangan bikin malu Pontianak,” pintanya.

Dalam hal ini pemilik indekos menurutnya harus terus melakukan pengawasan siapa saja yang tinggal. Jika memang khusus untuk perempuan, jangan perbolehkan lelaki masuk kamar. Demikian juga sebaliknya. Kalau pun indekos itu terbuka untuk pasangan, mereka harus menunjukkan buku nikah.

“Pengawasan dan komitmen ini yang penting. Paling tidak ada penjaganya, dan ada CCTV lah untuk memantau tamu yang datang,” ungkapnya.

Wakil rakyat daerah pemilihan Pontianak Utara ini juga meminta dinas terkait mencabut izin indekos yang terus saja kedapatan pasangan di luar nikah. Efek jera menurutnya harus diberikan agar hal sama tidak terulang. Dalam hal ini citra Kota Pontianak yang jadi taruhan.

“Kalau memang tipiring tidak buat jera, cabut saja izinnya,” pungkasnya. (bls)