Panwaslu Pontianak Ingatkan Kesepakatan Kampanye Ramadan

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 850

Panwaslu Pontianak Ingatkan Kesepakatan Kampanye Ramadan
Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Panwaslu Pontianak, Irwan Manik Raja. (SP/Balasa)
PONTIANAK, SP - Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pontianak, Irwan Manik Raja mengingatkan kesepakatan bersama yang telah disepakati pasangan calon Wali Kota Pontianak dengan penyelenggara Pemilu 14 Mei 2018 lalu.

Di mana ada beberapa hal yang menjadi acuan berkampanye selama bulan Ramadan 1439 H. Salah satunya pelarangan kampanye di rumah ibadah.

“Kita lakukan pengawasan melekat di setiap rumah ibadah, karena kita sudah kerja sama dengan Pramuka untuk mengawasi. Kampanye pun tetap mengacu pada SK zona yang telah ditetapkan. Jadi tidak ada perubahan jadwal kampanye yang sudah ditetapkan,” katanya, Jumat (18/5).

Dalam kesepakatan itu juga disebut kegiatan salat tarawih boleh dilakukan paslon di masjid mana pun. Namun usai salat, paslon langsung pulang dan tak ada kegiatan lain. Kemudian untuk buka puasa bersama warga, mesti dilakukan sesuai zona kampanyenya pada saat itu. Selama bulan Ramadan, paslon dan partai pengusung dan partai pendukung tidak boleh mengadakan kegiatan perlombaan apa pun.

“Dikhawatirkan ada kegiatan-kegiatan keagamaan yang dibuat paslon, partai pengusung atau partai pengusung. Makanya sudah kita sepakati bersama,” imbuhnya.

Hal penting lain, paslon dan partai pengusung dan partai pendukung tidak diperbolehkan memberikan sumbangan dalam bentuk apa pun. Dia berharap masyarakat tidak mau menerima sumbangan apa pun yang diberikan.

“Terkait halal bi halal, atau open house, kita sudah sepakat kemarin dilakukan satu kali sebelum masa tenang,” katanya.

Perkara lain yang diatur adalah alat peraga kampanye ucapan “selamat hari puasa” dan “selamat hari raya”. Di mana untuk masing-masing alat peraga ucapan itu satu paslon hanya boleh menggunakan lima baliho se Pontianak, dan dua spanduk untuk setiap kelurahan. Paslon juga dilarang menampilkan foto dan nomor urut dalam baliho atau spanduk yang dipasang oleh organisasi masyarakat. Terakhir, desain peraga kampanye itu harus dilaporkan ke KPU Pontianak.

“Tadi saya sudah keliling, ada beberapa saya lihat. Nanti akan kita hitung lagi apakah sudah sesuai dengan aturan yang dibuat. Diharapkan semua menaati karena ini demi kepentingan bersama,” jelasnya.

Hal prinsipil lain soal kepatuhan, diharapkan para paslon melaporkan STTP kampanye. Selama ini ada paslon yang tidak pernah membuat STTP ke Polresta Pontianak. Padahal semestinya mereka tertib dan melapor ke Panwaslu sebelum turun.

“Pembuatan STTP ini penting supaya kota tertib. Jadi jangan bergerak ke mana-mana tanpa sepengetahuan pihak keamanan,” pungkasnya. (bls)