Indonesia (Tak) Butuh Pendidikan Toleransi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 407

Indonesia (Tak) Butuh Pendidikan Toleransi
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Ridwansyah, Kepala Kemenag Provinsi Kalbar
"Saya pikir bagaimana pun kita prihatin, tentu dengan sedini mungkin kita mestinya dapat juga mengerakkan anak-anak supaya tidak bersentuhan dengan paham radikal,"  

Prof Samion, Ketua PGRI Kalbar  
“Makanya ini tugas sekolah, tugas guru dan tidak kalah penting tugas dan pemahaman terhadap radikalisme itu sendiri,” 

PONTIANAK, SP
– Munculnya berbagai teror terkait bom dan sikap intoleransi di Indonesia, memunculkan sebuah pertanyaan, perlukah di Indonesia kurikulum mengenai toleransi dan Islam moderat?

Kepala Kemenag Provinsi Kalimantan Barat, Ridwansyah menilai, sejauh ini Kalimantan Barat masih jauh dari adanya paham-paham radikal, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa. 

“Jadi, kalau kita lihat kondisi yang terjadi, untuk Kalbar ini saya rasa masih tidak terlalu, seperti di daerah lain lah," katanya. 

Kondisi yang melibatkan atau adanya keterlibatan pelajar dalam paham radikal, seperti yang terjadi di daerah lain, tentu tidak bisa digeneralisasikan. Demikian juga dengan para pelaku teror yang melakukan aksi atas nama agama. Tentu hal ini juga tidak bisa lantas digeneralisasikan. 

"Saya pikir bagaimana pun kita prihatin, tentu dengan sedini mungkin kita mestinya dapat juga mengerakkan anak-anak supaya tidak bersentuhan dengan paham radikal," lanjutnya. 

Ridwansyah mengakui, upaya pencegahan sangat penting. Salah satunya dengan melakukan perubahan kurikulum dalam mata pelajaran yang diajarkan di sekolah, sehingga bagaimana agar pesan-pesan toleransi bisa tersampaikan di sana. Namun saat ini ia menilai yang paling utama untuk dikejar adalah, percepatan pengesahan Undang-undang Antiteror. 

Ia menilai bahwa, sejauh ini dalam muatan pelajaran di sekolah, sebenarnya sudah cukup baik. Seperti mata pelajaran agama dan PKN, dimana ada pesan-pesan untuk menjaga kebersamaan dan toleransi. 

Kalbar dalam 10 tahun terakhir, kondisi kerukunan umat beragama sudah cukup baik. Dimana sikap toleransi telah tumbuh dengan baik, terutama umat beragama saling menghargai. 

Sementara, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kalimantan Barat, Prof Samion mengungkapkan, sejak Indonesia berdiri, semua sudah sepakat dengan falsafah Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Tapi ternyata sampai saat ini, masih banyak orang tidak memahami. 

“Makanya ini tugas sekolah, tugas guru dan tidak kalah penting tugas dan pemahaman terhadap radikalisme itu sendiri,” ungkapnya.

Menurutnya, mahasiswa harus menoleh ke belakang, bagaimana mungkin dia bisa kuliah, jika kondisi Indonesia tidak benar-benar baik. Keadaan Indonesia kini sudah luar biasa. Tapi belakangan memang mengalami perubahan signifikan.

“Dulu orang mengatakan Indonesia adalah contoh toleransi yang luar biasa, tapi sekarang dihancurkan oleh orang-orang yang berpikir salah tadi,” katanya.

Prof Samion kurang setuju jika ada penambahan mata pelajaran, atau kurikulum untuk mencegah radikalisme ini. Sama hal seperti pendidikan karakter, semua sudah jadi kewajiban. Bagaimana pengajar menyisipkan nilai-nilai itu dalam tiap pelajaran. Apalagi sekolah merupakan gambaran umum masyarakat yang majemuk. Terdiri dari berbagai macam etnis dan agama. Tinggal bagaimana kebersamaan dibangun.

“Guru-guru harus menyadari itu dan bagaimana dia memberikan perhatian kepada semua anak, tidak ada anak yang dispesialkan bahkan didiskriminasi,” pintanya.

Satu yang tak kalah penting, bagaimana negara bertindak adil dan menjadikannya tanggung jawab. Berbagai tindakan radikal yang muncul turut dipengaruhi adanya kesenjangan di masyarakat. 

Kesenjangan itu membuat mereka yang berpikir radikal makin merasa punya alasan kuat untuk semakin radikal. Mereka mungkin merasa memiliki tanggung jawab moril ketika melihat ada perbedaan perlakuan. Misalnya dalam hukum. 

“Ini jadi kecemburuan sosial, dan membuat mereka yang tadinya tidak berpikir radikal, malah jadi simpati dan menjadi radikal,” pungkasnya. 

Penguatan di Keluarga

Terkait keterlibatan anak-anak dibawah umur pada insiden bom di Surabaya beberapa waktu lalu, Komisioner Komisi Pengawasan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Eka Nurhayati Ishaq mengatakan, hal itu sudah sangat keterlaluan dan diluar dari sikap orangtua yang seharusnya melindungi anaknya, yang malah dilibatkan dalam suatu konflik yang sangat pelik.

Atas kejadian tersebut, dia menghimbau dengan keras kepada semua pihak agar tidak menyebarkan lagi foto-foto anak pelaku bom bunuh diri yang sudah banyak tersebar di media sosial. Sebab ada children protection policy yang mengatur anak-anak dengan perlindungan khusus.

Terkait dengan penerapan kurikulum pendidikan toleransi, tidak perlu untuk saat ini, karena akan meribetkan. Hal itu juga akan berhubungan dengan sistem yang ada pada pendidikan.

“Tapi kalau yang paling penting itu, bagaimana caranya penguatan dalam keluarga. Karena kalau untuk sosialisasi khusus itu, sepertinya butuh waktu dan proses lagi,” katanya.

Untuk melakukan penguatan tersebut, bisa saja sekolah bekerjasama dengan KPPAD, untuk memberikan sosialisasi langsung pada sekolah atau instansi yang berkaitan dengan keluarga.

Jadi, materi yang dimasukkan, bagaimana materi pencegahan anak dalam pemahaman radikalisme dan terorisme. “Harus bersinergi dengan lembaga yang sudah ada,” imbuhnya.

Sementara untuk mengarah ke penerapan kurikulum, akan terlalu berat karena proses sistem yang ada. Sebab Indonesia saat ini terlalu banyak birokrasi. 

“UU Teroris saja belum keluar. Itu saja ribet untuk memutuskannya, apalagi untuk menimbulkan lagi kurikulum yang berkaitan dengan toleransi,” ujarnya.

Dalam hal ini kapasitas, pihaknya sebagai KPPAD yaitu membuat materi pencegahan berupa sosialisasi, program penguatan keluarga dengan masuk ke setiap sekolah yang ada atau bekerjasama dengan lembaga yang sudah ada.

“Jadi kerjanya bersinergi,” tambahnya

Terkait dengan jika materi pemahaman tentang radikalisme dan terorisme atau materi toleransi diselipkan pada salah satu mata pelajaran, dia mengatakan bahwa hal itu akan ditakutkan akan mengurangi muatan mata pelajaran inti yang ada.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang juga dapat berperan sebagai media penguatan karakter anak dalam menangkal paham-paham radikal dan intolerasi, menurutnya sekolah harus bisa menguatkan pendidikan agama bagi anak-anak dengan menghindari identikal terhadap ajaran-ajaran dan kelompok-kelompok tertentu terhadap paham radikal.

“Pendidikan karakternya perlu, penguatan didalam keluarga terutama agama perlu, asal tidak menyimpang dari Alquran dan hadist,” pungkasnya.

Siswa Sambut 

Siswa di Pontianak yang menyetujui rencana pemerintah, menjadikan sekolah sebagai benteng pencegah radikalisme. “Setuju, Kak,” ungkap Chrestella, siswa SMA Santo Paulus Pontianak, saat dikofirmasi, Minggu (20/5).

Chrestella mengakui, ia sangat setuju jika sekolah memegang peran penting membendung radikalisasi. Selama ini sebenarnya kurikulum sudah mengajarkan dan membantu siswa, saling mengenali perbedaan masing-masin agama. 

“Walau sering diingatkan, tapi di sekolah masih ada beberapa siswa yang kerap terkena virus intoleran,” tambah Chrestella. 

Chrestella mengatakan, di sekolah kadang ada yang bersikap tidak toleran terhadap temannya yang lain. Hal tersebut mungkin karena pengaruh dari luar, tidak dari sekolah yang pastinya mengajarkan tentang toleransi, tanggung jawab, empati, saling menghargai, saling menghormati tolong menolong, cinta tanah Air, dan rasa persaudaraan. 

“Iya, Kak. Semakin banyak tragedi tentang radikalisme, pemberontakan, pertikaian, dan sebagainya. Maka kami akan lebih sering lagi diingatkan tentang sikap-sikap tersebut,” katanya.

Chrestella mengatakan, pelajaran PPKN merupakan pelajaran yang banyak memuat tentang toleransi. Pada pelaran PPKN-lah siswa-siswa terus dingatkan untuk selalu bersikap toleransi. Pelajaran PPKN-lah yang ia kira sampai sekarang ini mampu mendorong para pemuda untuk mencintai perbedaan sesamanya. 

Hal yang sama disampaikan oleh Farul, siswa SMA Mujahidin, Pontianak. Ia mengatakan setuju dengan rencana akan diselipkannya muatan pencegahan radikalisme di sekolah. 

“Setuju. Tapi yang sangat perlu diperhatikan itu adalah  penanaman moral, sikap, karakter, serta pandangan yang positif,” ungkap Farul. 

Farul mengatakan bahwa selama ini ia merasa benih-benih extremisme dan virus intoleran belum masuk ke wilayah akademik seperti sekolah. Namun, Farul setuju jika sejak awal siswa-siswa sudah dibantengi dari sikap radikalisme dan sikap tidak toleran. 

“Pelajaran di sekolah (saat ini) mengacu pada menghormati, toleransi. dan menghargai perbedaan. Dampaknya siswa tetap bergaul dengan teman yangg berbeda agama, suku, dan ras,” ungkap Farul. 

Farul mengatakan selama ini kurikulum telah mengajarkan sikap-sikap baik seperti saling menghormati, tolerasni, dan menghargai perbedaan. Selama ini, pelajaran di sekolah pun mengajarkan untuk mengenal perbedaan. Namun, agama bukan suatu batasan untuk bersahabat. 

Hal serupa juga diungkapkan Aulia. Siswa SMPN 4 Pontianak tersebut sangat menyayangkan musibah yang menimpa kedamaian di Indonesia. 

“Itu sangat menghawatirkan negeri ini, demokrasi tidak akan tumbuh dengan baik jika dengan radikalisme,” ungkap Aulia. 

Aulia menyetujui jika pemerintah menyelipkan kurikulum tentang pencegahan radikalisme di sekolah. Aulia mengatakan, selama ini, di sekolah pun, mereka tidak memandag suku, ras, dan agama dalam bergaul. 

Saat di sekolah pun mereka diajarkan perbedaan. Namun, dengan perbedaan itulah juga mereka diajarkan toleransi, nilai-nilai tanggung jawab, empati, saling menghargai, saling menghormati tolong menolong, cinta Tanah Air, dan rasa persaudaraan. 

“Hampir di semua pelajaran sosial mengajarkan itu,” tambah Aulia. 

Kurang Setuju

Dedy Ari Asfar selaku orang tua yang anaknya saat ini mengenyam di pendidikan Islam dan pendikan formal mengiyakan bahwa, sekolah adalah tempat strategis dalam membendung radikalisme. 

“Saya sepakat sekolah memiliki peran strategis untuk membendung radikalisme,” ungkap Dedy. 

Dedy mengatakan, lembaga pendidikan merupakan tempat yang strategis untuk membendung radikalisme. Namun, Dedy mengatakan tidak perlu ada kurikulum pencegahan radikalisme, karena pemahaman tentang radikalisme bisa ada dalam banyak mata pelajaran yang bersifat tematik, misal dalam pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan dan dalam pelajaran Bahasa Indonesia.

“Kita ini seperti mengalami fobia intoleransi, sehingga semua harus masuk kurikulum pendidikan. Padahal, toleransi sudah diajarkan dengan baik dalam beberapa mata pelajaran di sekolah-sekolah,” ungkap ayah tiga orang anak ini. 

Dedy mengatakan, masalahnya, bukan semata urusan pendidikan, melainkan persolan tensi politik yang provokatif dan tidak sehat, sehingga membentuk opini negatif pada masyarakat yang tidak terbendung dengan baik. Tensi politik ini yang dimanfaatkan untuk adu-domba dan intoleran.

“Tidak perlu ada kurikulum Islam moderat dan toleran lagi. Pemerintah sekarang ini seperti mengalami sindrom Islamofobia,” ungkap Dedy. 

Dedy mengatakan Islam di Indonesia ini sudah moderat karena berprinsip rahmat bagi semesta alam dan tidak memusuhi orang-orang nonmuslim. Jika ada yang radikal itukan contoh kelompok kecil yang pemahamannya menyimpang dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. 

Kelompok kecil ini sesungguhnya tidak mencerminkan ajaran Islam yang sebenarnya. Mereka tidak mewakili Islam. Bahkan, mereka keluar dari ajaran Islam. Kelompok radikal ini jelas merepresentasikan skenario kepentingan politik, 

Masih Terkontrol  

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menilai bahwa paham radikalisme memang sangat memungkinkan muncul dikalangan pelajar dan mahasiswa. Salah satu penyebabnya adalah, rasa penasaran dan ingin tahu untuk mencari sesuatu yang sebelumnya tidak mereka dapati di ruang kelas atau bangku kuliah. 

"Itu terjadi mungkin karena memang yang pertama kegiatan di sekolah atau kampus mungkin tidak cukup banyak untuk mampu menyibukkan mahasiswa dan pelajar pada kegiatan kegiatan positif seperti olahraga, kesehatan, kajian ilmiah dan lain-lain," kata Suriansyah. 

Sejauh ini Suriansyah menilai, paham radikal di Kalbar dirasa masih cukup aman dan lebih mudah dilaksanakan pengawasan, karena jumlah penduduk Kalbar masih tergolong kecil jika dibandingkan penduduk Pulau Jawa. 

Walau begitu, menilai bahwa soal intoleransi di Kalbar boleh dibilang dalam kondisi yang cukup serius. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya organisasi yang bersifat kesukuan. 
“Seharusnya sekarang yang perlu kita munculkan adalah, organisasi-organisasi yang sifatnya mencangkup semua golongan,” tandasnya. (adi/bls/nak/noi/rah/lis)