Polda Janji Kalbar Zero Miras

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 402

Polda Janji Kalbar Zero Miras
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Kombes Pol Nanang Purnomo, Kabid Humas Polda Kalbar 
“Kita zero kan miras yang ada di Kalimantan Barat. Ada sanksi hukum yang mengintai bagi pihak-pihak yang memproduksi miras tanpa izin,”

Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar
"Untuk itu, pemerintah pusat harus lebih jeli melihat hal ini, karena perkara minol ini cukup mengganggu ketertiban dan keamanan, serta  kehidupan berbangsa dan bernegara,"

PONTIANAK, SP
– Saat ini mengatasi masalah alkohol di Kalbar dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) yang dianggap bisa memicu munculnya kekerasan.  

Salah seorang warga yang biasa mengkonsumsi minuman beralkohol, DW mengatakan, mengkonsumsi alkohol menurutnya, dapat dikatakan termasuk dalam gaya hidup. Minum-minuman beralkohol juga sebagai jalan keluar ketika menghadapi masalah.

“Bisa juga untuk happy-happy kalau kena itu (minuman beralkohol),” tuturnya, Selasa (22/5). 

Pria yang sudah mulai mengkonsumsi alkohol sejak delapan tahun lalu itu menyampaikan, dirinya mengkonsumsi alkohol dalam satu bulan dapat dikatakan sering, namun tidak setiap hari.

“Paling ketika ada kumpul-kumpul, kepengen minum,” imbuhnya.

Dia mengaku hanya mengkonsumsi alkohol saat berkumpul bersama teman-temannya, sebab jika sendiri dia mengaku tidak menyenangkan.

“Barang itu cari happy kan pas sama-sama kawan, bukan sorang,” ucapnya kemudian.

Menurutnya, efek yang ditimbulkan dari alkohol tersebut tergantung dari masing-masing personal. Jika seseorang memiliki tujuan minum minuman beralkohol untuk tujuan buruk, seperti berkelahi maka hal itu kembali pada masing-masing orang.

“Peminum kan untuk senang-senang, kadang-kadang ada kawan yang ketika sudah kena air (alkohol), dia ngomong pendekatan sama orang lalu bagus, itu kan kembali ke niat lagi. Kalau memang dia minum bawaan niat dari awal untuk betinju ya jadilah seperti itu,” terangnya.

Selama ini dia mengaku membeli miras dengan menyuruh orang lain, yang dibeli di kios-kios atau ada penjual yang mengantarkan dengan cara ditelepon.

“Ada yang biasa keliling, dia kan tahu tempat-tempat budak nyantai. Nawarkan mau beli ndak,” ujarnya.

Dampak kesehatan dari minum miras pasti ada ketakutan. Namun harus pandai-pandai mengontrol diri. 

Untuk sedikit menghindari efek buruk langsung dari minum miras, ketika minum sebaiknya tidak dalam keadaan perut kosong. 

“Air itu kan panas, otomatis jangan sampai kurang minum air putih. Itu jak sih, ketakutan ke kesehatan sih pasti ada. Ndak cuma itu, macam mana pun barang yang yang kita makan tetap berpengaruh ke kesehatan,” dalihnya.

Untuk berhenti dia menuturkan pasti memiliki niat, namun saat ini masih mencari jalan untuk berhenti. Namun saat ini dia mengaku tidak termasuk pecandu.

“Ya kalau ada minum, kalau ndak ada mdak nyari. Itu kan bukan termasuk pecandu,” dalihnya lagi.

Tindak Penjual

Terkait dengan pemberantasan peredaran minuman beralkohol di Kalbar, beberapa waktu lalu Polda Kalbar beserta jajaran telah melakukan berbagai operasi yang menyasar langsung ke produsen-produsen di beberapa daerah di Kalbar.

Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Nanang Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai operasi untuk menindak peredaran Miras.

“Banyak yang sudah kita dapatkan,” ujarnya.

Dia mengatakan selain melakukan penegakan hukum, Polda Kalbar beserta jajaran telah melakukan sosialisasi dan penjelasan kepada masyarakat terkait bahaya Miras.

Selain itu pada bulan Ramadhan ini, pihaknya juga melakukan operasi penyakit masyarakat untuk menindak baik penjual maupun pengonsumsi miras.

“Menjelang Hari Raya, kita tindak jangan sampai ada minuman keras yang beredar,” imbuhnya.

Nanang mengimbau agar tidak ada lagi masyarakat yang melakukan produksi terhadap minuman keras di Kalbar.

Dia mengatakan bahwa pihaknya akan tangkap dan akan memproses bila ditemukannya warga atau masyarakat yang memproduksi minuman keras.

“Kita zero kan miras yang ada di Kalimantan Barat. Ada sanksi hukum yang mengintai bagi pihak-pihak yang memproduksi miras tanpa izin,” katanya. 

Dewan Ingatkan

Menanggapi Perda Pengendalian Minuman Berakohol Nomor 2 Tahun 2010 yang dicabut, lantaran dinilai bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah mengatakan, jika Perda minuman berakohol dianggap bertentangan dengan peraturan di atasnya, maka seharusnya peredaran minimum berakohol diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) atau minimal Peraturan Presiden (Perpres). 

"Untuk itu, pemerintah pusat harus lebih jeli melihat hal ini, karena perkara minol ini cukup mengganggu ketertiban dan keamanan, serta  kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Suriansyah.  

Mengingat minol adalah jenis minuman berbahaya, serta tidak bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Harus ada upaya-upaya untuk mengatur, sehingga minuman berakohol hanya dikonsumsi oleh masyarakat yang memang membutuhkannya. 

"Jadi tidak dikonsumsi oleh masyarakat yang tidak membutuhkannya atau yang dibawah umur, atau oleh mereka karena minum lalu menimbulkan upaya kriminal,” lanjutnya.  

Jika mau dibuatkan Perda baru lagi terkait Minol, ini lantaran Perda lama telah dicabut. Tentunya tetap harus mengacu pada peraturan pemerintah di atasnya. 

"Dan disesuaikan dengan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah itu," ujarnya.  

Pembuatan Peraturan daerah ini, bisa saja diajukan oleh pemerintah atau bisa juga dibuat oleh pihak DPRD atas inisiatif masyarakat dan melibatkan berbagai pihak. Sehingga perda itu nantinya bisa mengakomodir semua kepentingan, terutama yang berkaitan dengan adat dan tradisi sebagian masyarakat di Kalimantan Barat. 

"Untuk itu memang perlu di pikirkan bersama dengan melibatkan stakeholder yang ada, baik tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat,” ujarnya. 

Sehingga maksud dari penerbitan Perda tersebut, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan norma-norma agama, tapi juga tidak mengekang adat istiadat dan tradisi di Kalimantan Barat.  
Rusman Yakin 

Sementara itu, Bupati Kubu Raya, Rusman Ali menegaskan akan segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub), terkait dengan pembatasan peredaran minuman keras di Kubu Raya. 

Menurutnya, Perbub itu sangat penting. Minuman beralkohol tak boleh dijual sebebas-bebasnya. Sebab, jika hal itu dibiarkan, maka dampaknya akan menyasar ke generasi muda. 

"Tujuan utama saya membuat Perbub tentang pembatasan peredaran miras atau minuman beralkohol, agar pemuda-pemuda di Kabupaten Kubu Raya, terbebas dari pengaruh alkohol," kata Rusman Ali.

Rusman Ali mengatakan, bahaya minuman keras jelas sudah terlihat. Bahkan, banyak kasus kematian pemuda akibat menenggak miras oplosan. Seperti yang terjadi di beberapa wilayah Jawa Barat baru-baru ini. 

"Tentu, kejadian ini jangan sampai terjadi di tempat kita. Oleh karena itu, saya kira perlu ada regulasi yang mengatur peredaran Minol secara ketat. Saat ini kami sedang menggodok Perbub-nya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, bisa segera kita terbitkan," katanya.

Dia pun meyakini, Perbub tentang pembatasan peredaran Minol ataupun Miras di Kubu Raya, yang kini sedang digodok oleh pihaknya, tak akan bertentangan dengan regulasi lainnya. Sebab tidak ada peraturan di atasnya yang dilanggar. (abd/bls/nak/rah/lis)