Pemuda Katolik Kalbar Protes Penetapan Komisioner KPU

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 627

Pemuda Katolik Kalbar Protes Penetapan Komisioner KPU
Logo KPU. (net)
PONTIANAK, SP - Pasca ditetapkannya lima komisioner KPU Provinsi Kalimantan Barat, Pemuda Katolik Komisariat Kalbar menyatakan sikap. 

Mereka memandang nama-nama yang terpilih tidaklah representatif dan dianggap mengabaikan aspek sosiologis di Kalbar. KPU dinilai telah bertindak tidak demokratis dalam menetapkan komisioner di Kalbar. 

"Komisioner yang baru ini memiliki risiko politik yang tinggi. Ini berdampak pada stabilitas politik di daerah," ujar Ketua Pemuda Katolik Komda Kalbar, Maskendari dalam rilis resmi yang diterima Suara Pemred, Kamis (24/5).

Maskendari yang juga anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini menilai KPU RI tidak mempertimbangkan risiko politik  dalam menentukan komisioner KPU Kalbar.

"Padahal, Polri dan Bawaslu telah menempatkan Kalbar sebagai satu dari tiga provinsi yang rawan stabilitas politiknya," terang Maskendari.

"Kami melihat KPU tidak peka atas hal tersebut," lanjutnya lagi.

Maskendari juga mengatakan secara tegas bahwa Pemuda Katolik menolak keputusan KPU RI atas penetapan nama-nama komisioner KPU Kalbar yang baru ini. 

Pihaknya meminta, KPU RI untuk meninjau ulang keputusan terkait penetapan nama-nama tersebut. Bila perlu, tegas Maskendari, KPU RI menganulir keputusan tersebut. 

"Kami berencana melakukan aksi karena keputusan KPU RI mengabaikan realitas politik di Kalbar. Kami menduga KPU RI ikut andil dalam menambah potensi kerawanan dalam politik lokal," tudingnya.

Terkait seperti apa aksi yang akan dilakukan, Maskendari tegas mengatakan pihaknya akan menyegel kantor KPU Kalbar. 

"Kami akan segel kantor KPU Kalbar. Kami juga menolak kehadiran KPU RI ke Kalbar," ujarnya.

Meskipun demikian, Maskendari mengatakan pihakny tetap menghormati keputusan KPU RI atas penetapan nama-nama itu. Ia berharap, komisioner KPU Kalbar yang baru ini bisa bekerja secara profesional dan proporsional.

"Tetapi, kami ingatkan agar komisioner tidak bermain api," lanjutnya.

Suara Pemred berusaha menghubungi Maskendari untuk lebih memperjelas maksud serta poin-poin yang dipermasalahkan oleh pihaknya atas keputusan KPU RI itu, namun ia hanya membalas lewat pesan singkat Whatsapp bahwa apa yang tertuang dalam pernyataan sikap itu sudah jelas dan artinya tidak ada yang perlu ditambah lagi. (nak)