Penasehat Hukum Minta FN di BAP Ulang

Ponticity

Editor K Balasa Dibaca : 1153

Penasehat Hukum Minta FN di BAP Ulang
FN bersama kuasa hukum. (SP/Anugerah)
PONTIANAK, SP - Tim Penasehat Hukum dari Firma Hukum Ranik, Marcelina Lin, Theo Kristoporus Kamayo dan Rencana Suryadi Ranik, yang mendampingi FN, tersangka candaan bom di pesawat Lion Air JT 687, meminta dilakukan BAP ulang terhadap FN.

Theo Kristoporus Kamayo, mengatakan bahwa pemeriksaan awal terhadap FN, yang dilakukan pada 28 Mei 2018, tanpa didampingi penasehat hukum.

“Kami tim penasehat hukum baru melakukan pendampingan kepada FN tanggal 29 Mei 2018, kami meminta ada BAP ulang karena menurut Pasal 56 Ayat 1 KUHAP, ancaman hukuman diatas 5 tahun, FN wajib didampingi penasehat hukum,” kata Theo, kemarin.


Selain itu, pihaknya juga meminta agar dilakukan pemeriksaan kepada beberapa pihak, terkait kasus yang menimpa kliennya, Kapten Pilot, Pilot, Co-Pilot, dan seluruh awak kabin Lion Air Flight JT 687 tanggal 28 Mei 2018.

Sebab menurut pihaknya, awak kabinlah yang menyebabkan kepanikan dan kekacauan di dalam pesawat sehingga menimbulkan korban luka.

“Kapten pilot bertanggung jawab memastikan keamanan penerbangan,” tuturnya lagi.

Pihaknya juga meminta dan mengharapkan kepada penyidik PPNS Kementerian Perhubungan agar melakukan pemeriksaan serius terhadap semua kru, pilot, copilot, kapten Pilot, awak kabin dan penumpang yang tempat duduk berada di dekat FN dalam pesawat Lion Air Flight JT 687, tanggal 28 Mei 2018 lalu.


“Kamis 31 Mei 2018, kasus FN sudah dilimpahkan ke PPNS Kementerian Perhubungan. Proses ini memakan waktu hampir 10 jam. Tetapi kami sangat sayangkan  tidak ada pemeriksaan tambahan,” katanya.

Menurut Theo, jika dilihat diberbagai pemberitaan bahwa ada 11 kasus candaan bom yang terjadi di Indonesia hingga saat ini, yaitu pada tanggal 2 Mei 2018 pada pesawat Lion Air, 5 Mei 2018 Lion Air, 12 Mei 2018 Lion Air, 16 Mei 201i Lion Air dan Batik Air (1 hari ada 3 kejadian), 17 Mei 2018 Lion Air, 18 Mei 2018 Lion Air, 23 Mei 2018 Garuda Indonesia (melibatkan oknum anggota DPRD Banyuwangi), 27 Mei 2018 Lion Air, 28 Mei 2018 Lion Air dan kasus yang terakhir menimpa FN.

Berbagai kasus tersebut menurutnya tidak ada yang berbeda dengan yang dilakukan oleh FN, yaitu masuk kategori candaan bom.

“Yang berbeda adalah kapten pilot dan awak kabin menyebabkan kepanikan penumpang. Ini menunjukkan mereka tidak profesional, bagaimana mereka tidak mempercayai Avsec bandara, artinya pihak Lion Air tidak memiliki SOP yang jelas,” tegasnya.

Theo mengungkapkan kasus yang dilakukan oleh dua orang anggota DPRD Banyuwangi yang bercanda tentang bom penerbangan pesawat Garuda di Bandara Banyuwangi pada tanggal 23 Mei 2018.
Dari berbagai pemberitaan, menurutnya  oknum anggota DPRD tersebut sampai tiga kali mengatakan ada bom.

“Tetapi karena faktanya itu hanya bercanda, oknum anggota DPRD itu bebas,” paparnya.

Untuk itu, pihaknya selaku penasehat hukum memohon doa dan dukungan dari masyarakat Indonesia, mewakili FN, agar FN dapat diperlakuan adil. Sebab FN tidak berteriak dan menyebabkan kepanikan. Namun pengumuman untuk evakuasi penumpang oleh awak kabinlah yang menyebabkan kekacauan, kepanikan, dan menimbulkan korban luka.

"Jangan bedakan FN, saudara kita dari Papua ini dengan berbagai kasus “candaan bom” yang terjadi di republik ini. Apakah karena FN bukan seorang pejabat,” katanya.

Pihaknya selaku penasehat hukum, juga mengucapkan terima kasih kasih kepada seluruh keluarga besar Fisip Untan, perkumpulan mahasiswa Papua, dan semua pihak yang terlibat dalam aksi  solidaritas tanggal 31 Mei 2018 di bundaran Digulis Universitas Tanjungpura Pontianak, untuk mendukung serta menguatkan FN dalam menjalani proses hukum yang sedang dia alami.

“Kami mohon dukungan supaya FN bisa bebas sebagaimana kasus candaan bom yang lain,” tandasnya. (rah)