Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar 24,14 Persen

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 389

Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar 24,14 Persen
DAFTAR - Seorang perwakilan dari perusahaan mendaftarkan karyawannya ke program BPJS Ketenagakerjaan, guna memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya. (Net)
BALIKPAPAN, SP - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Kalimantan mencatat kepesertaan di Kalimantan Barat baru sebesar 24,14 persen dari total pekerja di provinsi itu per April 2018.

"Persentase kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini harus ditingkatkan untuk melindungi pekerja dan keluarganya," kata Deputi Direktur Wilayah Kalimantan BPJS Ketenagakerjaan Heru Prayitno di Balikpapan, Selasa (5/6).

Ia merincikan dari jumlah angka kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalbar yang aktif sebanyak 380.490 pekerja.

"Angka kepesertaan itu terdiri dari pekerja penerima upah sebanyak 249.711 orang, pekerja bukan penerima upah sebanyak 21.101 orang dan pekerja jasa kontruksi 109,678 orang," paparnya.

Dikatakannya jumlah perusahaan yang mendaftarkan tenaga kerjanya ke program BPJS Ketenagakerjaan baru mencapai 5.790 perusahaan.

"Padahal di Kalbar berdasarkan data Dirjen Pajak jumlah perusahaan ada sebanyak 7.758," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan peraturan perusahaan wajib mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

"Ada sanksi pidana kurungan bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan pekerjanya selama delapan tahun atau denda mencapai Rp1 miliar. Sanksi administrasi juga pasti ada sampai pencabutan izin usaha," jelas dia.

Oleh karena itu ia mengimbau perusahaan di Kalbar untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya.

"Selain itu perusahaan yang mengikutkan pekerjanya berarti melimpahkan risiko pekerjaan e BPJS Ketenagakerjaan. Itu investasi ketika ada musibah yang dialami pekerja, perusahaan tidak lagi mengeluarkan uang," jelas dia.

Pihaknya pun mencatat per April 2018 sebanyak 9.983 perusahaan yang ada di Kalimantan belum mendaftarkan pekerjanya masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang wajib diikuti sebagaimana amanat undang-undang tentang sistem jaminan sosial.

"Total perusahaan yang ada di Kalimantan berdasarkan data Dirjen Pajak yakni 42.084. Namun yang aktif ikut di program BPJS Ketenagakerjaan hanya 32.065 perusahaan. Dengan demikian sisanya 9.983 perusahaan belum mendaftarkannya," ungkapnya.

Ia menyebutkan dari fakta di lapangan faktor yang menyebabkan masih banyaknya perusahan tidak tunduk dengan aturan yang ada untuk mendaftarkan pekerjanya karena satu di antaranya rendahnya kepedulian perusahaan terhadap pekerjanya.

"Padahal dengan diikutkan pekerjanya ke kita maka resiko dalam bekerja dilimpakan ke BPJS Ketenagakerjaan. Itu investasi ketika ada musibah dialami pekerja maka perusahaan tidak lagi mengeluarkan uang," jelas dia.

Ia menambahkan dengan perusahaan mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan juga akan memberi perhatian dan kepastian pekerja dalam bekerja di perusahaan bersangkutan.

"Kalau sudah diikutkan maka pekerja akan tenang. Sehingga dalam bekerja mereka merasa aman dan produktivitas kerjanya akan meningkat," papar dia.

Sejauh ini, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada perusahaan agar segera, bagi yang belum mendaftarkan untuk memberikan perlindungkan kepada pekerjanya.

"Kita juga bekerjasama dengan pemerintah daerah, Kejati dan berbagai pihak agar memberikan perlindungan dan keamaan kepada pekerja. Dengan ikut pekerja maka juga melindungi keluarganya melalui manfaat-manfaat yang didapat," katanya.

Terkait sanksi yang diberikan akibat dari kelalaian dan tidak ada kemauan perusahaan untuk aktif mengikutkan pekerjanya kata dia itu diranah dinas tenaga kerja melaui pengawai kepengawasannya.

"Kami hanya koordinasi dan memberikan data atau laporan mana - mana saja yang sudah atau belum mendaftarakan pekerjannya. Untuk sanksi baik administrasi maupun pidana kepada perusahaan yang tidak patuh, dinas yang berewenang untuk menentukannnya," jelas dia.

Ia pun berharap penuh media massa untuk turut mensosialisasikan program yang ada agar kepesertaan semakin meningkat.

"Kami akui untuk sosialisasi memiliki keterbatasan terutama dalam hal jumlah personel. Dengan media massa ini lah kami berharap penuh bisa membantu untuk menyasar ke berbagai lapisan masyarakat," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, ia memaparkan bahwa saat ini dari penyebutan saja masih ada yang menyebutkan BPJS, itu arahnya kepada BPJS Kesehatan.

"Oleh karena itu kita harap sosialisasi kita masif agar masyarakat dapat terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan," jelas dia. (ant/bob)