Perpres Baru TKA Percepat Prosedur dan Perketat Pengawasan

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 408

Perpres Baru TKA Percepat Prosedur dan Perketat Pengawasan
Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Ganda Samosir memaparkan Perpres Nomor 20 Tahun 2018 kepada 17 perwakilan perusahaan. (SP/Bls)
PONTIANAK, SP - Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Maret lalu, mempercepat prosedur pengurusan izin penggunaan TKA dengan pengawasan lebih ketat.

Percepatan prosedur ini memang jadi upaya pemerintah dalam mempersingkat waktu dalam pelayanan publik. Semangatnya sama seperti percepatan perizinan lainnya.

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Pontianak, Ganda Samosir menjelaskan terbitnya Perpres tersebut merupakan upaya percepatan perizinan dari aturan sebelumnya, yakni Perpres Nomor 72 Tahun 2012. Proses perizinan telah disederhanakan sesuai reformasi birokrasi yang digaungkan pemerintah.

"Jika sebelumnya makan waktu 20 hari, nantinya cukup 6 hari," kata Ganda dalam Sosialisasi Perpres Nomor 20 Tahun 2018 di Maestro Hotel, Selasa (3/7).

Sejak ditandatangani Presiden Maret lalu, muncul isu Perpres dibuat untuk membebaskan TKA masuk Indonesia. Padahal, Ganda menjelaskan hanya ada penyederhanaan alur prosedur. Urusan prasyarat sama seperti sebelumnya.

"Seperti orang asing yang datang kewajiban mereka itu bekerja, maka harus pakai vitas (visa tinggal terbatas) dan dari Perpres ini ada tiga sifat pekerjaan, sifat pekerjaan terbatas, sementara dan darurat," katanya.

Dia menjelaskan pengurusan izin pun bisa dilakukan secara daring (online) lewat www.imigrasi.go.id. Sama seperti sebelumnya, para TKA tetap diawasi Imigrasi sebagai instansi yang memberi izin. Tentu bekerja sama dengan instansi lain yang tergabung dalam Tim Pengawas Orang Asing (Timpora).

Dalam hal ini, Imigrasi siap menjalankan amanat Perpres. Hanya memang pengurusan izin tersebut turut melibatkan instansi lain, salah satunya ketenagakerjaan. Untuk mensinkronkannya, dalam waktu dekat Imigrasi akan melakukan rapat koordinasi.

"Kami akan melakukan rapat koordinasi  membahas Perpres 20 Tahun 2018 ini tentang persiapan mereka, kalau kami di Imigrasi telah siap," tegasnya.

Dia menjelaskan walau sudah berlaku sejak Juni, pihaknya masih menunggu aturan turunan dari Perpres. Sebab ada beberapa pasal yang teknisnya diatur dalam kebijakan kementerian.

Saat ini di wilayah hukum Imigrasi Kelas 1 Pontianak terdapat 18 perusahaan dan yayasan yang mempekerjakan TKA. Di mana jumlah TKA pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas) berjumlah 202 orang, Izin Tinggal Kunjungan (ITK) 285 orang dan Izin Tinggal Tetap (ITAP) ada 18 orang.

Sementara itu, satu di antara peserta sosialisasi dari perusahaan Permata Borneo Lestari, Abdul Komar berharap komitmen sama soal penyederhanaan alur prosedur dalam Perpres turut dilakukan pihak yang mengurusi ketenagakerjaan. Bukan tanpa alasan, selama ini, pengurusan izin justru lama di Kementerian Ketenagakerjaan. 

"Pengalaman selama ini di Imigrasi paling bagus, paling cepat, justru lama dari Ketenagakerjaan," katanya.

Abdul menjelaskan dalam urusan pengurusan izin, pemerintah saat ini sudah sangat ketat. Hanya saja tidak sesuai dengan standar waktu.

"Kita di daerah pasti ajukan ke pusat, kadang cek seminggu sekali," katanya.

Di perusahaannya, terdapat empat orang TKA yang mengisi posisi kunci. Termasuk direktur utama yang merupakan pemegang saham perusahaan. Untuk urusan izin dalam aturan baru, dia pesimis bisa sesuai Perpres.

"Tidak mungkin secepat itu karena pengalaman seperti itu. Semua sudah online kadang online juga tersendat, jadi tetap harus bawa orang untuk cek di sana," pungkasnya. (bls)