Workshop Jurnalis SEJUK-AJI Pontianak (Bagian satu)

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 308

Workshop Jurnalis SEJUK-AJI Pontianak (Bagian satu)
FOTO BERSAMA – Peserta Workshop Jurnalisme Keberagaman di Tahun Politik oleh SEJUK dan AJI Pontianak berfoto bersama panitia dan pemateri usai pelaksanaan, di Hotel Mercure, Pontianak, Minggu (1/7). (Ist)

Merajut Keberagaman lewat Tulisan


Bhineka Tunggal Ika jadi falsafah Nusantara. Kekayaan suku, agama, ras, antargolongan menyelimuti Indonesia Raya. Politik, jadi keniscayaan dengan bumbu stigma.

SP - Isu liar membuncah usai hari pencoblosan Pilkada Serentak Kalbar 2018.  Kerja kuli tinta makin diperas. Akan ikut angin mulut dan media sosial atau, mencari detail lewat banyak verifikasi. Memilih dan memilah dampak mana yang hadir setelahnya.

Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Ahmad Junaidi membuka dengan pernyataan tegas. Proses politik mutakhir memberi ruang yang semakin luas bagi kekuatan konservatif ataupun populisme berbasis agama. Akibatnya mobilisasi politik terjadi tidak hanya di jalanan. Akan tetapi juga ranah digital dengan mengikat emosi sepemahaman (echo-chamber). 

“Sehingga ruang publik Indonesia tidak sepi dari serbuan kebencian dan permusuhan dengan sentimen SARA,” ujar Ahmad dalam Workshop Jurnalisme Keberagaman di Tahun Politik bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, di Hotel Mercure, Minggu (1/7).

Kenyataan ini diperparah ketika intoleransi dan diskriminasi dari hari ke hari terus menajamkan polarisasi di tingkat masyarakat maupun elit politik. Kasus-kasus persekusi pun tak kunjung berakhir. Banjir hoaks dan ujaran kebencian beriringan dengan meningkatnya akses masyarakat terhadap internet. Terutama media sosial yang begitu saja  dipercaya menjadi bagian dari sumber informasi.

“Hasil penelitian nasional pada tahun 2016 dan 2017 Lembaga Survei Indonesia (LSI) melansir bahwa kecenderungan intoleransi di kalangan muslim Indonesia terus meningkat. Sementara Freedom House 2018 juga melaporkan bahwa kebebasan sipil Indonesia di skor 4, kategori Partly Free,” tambah penggagas SEJUK, Saidiman Ahmad yang juga peneliti di Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).

Sementara, kasus-kasus SARA di daerah tidak banyak diliput media. Kecuali jika kasusnya viral di media sosial. Selain itu, relasi yang terlalu dekat dan sulit berjarak dari narasumber, turut memperburuk keadaan. 

“Seperti terlalu dekat dengan pimpinan atau pejabat pemerintah daerah, aparat, pengurus partai, dan DPRD, berdampak pada pemberitaan yang cenderung bias kekuasaan dan keyakinan arus utama,” tutur Saidiman.

Saidiman menuturkan permasalahan-permasalahan SARA yang kerap timbul di daerah berkelindan dengan proses politik lokal. Kemudian diterjemahkan oleh para pemimpin daerah dengan kebijakan atau aturan dan manuver-manuver politis yang diskriminatif dan intoleran terhadap kelompok-kelompok rentan.

Mengacu pada situasi saat ini, pihaknya mendesak pemerintah untuk melakukan upaya-upaya bersama demi membangun kesadaran dan kerja sama yang melibatkan kalangan media atau jurnalis dalam mendorong dihidupkannya prinsip-prinsip toleransi atau penghargaan serta memberikan ruang bagi kelompok rentan/minoritas, korban atau giving voice to the voiceless.

“Di samping itu, melalui kerja-kerja jurnalistik, media dan jurnalis sangat penting membangun komitmen menangkal hoaks dan fake news bernuansa SARA, terutama di tahun-tahun politik,” tutupnya.

Dipantik pengantar demikian apik, peserta juga diberi materi Konflik Etnik dan Jurnalisme Keberagaman. Usman Konsong, jurnalis senior yang juga Pemred Media Indonesia memulai dengan pemetaan kerawanan konflik yang menempatkan Kalbar di urutan kedua. Di mana salah satu indikatornya, Kalbar punya pengalaman panjang konflik etnik. Dilengkapi dengan penduduk Kalbar yang beragam dan pengaruh atmosfer Pilkada DKI 2017.

Dalam situasi seperti ini, Konsong menganggap media kerap terjebak dalam konflik etnik dan agama dalam pemberitaan. Hal tersebut karena dalam dunia jurnalistik, ada konsep nilai berita. Nilai berita itu antara lain adalah konflik. Adanya konflik menyebabkan suatu peristiwa layak diangkat jadi berita.

“Itu artinya secara konseptual konflik melekat dalam media,” jelasnya.

Untuk keluar dari jebakan konflik itu, harus ada tanggung jawab pembenaran terhadap pemberitaan di sosial media, pergeseran konsep nilai berita, dan perumusan dan pelaksanaan genre baru atau alternatif dalam jurnalisme.

“Media juga mesti menerima dan memenuhi kewajiban tertentu kepada masyarakat. Kewajiban itu dipenuhi dengan melakoni standar profesional berupa berita informatif, mengandung kebenaran, akurasi, objektivitas, dan keberimbangan,” tutur Konsong.

Dewan penasihat SEJUK ini mengatakan, dalam menerima dan melaksanakan kewajiban itu, media harus mengatur diri sendiri dalam kerangka hukum dan institusi. Kemudian, media juga harus menghindari segala sesuatu yang bisa memantik kejahatan, kekerasan, kekacauan sipil, dan penyerangan terhadap kelompok minoritas. Secara keseluruhan, media harus pluralis dan merefleksikan keberagaman masyarakat, memberi akses bagi berbagai pandangan berbeda dan hak menyatakan pendapat.

“Masyarakat dan publik memiliki hak bagi terbentuknya standar tampilan, dan intervensi dibenarkan untuk mengamankan kebajikan publik. Jurnalis dan profesional media harus akuntabel terhadap masyarakat, pekerja, dan pasar,” paparnya. (hendra cipta/balasa)