Workshop Jurnalis SEJUK-AJI Pontianak (Bagian Kedua-Selesai)

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 382

Workshop Jurnalis SEJUK-AJI Pontianak (Bagian Kedua-Selesai)
MATERI – Ketua AJI Pontianak, Dian Lestari tengah memberikan materi pada 25 peserta Workshop Jurnalisme Keberagaman di Tahun Politik oleh SEJUK dan AJI Pontianak, di Hotel Mercure, Pontianak, Minggu (1/7). (SP/Hendra Cipta)

Sejarah Konflik dan Tantangan Jurnalistik


Perempuan seringkali jadi korban dalam pusaran konflik politik dan etnis di Kalimantan Barat. Sayangnya, sejarah hanya mencatat peristiwa, tidak rekonsiliasi setelahnya. Para wartawan punya peran, agar hal sama tak terulang, khususnya usai Pilkada Serentak Kalbar 2018.

SP - Komisioner Komnas Perempuan, Yunianti Chuzaifah memaparkan konflik antaretnis di Kalbar terjadi secara bergantian. Konflik terbesar dan menjadi catatan sejarah hingga kini adalah, kerusuhan antara Melayu Sambas dan Madura. Hingga kini, sepakat berdamai secara terang-terangan belum tampak dari kedua belah pihak.

Walau begitu, kondisi di Kalbar tentap kondusif. Hanya saja baik Madura atau Melayu Sambas memilih untuk tidak mengacaukan daerah kubu masing-masing. Dalam kerusuhan tersebut, perempuan adalah kaum yang paling banyak menjadi korban.

“Kalau berhasil melumpuhkan perempuan di pihak lawan, maka hal tersebut akan menjatuhkan mental kaum laki-laki yang dianggap tidak bisa menjaga kaum perempuan mereka,” kata Yunianti Chuzaifah dalam Workshop Jurnalis SEJUK-AJI Pontianak di Hotel Mercure, Minggu (1/7).

Perempuan dalam lingkungan kerusuhan tersebut, sedikit banyak berdampak positif. Mereka akan menjadi penyerang dan pelindung saat evakuasi keluarga. Kemudian dapat bermobilitas mencari makan dan menjadi daya topang hidup keluarga pasca konflik, terutama bagi anak-anak.

“Dengan jiwa perempuannya, mereka dapat menjalin perdamaian dengan menghentikan dendam. Walaupun harus menjauh dan mendapatkan akses pendidikan yang terbatas,” pungkasnya.

Pilkada di Kalimantan Barat berlangsung aman, lancar, damai dan demokratis. Masyarakat di Bumi Khatulistiwa kian matang dalam berdemokrasi. Usai pemilihan, riak sempat terjadi. Semua pihak punya tanggung jawab sama untuk menjaga situasi.

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak, Dian Lestari mengajak semua pihak menunggu proses rekapitulasi yang tengah diselenggarakan KPU Provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam pemberitaan, dia menekankan media sosial tidak dijadikan sumber utama berita. Pasalnya, hoaks dan ujaran kebencian banyak beredar di sana.

“Kita kembali mengingatkan seluruh jurnalis yang meliput pelaksanaan Pilkada tetap bersikap independen,” ujarnya.

Jurnalis tidak hanya dituntut menyampaikan berita secara fakta, tetapi informasi yang disampaikan hendaknya mampu menjaga dan merawat keberagaman. Jurnalisme punya peran menghindari provokasi dengan berita minim verifikasi. 

Direktur Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SEJUK), Ahmad Junaidi menyampaikan dalam meliput konflik, pemberitaan tetap sesuai aturan jurnalistik, tetapi dengan sudut pandang dan pilihan kata yang menyejukkan. Harapannya, masyarakat lebih damai, dan tidak mudah terpancing terutama saat pemilihan kepala daerah, maupun pemilihan presiden.

“Jurnalis tidak ikut menjadi pengompor, tetapi menjadi penerang bagi masyarakat dengan menyajikan narasi-narasi yang benar dan damai,” timpalnya. (hendra cipta/balasa)