Senin, 23 September 2019


Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2018, Pemkot Pontianak Luncurkan SIPP-TLRHP

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 586
Rapat Koordinasi Pengawasan Tahun 2018, Pemkot Pontianak Luncurkan SIPP-TLRHP

PENANDATANGANAN - Walikota Pontianak, Sutarmidji menyaksikan penandatanganan komitmen pada Sistem Informasi Pemeriksaan Pemantaun (SIPP)-Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), di Aula SAA Kantor Walikota Pontianak, Senin (16/7) pagi. (SP/Anu

Kepala Inspektorat Kota Pontianak, Sri Sujiarti
"Jadi temuan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan itu wajib ditindaklanjuti."

PONTIANAK, SP - Pemerintah Kota Pontianak, melalui Inspektorat Kota Pontianak melaksanakan rapat koordinasi pengawasan tahun 2018, sekaligus melakukan peluncuran dan bimbingan teknis pada Sistem Informasi

Pemeriksaan Pemantaun (SIPP)-Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP), di Aula SAA Kantor Walikota Pontianak, Senin (16/7) pagi.

Selain itu, turut dilaksanakan pula penandatanganan komitmen oleh pejabat di lingkungan Pemkot Pontianak.

Kepala Inspektorat Kota Pontianak, Sri Sujiarti mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan setiap tahunnya, agar ada pemahaman yang sama tentang pengawasan yang dilakukan di Kota Pontianak.

Peluncuran sistem dan penandatanganan komitmen ini juga untuk mendukung pengawasan di Kota Pontianak, serta terkait dengan keharusan masing-masing  perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

“Jadi temuan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan itu wajib ditindaklanjuti,” katanya.

Beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menerima pemantauan tindak-lanjut Kota Pontianak. Dari hasil pemantauan tersebut, Pemkot Pontianak menempati posisi ke delapan, dari 15 daerah mulai dari provinsi, kabupaten/kota se Kalbar.

“Menurut kami posisi ke delapan itu termasuk rendah, maka perlu ada upaya-upaya dan percepatan yang kita lakukan,” ujarnya.

Salah satunya yaitu komitmen kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat menindaklanjuti semua hasil pemeriksaan.

Fungsi utama dari sistem yang diluncurkan tersebut, yaitu agar segala temuan yang ada di Kota Pontianak dapat ditata usahakan secara tertib, lengkap dan mutakhir, yang nantinya dapat dilihat secara real time.

Sistem informasi tersebut akan mulai diterapkan oleh Pemkot Pontianak terhitung mulai Senin (16/7).

Dalam penandatanganan komitmen kepala OPD tersebut, terdapat dua OPD yang dipilih sebagai pilot project, yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak.

Pemilihan kedua OPD tersebut menimbang bahwa salah satunya merupakan instansi berskala kecil dan satunya berskala besar.

“Tapi dua-duanya memiliki responsif yang bagus, terhadap hasil-hasil temuan yang diberikan oleh pemeriksa kepada kita,” ucapnya.

Untuk itu, pihaknya juga melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada operator yang ada pada setiap OPD. 

Keunggulan sistem ini nantinya akan lebih efektif dan cepat dalam melakukan pemantauan, sehingga segala temuan dapat dilihat setiap saat.

Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Pontianak akan disampaikan kepada OPD dalam bentuk sistem, selanjutnya OPD akan melihatnya dalam bentuk sistem, serta menindaklanjutinya dalam sistem pula.

Sementara temuan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Provinsi nantinya akan ada hasil dalam bentuk soft copy data, yang selanjutnya akan langsung dimasukkan ke dalam aplikasi dan diterima dalam bentuk hasil oleh OPD masing-masing.

“Jadi dengan adanya aplikasi ini seluruh temuan akan terpantau,” jelasnya.

Jika sebuah OPD tidak segera melakukan tindak lanjut terhadap temuan yang ada, maka nantinya akan muncul pada sistem, temuan-temuan yang ada pada instansi juga akan muncul pada sistem, terkait kecenderungan apa yang sering ditemukan pada OPD tersebut.

Ada 143 Kasus Temuan

Walikota Pontianak, Sutarmidji mengatakan bahwa temuan lama yang ada saat ini masih berjumlah sebanyak 143 kasus, yang berkaitan dengan finansial.

Kasus yang ada menurutnya paling banyak pada alokasi dana Bansos yang sudah masuk ke tahap pengadilan.

“Kalau itu sudah selesai, sudah inkrah, itu akan banyak berkurang,” katanya.

Sementara itu, ada beberapa kasus terkait administrasi yang terjadi pada lembaga yang telah bubar. Namun lebih banyak kasus yang terjadi tersebut sebelum dirinya menjabat sebagai Walikota Pontianak.

“Tapi kan harus diselesaikan,” imbuhnya.

Dari kasus yang ada, kerugian finansial yang ada menurut Midji tidaklah begitu besar. Diperkirakannya jika kasus terkait Bansos telah selesai di pengadilan keseluruhan finansial yang ada di bawah Rp10 miliar.

Jika ditotalkan dengan kasus anggaran Bansos yang ada, maka mencapai sekira Rp25 miliar. Sebab kasus pada anggaran Bansos lah yang mengandung kerugian finansial paling besar yang mencapai belasan miliar.

“Tapi kan nanti ada putusan yang ikrah 7,2 (miliar). Kemudian ada yang sudah kembalikan dan sebagainya,” tuturnya.

Sementara OPD yang masih ada temuan hanya tujuh OPD di Pemkot Pontianak, sebagian besar bermasalah pada administrasi, yang harus dibenahi.

“Itukan bukan hanya BPK, itu ada pemeriksaan BPKP,” tambahnya. 

Midji mengatakan bahwa hak yang membuat repot adalah semua menjadi uji petik. BUMD yang diperiksa menjadi percontohan. Dikarenakan menjadi percontohan, maka bisa menjadi banyak temuan, walaupun hanya dari segi administrasi.

“Saya berharap masih dua bulan ini, saya bisa mengawasi tindak lanjutnya. Perkiraan saya bisa sampai 9 persen,” pungkasnya.

Apresiasi Sistem Informasi Inspektorat

Korwas P3 BPKP, Mohammad Allin menyampaikan bahwa sistem informasi yang dibangun oleh Inspektorat Kota Pontianak sudah sangat bagus. Sebab bisa mengintergrasikan seluruh hasil temuan pemeriksaan dari BPK, BPKP, Inspektorat Provinsi Kalbar dan Inspektorat Kota Pontianak.

Sehingga, ke depannya data temuan pemeriksaan dapat termonitor dengan baik, sampai dengan rekomendasi serta hingga dengan tindak lanjutnya.

“Kami berharap ada komitmen dari masing-masing OPD, terutama dari Inspektorat,” katanya.

Tentu saja dukungan komitmen dari Walikota Pontianak, sehingga sistem tersebut dapat berjalan dengan baik.

Dia mengatakan bahwa segala pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP tentu berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dan turunan-tutunannya.

Jikapun dilakukan pemeriksaan dan didapatkan temuan, tentu kriteria yang ada sudah berdasarkan aturan yang ada.

“Salah satu forum ini gunanya untuk mempercepat supaya bersinergi, sehingga kalau bisa cepat untuk apa lama ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Koordinasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi inspektorat atau pihak inspektorat Kota Pontianak yang mendatangi BPKP, agar dapat terus berjalan dengan baik.

Dikatakannya, bahwa fokus pengawasan BPKP lebih kepada pembinaan dalam bidang pengelolaan tata kelola keuangan OPD, sementara audit lebih banyak dilakukan oleh BPK.

Di samping itu, segala bentuk pengawasan tetap dilakukan oleh pihaknya, namun tergantung pada jenis objeknya. (rah/bob)