?Parpol Antre Daftar di Hari Terakhir

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 545

?Parpol Antre Daftar di Hari Terakhir
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Erwin Irawan, Komisioner KPU Kalbar 
“Terkait Bacaleg mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, jika ditemukan akan ditolak. Kalau memang kita temukan pasti kita tolak. Karena itu harus sudah clear di partai,"

Budiman Tahir, Bacaleg Partai Hanura Sambas
“Pada hari terakhir pendaftaran prediksi saya bukan karena partai mengulur waktu tapi kemungkinan karena sistem seleksi yg ketat dari partai untuk mendapatkan Bacaleg yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat,”

PONTIANAK, SP – Hingga hari terakhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif (Bacaleg) Pemilu 2019, terpantau penumpukan pendaftaran oleh Parpol di sejumlah daerah di Kalimantan Barat, Selasa (17/7). Hal ini, tentu saja membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus bekerja ekstra.

Komisioner KPU Kalbar, Erwin Irawan menyebutkan, tahapan setelah pendaftaran ini, pada hari ini, Rabu (18/7) pihaknya akan memeriksa berkas syarat Bacaleg. Ketika ada hal yang memang kurang, akan disampaikan kepada Parpol dari 19 -21 Juli. 

“Harapan kita tanggal segitu Parpol sudah tahu syarat calon apa yang perlu diperbaiki atau dilengkapi," jelasnya, Selasa (17/7). 

Kemudian, pada 22-31 Juli, Parpol harus memperbaiki dan melengkapi syarat calon yang masih kurang. 

"Kalau tidak terpenuhi, calon yang diajukan akan kita nyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Ini menjadi rambu-rambu untuk parpol," jelasnya. 

Pantauan Suara Pemred di KPU Kalbar, selama proses pendaftaran ada beberapa partai politik yang sempat dikembalikan berkasnya. Persyaratan pencalonan ketiga partai ini tidak lengkap.

“Terkait Bacaleg mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual anak, jika ditemukan akan ditolak. Kalau memang kita temukan pasti kita tolak. Karena itu harus sudah clear di partai," jelasnya. 

Namun bagi mantan narapidana selain ketiga kasus tadi, masih berhak mencalonkan. Asalkan Bacaleg tersebut harus mempublikasi di media massa.

KPU Daerah

Ironisnya, pendaftaran pada hari terakhir ini tak semulus yang diperkirakan. Masih ditemukan berbagai kendala, di antaranya syarat yang belum lengkap. Tak ayal, KPU mengembalikan berkas dan harus diperbaiki Parpol dengan tenggat waktu pukul 24.00 WIB.

Bagi Parpol yang ingin mendaftarkan Bacaleg-nya ke KPU, dengan menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta PKPU Nomor 20 Tahun 2018.

"Kalau tidak daftar sampai waktu ditetapkan, tidak ada perpanjangan. Berarti partai tersebut tidak mendaftar di Kota Pontianak," kata Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi, Selasa (17/7).

Sujadi menyebutkan, bila terdapat kesalahan sedikit pun dari berkas yang diajukan, khususnya berkaitan dengan syarat pencalonan akan dikembalikan ke Parpol.
 
Menurutnya, KPU Kota Pontianak selama ini sangat preventif terhadap proses pendaftaran ini. Dengan menyiapkan help desk yang melayani Parpol pendaftar. 

Di Kabupaten Kubu Raya, KPU setempat mesti bekerja ekstra di hari terakhir pendaftaran ini. Setidaknya, ada 13 Parpol yang bakal mendaftar secara serentak.

Kendati demikian, Ketua KPU setempat, Gustiar memastikan bisa melayani pendaftaran Bacaleg di waktu penghujung ini.

Untuk masa pendaftaran, tentu tidak ada toleransi. Artinya, bagi Parpol yang terlambat melakukan pendaftaran Bacaleg-nya, sesuai batas waktu yang telah ditentukan, maka tidak bisa lagi mengikuti Pileg 2019.

Sebelumnya, ada tiga Parpol yang telah mendaftarkan Bacaleg-nya ke KPU Kubu Raya. Yakni Demokrat, Nasdem dan Gerindra. 

Sementara itu, pantauan pendaftaran di Kabupaten Sambas, hingga Selasa (17/7), pukul 12.00 WIB, baru terdapat empat Parpol yang mendaftarkan Bacaleg-nya ke KPU Sambas.

"Yang mendaftar sebelumnya Perindo. Kemarin Nasdem, dan hari ini Gerindra, ada juga partai lainnya, yakni Demokrat tadi baru berkonsultasi," ungkap Komisioner KPU Sambas, Irawati.

Dia menegaskan, Parpol harus memenuhi persyaratan berkas yang telah ditentukan. Harus lengkap pada saat pendaftaran. Karena jika tidak, maka Parpol tersebut akan ditolak.

Jika terdapat berkas yang kurang, karena dalam masa pengajuan hanya satu kali. Empat dokumen pokok diantaranya B, B1, B2 dan B3. Kalau di antaranya terdapat yang kurang, maka statusnya ditolak. Jadi dari pada ditolak mereka konsultasi dulu sampai batas waktu pukul 24.00 WIB.

Kendati demikian, di luar keempat dokumen tersebut, Parpol atau Bacaleg bisa melakukan perbaikan berkas. Untuk perbaikan berkas pada Bacaleg yang belum memenuhi syarat, kemudian dokumen yang tidak lengkap dan dokumen yang belum ada, bisa dilakukan dalam masa perbaikan dari 22 sampai 31 Juli 2018.

Irawati menjabarkan tentang pentingnya keterwakilan perempuan, dalam komposisi Bacaleg yang didaftarkan oleh Parpol.

"Perlu kita ingatkan agar Parpol harus memperhatikan keterwakilan perempuan yang harus memenuhi kuota 30 persen, dan urutannya mesti dari urut 1 sampai 3 terdapat bakal caleg perempuan, ini penting menjadi catatan Parpol," jelasnya.

Jika Parpol tidak memenuhi hal ini, maka KPU akan menolak Parpol tersebut. Hal itu sudah disosialisasikan kepada semua Parpol di Kabuapten Sambas.

Di Kabupaten Mempawah, hingga Selasa (17/7) siang, baru terdapat lima Parpol yang mendaftarkan Bacaleg-nya ke KPU setempat dan sudah dinyatakan lengkap. Di antaranya, Hanura, Golkar, Gerindra, Nasdem dan Demokrat. Pihak KPU masih menunggu pendaftaran dari 11 Parpol lainnya.

Ketua KPU Mempawah, M Agoes Sosanto menuturkan, “Di Kabupaten Mempawah setiap Parpol bisa mendaftarkan para calon anggota legislatifnya sekitar 35 orang. Dibagi untuk empat dapil.”

Di Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah Parpol yang sudah mendaftar sampai Selasa pagi, baru terdapat tiga Parpol. Di antaranya, PKB, Nasdem dan Garuda. Untuk PKB berjumlah 29 Bacaleg, Nasdem 30 Bacaleg dan Partai Garuda 10 Bacaleg.

"Untuk syarat bakal calon legislatif yang diajukan oleh Parpol sedang dilakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumennya," terang Ketua KPU Kapuas Hulu, Ahmad Yani.

Sementara itu, di Kabupaten Bengkayang, Ketua KPU setempat menegaskan akan menolak jika ada Parpol yang mendaftarkan Bacaleg-nya melewati batas waktu yang sudah ditetapkan. 

"KPU Tetap pada aturan bahwa jam 24.00 Wib ke atas pendaftaran ditutup registrasinya," Ketua KPU Kabupaten Bengkayang, Musa J.

Musa menjelaskan, setelah berkas masuk akan dilakukan verifikasi dan pemeriksaan. "Jika dari ke empat poin ada yang belum terpenuhi. Maka kita akan kembalikan untuk dilengkapi, dan diserahkan kembali pada hari ini juga (Selasa-red)," ujarnya.

Empat poin yang harus dilengkapi oleh Parpol terkait dengan proses pendaftaran, yakni surat pencalonan, daftar nama caleg, surat pernyataan bahwa caleg sudah mengikuti seleksi dan pakta integritas.

Hingga Selasa petang, baru enam Parpol yang mendaftar. Masih tersisa 10 Parpol yang belum menyerahkan berkas.

Belum Pasti 

Pantauan di Kabupaten Melawi, hingga pukul 12.00 WIB kemarin, tercatat baru enam partai yang sudah menyerahkan daftar Bacalegnya ke KPU.

“Enam partai yang sudah menyerahkan daftar Bacalegnya hingga siang ini yakni PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar, PAN dan Demokrat. Rencananya usai zuhur ada PPP yang juga akan datang ke KPU,” katanya.

Sementara sejumlah partai lain, seperti PKS, PDI Perjuangan, Hanura dan Perindo, kata Dedi, sudah memberikan konfirmasi untuk mendaftarkan calegnya pada Selasa kemarin. Sementara untuk partai Berkarya, PSI, Garuda, PBB dan PKPI belum memberikan kepastian.

“Kita tetap menunggu sesuai dengan jadwal hingga pukul 24.00 malam ini. Yang jelas ini sampai sekarang belum ada instruksi perpanjangan waktu pendaftaran Bacaleg,” katanya.

Syarat Rohani 

Hingga hari terakhir masa pendaftaran, Komisioner KPU Sambas, Irawati menyebutkan, beberapa Bacaleg mengalami kendala yang sama, yakni surat keterangan sehat rohani.

"Dari hasil verifikasi kita, sampai kemarin dokumen yang menjadi kendala bagi Bacaleg adalah surat keterangan sehat rohani, ini karena memang terdapat antrean di tempat pembuatan dokumen tersebut, namun masih bisa dilengkapi pada masa perbaikan dari tanggal 22 sampai 31 Juli 2018 itu tadi," katanya.

KPU Sambas akan tetap berpedoman pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Parpol harus mematuhi pakta integritas, yakni tidak memasukkan bakal calon legislatif yang pernah dihukum untuk kasus korupsi, kejahatan seksual dan narkoba.

Terkait Bacaleg yang memiliki persoalan hukum, pihaknya mengaku belum menemukan. Namun ada partai yang sudah berkonsultasi terkait hal tersebut. Dan ini menjadi wewenang bagi partai untuk melakukan pencoretan bukan wewenang KPU. 

"Jika partai masih bersikukuh untuk memasukkan Bacaleg yang memiliki persoalan hukum yang kita sebutkan tadi, maka KPU akan mencoret partai tersebut," pungkasnya.

Terkait persyaratan Bacaleg ini, Ketua KPU Melawi, Dedi mengungkapkan pihaknya hanya sebatas menerima daftar nama Bacaleg yang akan diusung oleh Parpol. Dia mengakui, untuk syarat yang harus dipenuhi setiap Bacaleg, belum semuanya dipenuhi oleh Parpol.

Dedi mengatakan, kekurangan syarat pencalonan ini sebenarnya bisa dilengkapi hingga 18 Juli. Dan bila belum juga terpenuhi, maka masih ada masa perbaikan syarat calon hingga 31 Juli mendatang.

“Nanti akan ada masa verifikasi dan pemeriksaan berkas syarat. Bila ada kekurangan, tentu akan KPU sampaikan pada tiap LO Parpol,” katanya.

Bacaleg Terpidana

Dedi menambahkan, dari sejumlah Parpol yang mendaftar di Kabupaten Melawi, belum ada didapati Bacaleg yang tersangkut pidana atas kasus pidana korupsi, narkoba maupun tindakan pelecehan anak. 
  
Senada dengan Dedi, Ketua KPU Kota Pontianak, Sujadi menerangkan, belum menemukan Bacaleg yang terindikasi ketiga hal tersebut.

Hanya saja menurutnya, jika pun ada, tentu hal tersebut tidak bisa disembunyikan. Dikarenakan masyarakat pasti tidak akan diam, dan akan menyampaikan kepada pihaknya terkait masalah  Bacaleg tersebut. 

"Mungkin juga kita akan adakan koordinasi dengan pengadilan negeri atau apa. Sehingga kita mengetahui apakah benar Caleg yang diajukan benar-benar bersih," katanya.

Menurutnya, nanti akan ada tahapan mengumumkan Daftar Calon Sementara (DCS) kepada publik. DCS tersebut akan disampaikan kepada masyarakat. “Nantikan masyarakat akan menilai, siapa tahu ada yang pernah dipidana. Tentu masyarakat akan melaporkan ke kita atau Bawaslu," jelasnya.

Keluhan Bacaleg

Satu diantara Bacaleg dari Partai Hanura Kabupaten Sambas, Amiruddin mengeluhkan proses pembuatan surat keterangan rohani yang sangat lama dan mahal.

"Di antara dokumen yang sangat sulit untuk dibuat dalam pendaftaran sebagai Bacaleg adalah surat keterangan sehat rohani. Calegnya ratusan bahkan mungkin ribuan. Tapi tempat mendapatkan surat tersebut cuma di RSJ Kalbar yang di Singkawang, dan RSJ di Pontianak," ungkapnya.

Dia mengatakan, kemungkinan banyak Bacaleg yang stres akibat aturan ini. Pasalnya, membuat surat tersebut memakan waktu yang cukup lama, bisa dua sampai tiga hari.

“Sementara kita dari jauh, lalu biayanya juga mahal, kita bukan hanya membayar Rp455 ribu untuk pemeriksaan di RSJ Kalbar. Namun juga ada biaya akomodasi dan kebutuhan kita selama di sana, selama membuat surat tersebut, penginapan makan dan sebagainya," ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Ngadikun, anggota DPRD KKU dari Partai Golkar, yang kembali ikut mendaftar pada Pileg kali ini. Dia mengatakan, proses pemberkasan saat ini lain dari pada yang lain, sangat rumit.

"Kita sangat menyayangkan terkait pengurusan surat keterangan kejiwaan. Di mana semuanya bertumpu mengurus di Pontianak. Sarana dan prasarananya kurang maksimal," terangnya.

Semua Bacaleg di Kalbar bertumpuk dan berkumpul menjadi satu di Pontianak. Dia berharap, ke depannya pihak penyelenggara agar menyiapkan sesuatunya lebih baik dan maksimal.

"Minimal pada saat tes kejiwaan, masing-masing kabupaten bisa dilakukan. Saya mengurus tes kejiwaan di Pontianak, sampai lima hari," pungkasnya. 

Caleg dari Hanura Dapil Sambas, Budiman Tahir mengatakan, pesta demokrasi melalui pemilu serentak 2019 kali ini terasa menarik, sebab berdasarkan informasi banyak wajah-wajah baru yang mendaftar sebagai Bacaleg, dan wajah baru tersebut didominasi kaum intelek muda. 

“Pada hari terakhir pendaftaran prediksi saya bukan karena partai mengulur waktu tapi kemungkinan karena sistem seleksi yg ketat dari partai untuk mendapatkan Bacaleg yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat,” ujarnya.

Hal itu tentu menjadi harapan warga, untuk politikus muda selama ini yang hanya bicara politik, mulai sekarang masuk dan terlibat secara langsung dalam kehidupan politik praktis dan itu tentu positif.

Apalagi deng sistem perhitungan suara dalam pemilu sekarang, nomor urut tidak menjadi persoalan walaupun nomor juga dijadikan prestise Bacaleg.(iat/noi/nar/eko/sap/ben/abd/ble/and)

Penuhi Keterwakilan Perempuan

Dalam pendaftaran Bacaleg, KPU mensyaratkan 30 persen keterwakilan perempuan. Menurut Ketua DPD Partai Hanura Kalbar, Suyanto Tanjung menyebutkan, tak ada masalah terkait persoalan tersebut. Partainya sudah memenuhi kriteria itu.

Suyanto menyatakan, partainya tidak hanya memprioritaskan Bacaleg laki-laki saja, namun keterwakilan perempuan 30 persen yang telah dipenuhi juga menjadi prioritas.

"Keterwakilan perempuan sudah kita penuhi, kita juga menargetkan mereka menang. Karena Caleg yang perempuan ini punya potensi dan hak juga untuk dipilih," jelasnya, Selasa (17/7) sore.

Ketua Partai Demokrat Kalbar, Suryadman Gidot memastikan, pencalonan keterwakilan perempuan 30 persen dari partainya, telah terpenuhi dan diterima oleh KPU Provinsi Kalbar.  

"Caleg dari partai kami ada yang kader dan semua anggota partai yang aktif. Kemudian ada juga anggota baru masuk, yang memang dia terpanggil untuk bergabung di partai Demokrat," tuturnya. 

Dari pendaftaran di KPU Kalbar, partainya telah menyerahkan syarat sesuai ketentuan. Tinggal syarat Bacaleg saja yang masih perlu diperiksa. 

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Melawi, Yordanes mengungkapkan, partainya menyerahkan 30 nama caleg yang tersebar di empat dapil. Jumlah ini berarti Demokrat mengisi penuh kuota caleg untuk DPRD Melawi. Sementara dari sisi keterwakilan perempuan, ia menegaskan Demokrat sudah memenuhi kuota 30 persen.

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kabupaten Ketapang menargetkan menjadi pemenang Pemilu Legalislatif pada tahun 2019 mendatang.

"Karena ini hari terakhir pendaftaran, jadi tadi alhamdulillah pendaftaran berkas sudah diterima dan berkas-berkas syarat pencalonan sudah dinyatakan lengkap oleh KPU dengan diberikannya tanda terima tadinya," ungkap Ketua DPC Hanura Ketapang, Jamhuri Amir,.

Ketua Partai DPC Hanura Kabupaten Sekadau, Abuntono mengatakan, pihaknya sudah mendaftarkan Bacaleg di tiga Dapil yang ada di Kabupaten Sekadau. Itu juga sudah memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan.

"Ada tiga Dapil dan jumlah 30 orang. Untuk wilayah Dapil 1 meliputi Kecamatan Sekadau Hilir kita siapkan 9 orang, Dapil 2 meliputi Kecamatan Sekadau Hulu, Nanga Taman dan Nanga Mahap ada 12 orang. Dan Dapil 3 meliputi Kecamatan Belitang Hilir,  Belitang dan Belitang Hulu ada 9 orang. Dan juga termasuk keterwakilan 30 persen perempuan,” ujarnya.

Abun menyebutkan, pendaftaran di masa terakhir karena menyiapkan pemberkasan yang dinilai sangat kompleks.  

Di Kota Pontianak, Ketua PAN Kota Pontianak, Zulfidar mengatakan pihaknya telah menyelesaikan tahapan pendaftaran dengan keterwakilan perempuan sudah memenuhi syarat. 

Menurutnya keterwakilan perempuan di dalam partainya, tidak hanya untuk memenuhi syarat pencalonan yang diajukan kepada KPU. Namun tetap menargetkan perempuan untuk menang. 

"Secara keseluruhan 30 persen terpenuhi. Ada daerah-daerah yang kami tempatkan terbaik untuk para wanita 30 persen kami sudah siapkan semua. Dan cocoklah untuk kecamatan masing-masing," tuturnya. 

Sementara itu, PKPI Sanggau dari 40 Bacaleg yang didaftarkan, 14 diantaranya adalah perempuan.  Di Dapil IV, Dapil V bisa menjadi lumbung, begitu juga di Dapil I dan Dapil III. 

“Untuk itu, kepada seluruh Bacaleg saya instruksikan agar selalu semangat, yakin dan selalu optimis bahwa peluang di PKPI itu selalu ada. Masyarakat sudah cerdas, bukan melihat partai tetapi lebih kepada figur,” kata Ketua DPK PKPI Kabupaten Sanggau, Susana Herpena. (iat/eko/teo/jul/akh/and)