Siti Belum Tawarkan Solusi Konkret Karhutla

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 415

Siti Belum Tawarkan Solusi Konkret Karhutla
Grafis ( Koko/Suara Pemred )
Menteri LHK, Siti Nurbaya
"Patroli, penegakan hukum, tata kelola lahan, terutama gambut dan keberlanjutannya, kemudian sistem juga sudah diperbaiki. Yang kita lakukan secara umum adalah cara-cara untuk menangani Karhutla dengan sistem Satgas, khususnya di Kalbar sudah berjalan"

Ketua BPBD Kalbar, TTA Nyarong
"Jadi kita prioritaskan di daerah-daerah yang dipetakan memang harus di bom (water bombing). Kalau tidak bisa dijangkau oleh Satgas Patroli dan pemadaman darat dan menurut saya antisipasi penanganan Karhutla tahun ini cukup maju"

PONTIANAK, SP – Sejumlah wilayah di Kalimantan Barat, dilanda kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Akibatnya, kabut asap muncul menutupi jarak pandang. Paling terasa di malam hari seperti yang terjadi di Kota Pontianak dan beberapa daerah dua pekan belakangan ini. Karhutla terus terjadi dan berulang setiap tahun.

Kabut asap berdampak buruk terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Meski belum ada laporan kasus penyakit pernafasan, namun tak sedikit warga yang mengeluh. Terutama sesak nafas lantaran menghirup udara tercemar asap dan debu material Karhutla.  

“Saya sehari bisa tiga kali pakai nebulizer semenjak kabut asap ini,” ungkap Yuliandari, seorang warga di Pontianak.

Yuli memang menderita asma. Namun penyakit itu kian menjadi di saat Karhutla. “Mau bagaimana, setiap Karhutla memang seperti ini. Harapannya, supaya kabut asap ini tak berlangsung lama,” ujarnya. 

Selain berdampak pada kesehatan, Karhutla menimbulkan ancaman lain. Seperti kebakaran yang masif hingga menyasar pemukiman dan bangunan. 

Contoh kecil misalnya yang baru saja terjadi di Jalan Parit Haji Husin II, Gang Haji Bahrain, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Senin (23/7). Kebakaran lahan gambut menjalar mendekati rumah warga.

Selain itu, beberapa waktu lalu juga terjadi kebakaran lahan nyaris menghanguskan SMP 12 dan SMA 4 Pontianak. Selain itu juga di pemukiman di Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

Ancaman Karhutla dengan segala efeknya, diamini Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar, TTA Nyarong. 

Menurutnya, Kalbar memang langganan munculnya titik api. Terbanyak adalah di Kabupaten Ketapang, Kubu Raya dan Sintang. Pihaknya sejauh ini memprioritaskan daerah-daerah itu untuk penanganannya.

"Jadi kita prioritaskan di daerah-daerah yang dipetakan memang harus di bom (water bombing). Kalau tidak bisa dijangkau oleh Satgas Patroli dan pemadaman darat dan menurut saya antisipasi penanganan Karhutla tahun ini cukup maju, " ujarnya.

Klaim Berhasil

Terkait permasalahan Karhutla di Kalbar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya terjun langsung ke Kalbar untuk membahas persoalan ini  dengan seluruh stakeholder terkait, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Senin  (23/7). 

Kendati Karhutla ibarat agenda tahunan dan faktanya masih membuat resah, namun Siti mengklaim jika strategi penanggulangan yang sudah ditegaskan oleh Presiden berjalan dengan baik. 

"Patroli, penegakan hukum, tata kelola lahan, terutama gambut dan keberlanjutannya, kemudian sistem juga sudah diperbaiki. Yang kita lakukan secara umum adalah cara-cara untuk menangani Karhutla dengan sistem Satgas, khususnya di Kalbar sudah berjalan," ujarnya.

Siti menegaskan, semua sistem terkait Karhutla harus terus diperbaiki. Misalnya sistem informasi tentang hotspot. 

"Mula-mula agak susah, sekarang mudah dengan android kita kasih ke petugas. Sekarang kita beritahu juga ke masyarakat pakai SMS. Ini masih akan kita perbaiki dengan cara feedback dari masyarakat," terangnya.

Diakui Siti, publik selalu butuh informasi yang akurat terkait dengan Karhutla. Karena itu, laporan kerja dari Kalbar yang masuk ke film, foto dan lainnya akan di display ke posko kementerian. 

Siti sebelumnya mengkhawatirkan adanya persoalan di pengolahan lahan. Namun ternyata, setelah mendengar penjelasan pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan instansi lainnya bahwa pada dasarnya instruksi bisa dijalankan dengan baik. 

"Kemudian kalau saya lihat, perbandingan dengan negara lain, kita perlu belajar bahwa apa yang kita lakukan saat ini, adalah progres dan sistemnya ke arah lebih baik," katanya. 

Dia mengimbau agar setelah pertemuan ini tidak ada istilah ribet, tapi established. Dia berharap ada peningkatan dari sistem Posko yang sudah disiapkan KLHK, bisa diperbaharui menjadi pos dengan berbagai fasilitas. Kemudian kebijakan lain juga akan dilakukan, misalnya hutan sosial dan reforma agraria.

Hotspot di Kalbar kata Siti bisa kelihatan berdasarkan data APL. Ia pun mengakui salah satu yang turut menentukan keberhasilan penurunan angka kasus Karhutla oleh perusahaan dari 2015 ke 2018, adalah penegakan hukum oleh aparat. 

"Karena kita kan menerapkan sekaligus yakni sanksi hukum pidana, perdata dan administratif," ujarnya. 

Dia menyebutkan, pihaknya sampai sekarang mengamati hampir 300 perusahaan. “Hotspot belum tentu firespot. Kalau ada hotspot maka direktur yang menangani HTI. Namun saya minta mereka membantu radius 1-4 kilo dari tempatnya untuk dibantu, " lanjutnya. 

Disinggung mengenai Karhutla oleh korporasi di Kalbar, Siti mengatakan dirinya harus melihat dan mengecek dulu ke Dirjen Gakkum.

“Saya akan cek dulu, kalau sanksi administratif di kita. Kalau di Polda kita akan bantu sisi operasional dan lainnya. Kalau ngomongin kasus tapi datanya tidak beres, nanti saya salah, " ujarnya. 

Kemudian terkait ketersediaan alat kelengkapan seperti helikopter, tergantung ekskalasi. Jika ada kebutuhan bisa ditambah.

"Sekarang se-Indonesia sudah 22 heli dikerahkan. Biasanya 27 heli. Itu nanti tunggu aja ya selanjutnya, " ujarnya. 

Siti juga menyinggung pelaksanaan Asian Games. Dia tak memungkiri bahwa posisi Kalbar dan Sumatera paling dekat ke Riau. Namun pergerakan asap menurutnya akan sangat bergantung pada pergerakan angin. 

"Kalau angin ke selatan berarti kena juga ke Asian Games. Gambaran arah angin memang ada ke selatan. Kita konsentrasi banget untuk Asian Games itu,” katanya.

Sebab menurutnya, di Sumsel dan Jambi ada puluhan, sekitar 90 desa yang bila terbakar asapnya akan mengepung ke arena. Dan ada sekitar 120 desa di Jambi yang apabila terbakar maka asapnya akan mengepung ke Palembang," jelasnya. 

Kesulitan Penanganan

Penanganan Karhutla yang diklaim sudah baik oleh Siti Nurbaya, sedikit terbantahkan dengan pernyataan Bupati Landak, Karolin Margret Natasa. 

Di hadapan menteri, Karolin satu-satunya kepala daerah yang hadir menjelaskan betapa sulitnya menangani Karhutla di Landak terutama daerah payah dijangkau. Ini membuktikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan tak semulus di atas kertas.

"Untuk Kabupaten Landak itu terutama di Kecamatan Air Besar, Kuala Behe, Sebangki dan Jelimpo merupakan daerah-daerah dengan medan yang sulit dijangkau untuk penanganan Karhutla ini," ujarnya. 

Karolin menjelaskan, secara infrastruktur daerah-daerah itu memang sulit. 

“Jadi dalam praktiknya di lapangan jika ada laporan titik api, pak Dandim beserta jajarannya, pak Kapolres dan jajarannya beserta badan penanggulangan bencana kami untuk mencapai titik lokasi api penuh dengan perjuangan," bebernya. 

Untuk lokasi-lokasi tadi, kata Karolin, tidak ada akses mobil. Sehingga secara operasional menjadi berbiaya tinggi. 

Kabupaten Landak sendiri menetapkan status siaga. Sehingga pihaknya belum bisa memberikan bantuan operasional. Meski di satu sisi TNI dan Polri selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, untuk menuntaskan berbagai persoalan terkait Karhutla ini. 

"Dari pihak Pemda kami juga selalu berupaya meningkatkan kesadaran perangkat desa agar juga turun bersama kawan-kawan TNI san Polri sampai Hansip juga turun. Karena kita berharap ini menjadi persoalan bersama," ungkapnya. 

Sengaja Bakar

Karolin yang juga mantan anggota DPR RI ini menjelaskan, penyebab Karhutla di wilayah yang dipimpinnya ada dua hal. Yakni pembukaan ladang setiap kali masa tanam harus dibakar terlebih dahulu. 

Serta masyarakat sedang gemar-gemarnya melakukan pembukaan lahan perkebunan rakyat. Luasannya berkisar antara satu hektare sampai dua hektare.

“Ini karena Kabupaten Landak merupakan daerah perkebunan sawit. Masyarakat berusaha mendapatkan penghasilan dengan membuka kebun sawit. Nanam 100 batang, 50 batang dan untuk membuka lahan itu biasanya dibakar," terangnya.

Menurut Karolin untuk titik api sendiri di Kabupaten Landak rata-rata bertahan hanya beberapa jam. Karena itu memang dilakukan oleh kelompok-kelompok kecil orang per orang dari para petani.

"Kami bina. Kemudian kalau lahan gambut, ada tiga desa yang ditetapkan dan sampai hari ini aman. Kami terus jaga itu bekerjasama dengan Polri dan pihak perkebunan kelapa sawit yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ini tetap aman, " tandasnya.

Masalah Dana 

Kepala BPBD Kalbar, TTA Nyarong mengatakan pihaknya berada pada posisi yang sifatnya adalah penanganan. Sementara untuk pencegahan, sudah dilakukan di masing-masing dinas. 

"Kalau dananya ada di situ, yaitu APBN murni ada di dinas/badan yang membina masyarakat yang berada di bidang usaha yang membuka hutan dan lahan. Maka dia tidak perlu lagi penanganan,” katanya. 

Nyarong mengatakan, oleh karena pencegahan kurang dana dan sumber daya manusia,  maka terjadilah Karhutla sehingga dibutuhkan penanganan.

"Ditangani itu pindah ke BNPB. Kalau TNI-POLRI tidak ada dananya. Yang ada dinas perkebunan pertanian dan kehutanan. Tapi bukan berarti menganggap ini tidak mampu. Hanya kekurangan dana. Makanya selalu mendorong instansi terkait untuk terus mencegah,” ujarnya.

Nyarong mengungkapkan, tak boleh menyalahi aturan dan mengambil tugas pokok pencegahan. Walaupun sebelumnya, BPBD juga ada tindakan pencegahan berupa penyuluhan kepada masyarakat yang tinggal dalam potensi Karhutla.

"Contoh kemarin Air Besar di Serimbu, Kabupaten Landak. Kitak tidak mau di  water bombing di sana karena ini lahan mineral itu pemborosan dan tidak berpengaruh pada jalur penerbangan," ungkapnya.

Contoh lainnya, kejadian di daerah Bukit Ampar, Kapuas Hulu. Sebenarnya tidak berpengaruh terhadap bandara Supadio dan Pangsuma. Tapi karena ada perintah gubernur dan permintaan bupati serta TNI dan Polri, maka dilakukan pengeboman dengan air. 

"Rupanya di lereng bukit itu ada masyarakat yang bermukim. Nah di situ juga kita lakukan pengeboman karena jangan sampai masyarakat menjadi korban," katanya. 

Hotspot Menurun

Senada dengan Menteri LHK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, M Zeet Hamdy Asovie mengatakan, secara umum penanganan Karhutla di Kalbar dalam beberapa tahun terakhir cukup berhasil.

Hal itu ditandai dengan semakin menurunnya luas area yang terbakar, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kendati demikian, pengendalian Karhutla di Kalbar patut menjadi perhatian semua pihak untuk diselesaikan bersama-sama.

“Agar penanganan Karhutla dapat berhasil, maka perlu adanya kebijakan yang dapat meningkatkan keterlibatan semua pihak dalam penanganan Karhutla secara efektif,” ujarnya.

Sementara itu, Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Giofisika (BMKG) Bandara Supadio, Deby mengatakan, sebaran titik hostpot di seluruh wilayah Kalbar, berdasarkan pantauan terkini pada Minggu (22/7) pukul 07.00 WIB hingga Senin (23/7) pukul 07.00 WIB jumlahnya turun drastis. 

Menurutnya, kondisi tersebut jauh berbeda dari lima hari belakangan. Di mana, hostpot yang paling banyak terdeteksi pada Kamis (19/7) hingga Jumat (20/7) dengan jumlah 210 titk.

"Kemudian di hari Sabtu (21/7) hingga Minggu (22/6), tercatat ada 46 hostpot yang terpantau di sejumlah wilayah kabupaten yang ada di Kalbar. Dan akumulasi tanggal 22,  berdasarkan pantauan yang dilakukan  dari pukul 07.00 WIB sampai tanggal 23 pukul 07.00 WIB tidak ada hostpot yang terpantau,"jelasnya.

Deby mengatakan, penurunan hotspot di Kalbar per tanggal 22 Juli hingga 23 Juli, disebabkan oleh curah hujan dengan intensitas ringan yang terjadi pada Minggu kemarin.

Menurutnya pula, di akhir bulan ini,  diperkirakan akan ada hujan di beberapa wilayah Kalbar dengan intensitas ringan hingga sedang. 

"Sekitar tanggal 30 Juli akan ada hujan. Tetapi sepertinya hujan tidak merata. Yang berpotensi  hujan yakni di daerah ulu. Seperti Kapuas Hulu, Sintang, Sekadau, Sanggau dan Landak," pungkasnya. (nak/rah/abd/and)

Polda Teliti Korporasi Pembakar lahan

Dalam pertemuan bersama Menteri LHK, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono menyatakan, tengah meneliti korporasi yang melakukan kejahatan pembakaran lahan. Kapolda juga mengajak masyarakat untuk mengamati bersama.

Sebab, sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan maklumat dengan adanya kewajiban, larangan dan adanya sanksi. Karena pada pengalaman beberapa tahun sebelumnya, sempat terjadi kebakaran lahan yang mengakibatkan penerbangan dan ekonomi terganggu, serta mengakibatkan dampak kesehatan bagi anak-anak.

“Begitu kami dilantik jadi Kapolda, langsung kami kumpulkan kurang lebih ada 156 perusahaan-perusahaan sawit, untuk mereka juga harus berpartisipasi dalam menanggulangi dan mencegah kebakaran-kebakaran hutan dan lahan ini,” tambahnya.

Bersama perusahaan tersebut, pihaknya juga telah melakukan deklarasi, dalam rangka penanggulangan Karhutla.

Selain itu, belum lama ini, pihaknya juga telah mengamankan masing-masing satu orang  tersangka pembakaran lahan, yaitu di Pontianak Utara dan di Kabupaten Kubu Raya.

Kedua tersangka tersebut telah diamankan di Polresta Pontianak dan akan diproses dengan sanksi tegas, dengan ancaman penjara 10 tahun dan denda Rp10 miliar.

Didi menyebutkan, TNI dan Polri serta pemadam swasta bersinergi dalam melakukan pemadaman Karhutla.

Di Kalbar menurutnya, terdapat 2.130 desa. Dari seluruh desa tersebut, pihaknya bersama BPBD Provinsi Kalbar telah memetakan sebanyak 182 desa yang berpotensi terjadi Karhutla.

“Nah dari 182 desa itu kami juga sudah memetakan mana yang masuk dalam kategori tanah gambut, mana yang masuk kategori tanah rawa dan yang keras,” jelasnya.

Lahan yang perlu diantisipasi tersebut, yaitu wilayah dengan lahan gambut, dengan luas sekira 1.680 hektare, yang terdiri dari Kabupaten Kubu Raya, Ketapang, Kapuas Hulu, Landak dan Kota Pontianak.

“Inilah yang menjadi daerah-daerah yang harus kami pantau terus, karena tingkat kerawanan terjadinya Karhutla sangat tinggi,” imbuhnya.

Di tahun 2018 ini, pihaknya selalu siaga, jika ada hotspot maka akan langsung dilakukan pemadaman.

Langkah berikutnya yang dilakukan juga pada akhir bulan Mei lalu yakni operasi Karhutla, yang melibatkan 683 personel dari semua unsur, TNI, Polri dan komponen masyarakat.

Direncanakan, ke depannya akan dilakukan operasi bina taruna yang akan dimulai pada tanggal 26 Juli 2018 hingga 15 Agustus 2018. Menggunakan anggaran lebih dari Rp1,4 miliar yang akan digunakan untuk penyuluhan di seluruh jajaran Polda Kalbar.

“Yang kami laporkan tadi ada enam kabupaten yang berpotensi terjadinya Karhutla, ini yang kami fokus dan konsen ke sana,” tuturnya.

Tidak menutup kemungkinan, jika tidak ditanggulangi maka akan membesar dan mengganggu penerbangan, hingga Asian Games.

“Untuk itu, segala upaya dan langkah sinergritas dengan seluruh komponen masyarakat dan stakeholder dalam rangka menanggulangi, mencegah Karhutla,” katanya. (rah/and)