Dampak Negatif Pengembangan Pariwisata Bahari, Pemprov Diminta Sumbang Ribuan Hektare Kawasan Konservasi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 367

Dampak Negatif Pengembangan Pariwisata Bahari, Pemprov Diminta Sumbang Ribuan Hektare Kawasan Konservasi
EKOWISATA - Kawasan Ekowisata Pantai Tengkuyung di Desa Nibung, Kabupaten Kubu Raya, salah satu bagian dari wilayah konservasi perairan di Kalbar. (Ist)
Pengembangan pariwisata bahari, selain berdampak positif, juga punya efek negatif, seperti contoh kasus banyak ditemukan suvenir yang banyak beredar menggunakan sisik penyu.

SP - Meski pun sekarang sudah dilarang, tetapi para penjual tersebut masih 'kucing-kucingan' dalam menjual souvenir dari sisik penyu. Selain itu, permasalahan lainnya, adalah perubahan lahan yang juga berdampak pada lingkungan maritim.

Untuk itu, Kepala Seksi Pendayagunaan dan Pelestarian Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL) Pontianak, Iwan Taruna Alkdrie berharap, Pemerintah Provinsi Kalbar, bisa menyumbang sebesar 600 ribuan hektare untuk kawasan konservasi perairan di tahun 2019.

"Dengan sumbangan sebesar 600 ribu hektare lebih kawasan konservasi perairan itu, sehingga bisa membantu dalam mencapai target nasional di tahun 2019 sebesar 20 juta hektare," katanya, Rabu (25/7).

Kawasan konservasi perairan tersebut tersebar di empat kabupaten, yakni Kabupaten Bengkayang seluas 149 ribu hektare lebih, kemudian di Sambas seluas 105 ribu hektare lebih, Kubu Raya seluas 301 ribu hektare lebih, dan Kabupaten Ketapang seluas 188 ribu hektare lebih.

"Keempat kawasan konservasi pesisir tersebut sudah dicanangkan oleh Gubernur Kalbar, untuk kemudian ditetapkan menjadi kawasan konservasi perairan oleh pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menambahkan, belum ditetapkannya keempat kawasan konservasi perairan, yakni di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kubu Raya, dan Ketapang karena hingga kini belum punya RPJM (rancangan pembangunan jangka menengah) terkait itu.

"Kami berharap, RPJM terkait tersebut segera dimiliki, sehingga kawasan tersebut bisa ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan. Selain itu, kami harapkan Paloh menjadi KKPN (Kawasan Konservasi Perairan Nasional) sehingga menjadi kawasan strategis nasional," kata Iwan.

Sehingga, menurut dia, dengan ditetapkannya Paloh, Kabupaten Sambas, sebagai KPPN, maka bisan membantu komitmen negara, agar bisa mempunyai kawasan konservasi parairan dan darat seluas 31 juta hektare di tahun 2020.

Sebelumnya, Iwan menyoroti kematian 11 penyu di Pantai Paloh beberapa waktu lalu. Ia berharap kejadian luar biasa tersebut dapat menjadi titik poin untuk percepatan terbitnya Kepmen tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang ada di Kawasan Paloh.

Dijelaskannya bahwa kawasan Paloh saat ini sudah dicanangkan oleh Gubernur Kalbar sebelumnya pada tahun 2017 yang saat ini sudah diusulkan, sebab wilayah tersebut merupakan wilayah strategis nasional tertentu.

Adanya kejadian tersebut, diharapkan agar dapat menjadi pendorong dalam upaya perwujudan Kepmen tersebut. Pihaknya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh BKSDA Kalbar.

“Harapan kita teman-teman BKSDA dapat menjadi leader,” ujarnya.

Dia juga berharap agar stakeholder terkait dapat bekerjasama untuk bisa menuntaskan permasalahan tersebut.

Pihaknya di Kementerian Kelautan dan Perikanan juga akan turut memberi dukungan bagaimana keadaan tersebut dapat dicarikan solusinya dengan cepat.

Kepala Balai KSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta mengatakan, Pantai Pesisir Paloh merupakan habitat pendaratan terbesar penyu di Kalimantan Barat. Tidak hanya populasi penyu yang saat ini terancam, bahkan ada pula ancaman aktivitas konversi lahan untuk berbagai peruntukan seperti pengembangan dan pembangunan wilayah. 

“Diharapkan dengan kepedulian kita akan konservasi penyu, kelestarian penyu akan terwujud. Hal ini mengingat penyu saat ini berstatus Apenddix I CITES yang berarti keberadaannya di alam terancam punah, dan juga masuk ke dalam daftar satwa dilindungi berdasarkan PP 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa,” tambahnya.

Namun demikian, menurutnya pemberian status perlindungan saja tidak cukup, jika tidak diringi dengan tindakan nyata dalam melakukan upaya-upaya konservasi.

“Salah satu upaya nyata yang kami lakukan adalah adanya program pelestarian penyu melalui "Suaka Penyu", di mana sarpras pendukungnya telah dibangun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui KSDA Kalimantan Barat di TWA Tanjung Belimbing, Paloh,” ujarnya.

Dia berharap dengan adanya Suaka Penyu tersebut kegiatan-kegiatan pelestarian penyu, baik yang berada di dalam kawasan konservasi (TWA Tanjung Belimbing) maupun di luar kawasan konservasi dapat saling bersinergi. 

Terkait pengelolaan suaka penyu tersebut, dalam waktu dekat Balai KSDA Kalimantan Barat akan mengundang berbagai pihak di antaranya Pemerintah Kabupaten Sambas, perguruan tinggi, instansi terkait, mitra konservasi serta masyarakat Kecamatan Paloh
untuk membahas pelaksanaan program suaka penyu ke depan. (antara/rah/bob)