Kadri: Jangan Sudutkan Masyarakat Soal Karhutla

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 385

Kadri: Jangan Sudutkan Masyarakat Soal Karhutla
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kadri
PONTIANAK, SP - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Kadri menilai pemerintah tidak boleh terlalu menyudutkan masyarakat petani peladang soal maraknya kabut asap. 
Menurut Kadri masyarakat peladang adalah mereka yang bertani dengan sistem membuka hutan untuk menanam padi bagi pemenuhan kebutuhan akan beras. 

"Saya pikir pemerintah ndak boleh seperti itu, walau bagaimana pun masyarakat kita butuh makan, mereka berladang untuk mencari kehidupan tentu pemerintah harus berpikir juga. Bukan kita melawan hukum, tapi perlu dilihat juga sisi kehidupan sosial masyarakat ini," kata Kadri saat ditemui di Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, kemarin.

Kendati demikian legislator asal Kapuas Hulu ini menilai, pengawasan tidak masalah. Masyarakat juga, kata Kadri perlu berkoordinasi dengan stakhokder terkait, khususnya ketika ingin membakar ladang mereka. 

"Saya pikir boleh diawasi, pembukaan lahan koordinasi dengan pemerintah desa, camat  maupun kapolsek, kan diatur. Tapi kalau dilarang masyarakat bisa mati kelaparan. Saya tidak setuju kalau caranya seperti itu. Dari dulu saya tidak pernah setuju. Kabut asap ya kabut asap, kita paham. Tapi jangan mengorbankan masyarakat kecil, " singgungnya.

Solusinya, masyarakat memang perlu kerjasama dengan pemerintah desa untuk wilayah-wilayah tertentu, berapa luasan areal yang boleh dibakar dan tidak boleh dibakar. 

"Intinya jangan main tangkap tangkap saja. Namanya orang berladang kan. Ingat berladang dengan bakar lahan itu beda, orang berladang untuk mencari nafkah, mencari penghidupan, " tandasnya. 

Kadri mengatakan, dirinya paham betul bagaimana kondisi petani peladang, karena ia juga berasal dari kampung, sehingga jika ada yang mengatakan petani peladang merusak itu adalah sebuah kesalahan. 

"Saya orang kampung dan saya paham betul itu, " kata Kadri. 

Sementara itu, Kadiv Kajian, Dokumentasi, dan Kampanye Walhi Kalbar, Hendrikus Adam mengatakan menganggap musim panas yang sedang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir tanpa ada hujan memang menjadi rentan bagi sejumlah lahan maupun kawasan berhutan kritis mengalami kekeringan.
 
"Saya menginggatkan semua pihak termasuk masyarakat terutama di sekitar wilayah rentan untuk dapat lebih berhati-hati dan proaktif memastikan, agar langkah pencegahan sebagai bagian dari antisipasi Karhutla menjadi penting dilakukan bersama," katanya. 
 
Dirinya berharap agar tidak ada rasa was-was lagi dirasakan masyarakat seiring dengan kebijakan antisipasi Karhutla yang selama ini justru berpotensi menyebabkan risiko Karhutla terjadi.
 
Keterlibatan sejumlah pihak, termasuk aparat terkait memadamkan api pada lokasi kebakaran akhir-akhir tentu patut diapresiasi. 
 
Namun demikian, praktik pemadaman via bom air yang dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar maupun patroli lapangan oleh aparat hendaknya sungguh memperhatikan karakteristik dan kondisi masyarakat lokal sekitar. 
 
“Jangan sampai, praktik bom air yang serampangan seperti tahun-tahun sebelumnya justru terulang, dan pada akhirnya menimbulkan masalah baru bagi masyarakat,” tuturnya
 
Hendrikus mendapat kabar dari masyarakat di daerah Tae (Sanggau), ada warga yang saat membakar lahan ladangnya justru disiram air dari helikopter. Ia menilai hal seperti ini harusnya tidak perlu terjadi. 
 
"Selama ini yang kita tahu pembukaan lahan untuk berladang umumnya di tanah mineral. Jangan sampai, akibat tindakan yang terkesan serampangan justru membuat masyarakat di daerah merasa takut untuk mengusahakan hak atas pangan," tuturnya.
 
Dirinya menegaskan pentingnya keterbukaan dan sikap tegas aparat penegak hukum terhadap kasus Karhutla yang melibatkan korporasi. 
 
"Belum ada kemauan serius terkait penyelesaian hal ini, sehingga mengesankan bahwa penegakan hukum cenderung tajam ke bawah, namun tumpul ke atas," ungkapnya. (nak/iat/bob)