Maman Abdurrahman Gantikan Zulfadhli di DPR RI

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 1624

Maman Abdurrahman Gantikan Zulfadhli di DPR RI
Rapat Paripurna PAW di Ruang Sidang Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (26/7). (Ist)
JAKARTA, SP – Wasekjen DPP Golkar, Maman Abdurrahman dilantik menjadi anggota DPR-RI asal Kalbar, menggantikan Zulfadhli lewat Pergantian Antar Waktu (PAW) dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Gedung Nusantara II, Jakarta, Kamis (26/7).

Maman akan melanjutkan sisa jabatan koleganya periode 2014-2019, hingga 30 September 2019. Jabatan Zulfadhli dicabut pasca ditetapkan sebagai terpidana dalam kasus korupsi dana Bansos Kalbar 2012.

Maman mengatakan, pelantikan dirinya menjadi puncak perjuangan untuk menambah energi baru percepatan pembangunan Kalimantan Barat secara keseluruhan. Amanah yang dia emban kini akan dijadikan gelanggang perjuangan aspirasi masyarakat.

“Alhamdulillah, saya sangat lega dan bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat memperjuangkan amanah para pemilih pada Pileg 2014,” katanya.

Setelah dilantik, menurutnya tak ada waktu istirahat. Dia akan langsung menyerap aspirasi publik dan bekerja yang terbaik buat Kalimantan Barat khususnya, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Keberadaannya di Senayan tidak akan berarti apa-apa jika tidak bermanfaat bagi konstituen dan rakyat. Untuk itu, dia berjanji akan betul-betul melaksanakan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan selama menjadi anggota DPR RI.

Namun dibalik PAW Zulfadhli, hingga kini kader Golkar itu belum dimasukkan ke tahanan. Salinan putusan Mahkamah Agung terhadap Zulfadhli belum juga diterima Kejaksaan Negeri Pontianak.

“Belum, tapi kami sudah menyurati Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Kita tunggu hasilnya,” kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pontianak, Juliantoro, Kamis (26/7).

Juliantoro mengaku memahami adanya anggapan negatif  masyarakat, terkait lamanya proses eksekusi terhadap status hukum Zulfadhli yang telah inkrah pasca putusan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan aturan, eksekusi hanya dapat dilakukan setelah kejaksaan menerima salinan putusan lengkap.

Menurut dia, dokumen yang beredar di masyarakat adalah petikan putusan, bukan salinan lengkap. Dan jika kejaksaan berpatokan pada petikan putusan, akan menjadi masalah. Khususnya pada amar putusan menyangkut uang pengganti. Di situ disebutkan terdakwa dibebani uang pengganti Rp11,2 miliar yang diperhitungkan atau dikompensasikan dengan uang sebesar Rp8,2 miliar yang sudah dititipkan kepada penyidik.

Namun dia memastikan, penyidik tidak pernah merasa menerima titipan uang tersebut. Maka dari itu, dia berharap salinan putusan lengkap segera dikirim Mahkamah Agung, agar penyidik bisa tahu bunyi utuh putusan yang menyangkut uang pengganti itu keliru, atau memang benar.

“Ini yang jadi masalah tersendiri untuk pelaksanaan eksekusinya,” ungkapnya. (ang/bls)