Senin, 23 September 2019


Sutarmidji Minta Penjelasan Defisit Anggaran Pemprov

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 796
Sutarmidji Minta Penjelasan Defisit Anggaran Pemprov

Wali Kota Pontianak, Sutarmidji

PONTIANAK, SP – Wali Kota Pontianak, Sutarmidji meminta penjelasan terkait defisit anggaran yang dialami Pemprov Kalbar. Terlebih dalam Surat Nomor 903/2115/TAPD yang ditandatangani Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji perihal Pengurangan Pagu Anggaran Belanja Langsung SKPD Tahun Anggaran 2018, dalam poin 1b disebut kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota TA 2017 sebesar Rp263 miliar.

"Defisit sesuai surat Pj Gubernur itu berjumlah sekitar Rp691 miliar, dari jumlah ini ada yang potensi dan ada yang riil. Kalau dana kurang transfer bagi hasil pajak sebesar Rp268 Miliar ini jelas defisit riil karena uangnya harus tersedia tapi faktanya tidak," terang Midji, Kamis (26/7).

Dana transfer daerah merupakan hak kabupaten/kota. Semestinya, anggaran kurang salur bagi hasil 2017 lalu per 1 Januari 2018 sudah ada di kas anggaran daerah. Jika pun tidak, dana itu masuk dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA). Namun dalam surat tersebut, tertera SiLPA 2017 hanya Rp77 miliar.

“Kota Pontianak pernah kurang lebih Rp50 miliar dari pagu awal yang ditransfer, akhirnya perencanaan amburadul. Untung ada dana sertifikasi yang kelebihan transfer, kalau tidak, kita bisa gagal bayar," tambahnya.

Apabila anggaran tak tersalurkan, hak Pemda menagih Pemprov.

"Bagi pajak itukan seperti ini, pajak itu 70 persen untuk provinsi, 30 persen untuk daerah tingkat II. Nah, pembagian untuk daerah itu 75 persen berdasarkan potensi, 25 persen dibagi rata. Biasa yang besar kota, karena kendaraan bermotor banyak di kota, ini melihat potensi," jelasnya.

Menurutnya, harus ada penjelasan dari Pemprov. Dia sendiri mengaku paham soal ini, lantaran selama tujuh tahun menjadi wakil rakyat berada di panitia anggaran. Ketika menjadi wakil wali kota pun diberi tugas mengelola APBD.

“Saya wali kota selama sembilan tahun, dan saya paham betul, penjelasan yang benar agar tidak simpang siur ke sana ke mari, jelaskan yang sebenarnya. Tidak mungkin defisit itu seperti yang surat itu," jelasnya.

Ia meminta hal tersebut tak dianggap remeh.

"Kalau dari poin kurang salur bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota TA 2017 Rp263 miliar yang artinya riil, itu sudah enam persen lebih dari APBD. Itu yang harus disikapi. Jelaskan saja, dewan juga harus hati-hati jangan main ketuk palu saja persetujuannya," saran Gubernur Terpilih ini.

Walau telah ditetapkan sebagai gubernur terpilih, dia tidak akan ikut campur dalam masalah defisit tersebut. Saat ini ranahnya masih pada Pj Gubernur. Bahkan dia menyarankan apabila memang terpaksa memotong 30 persen anggaran, tender yang belum dilaksanakan lebih baik dibatalkan.

"Kasihan juga nanti Rp400 miliar lebih itu bukan sedikit. Itu kalau belanja langsung dia 50 persen saja, itu sudah kurang lebih 25 persen dari belanja langsung dan itu merepotkan," pungkasnya. (iat/bls)