Kamis, 24 Oktober 2019


Peraturan Menteri Bikin Sulit Kicau Mania

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1846
Peraturan Menteri Bikin Sulit Kicau Mania

Grafis ( Koko/Suara Pemred )

Kepala BKSDA Kalbar, Sadtata Noor Adirahmanta
“Nah kami dalam waktu segera kita akan mengumpulkan teman-teman para pedagang, para pencinta burung segala macam. Kita ingin paling tidak menangkap masukan-masukannya.”

Tokoh Kicau Mania Kalbar, Suparmin
“Selama ini, penangkaran burung berkicau menjadi sektor ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat. Perekonomian masyarakat bawah banyak yang meningkat. Mulai dari pengrajin sangkar, aksesoris, bisnis pakan burung, vitamin dan lain-lain.”

PONTIANAK, SP – Pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan baru tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, menggantikan PP Nomor 7 Tahun 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. 

Dalam aturan baru ini, burung murai batu, cucak hijau dan cucak rawa dikategorikan sebagai jenis burung dilindungi dari 563 jenis yang ada. Oleh karena itu, pemeliharaan dan penangkaran, penangkapan, penjualan, dan budi daya ketiga jenis burung ini, bakal  diatur secara ketat.

Peraturan ini, dirasakan berimbas buruk oleh para pencinta burung atau yang akrab disebut kicau mania. Baik dari sisi penjual, maupun penangkar ketiga jenis burung tersebut. Terlebih peraturan menteri tersebut, belum juga disosialisasikan dengan baik.

Satu di antara pemilik toko burung di Kota Pontianak, Achan menyebutkan, peraturan tersebut berpengaruh besar terhadap perekonomiannya. “Kalau ke enonomi, otomatis pengaruhnya besar, ya,” ucapnya, Senin (6/8). 

Meski demikian, Achan belum bisa merincikan seberapa besar omzet yang menurun, akibat tak lagi menjual ketiga jenis burung itu. Padahal sebelumnya, penggemar burung tersebut cukup banyak. “Kalau besarnya sih, bergantung si penjual, ya,” tuturnya. 

Kini, Achan hanya bergantung dari pendapatan penjualan aksesoris dan pakan burung. “Cuma, kita toko burung, kalau tidak menjual burung itu juga lucu,” kelakarnya sambil melayani pengunjung.  

Achan juga khawatir karena belum dapat pemberitahuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA), tentang jenis burung yang bisa dijual. Padahal, Permen tersebut sudah cukup lama dikeluarkan. 

“Kita sebagai penjual merasa khawatir. Kita tidak tahu jenis burung apa saja yang boleh dijual. Tidak ada peraturan tertulis, tidak ada pendataan juga sampai sekarang,” ungkapnya. 

Kabar ini dia ketahui melalui isu-isu yang belum jelas sumbernya. Ketika mendengar isu tentang Permen baru, sebagai pemilik toko burung yang cukup besar, dia langsung menghentikan penjualan ketiga satwa yang masuk dalam peraturan perundangan itu. 

“Kita sudah tidak menjual lagi sekarang, walaupun masih ada konsumen yang mencari. Kan itu ada sanksinya, waswas juga kita,” katanya. 

Achan hanya berharap, ke depan, ada pemberitahuan baik secara lisan maupun tertulis tentang jenis burung yang boleh diperjualbelikan. 

“Peraturan yang lama tidak ada pemberitahuannya, semoga yang baru ini ada. Biar kita sebagai penjual tidak bingung,” harapnya. 

Populasi Menyusut

Tokoh Kicau Mania Kalimantan Barat, Suparmin mengatakan, sejak terbitnya Permen ini, belum pernah sama sekali ada sosialisasi dari pihak berwenang, seperti BKSDA.

Menurutnya, jika Permen ini tetap diberlakukan, justru dikhawatirkan populasi burung kicau di Indonesia akan semakin menyusut drastis, bahkan menjadi langka. Karena akan berdampak para pencinta dan penghobi burung berkicau menjadi ketakutan, memelihara hingga menangkarkan burung kicau.

"Jelas ini akan membuat ketakutan masyarakat. Masyarakat lebih dulu memelihara dan menangkarkan burung, baru aturan ini keluar. Jika mereka tidak menangkarkan burung kicau, imbasnya burung akan menjadi langka," ungkapnya.

Selain itu, aturan Menteri LHK tersebut, justru akan mempersulit perekonomian masyarakat yang sudah bergantung pada dunia usaha kicau mania, terlebih bagi penangkar. 

"Selama ini, penangkaran burung berkicau menjadi sektor ekonomi yang cukup menjanjikan bagi masyarakat. Perekonomian masyarakat bawah banyak yang meningkat. Mulai dari pengrajin sangkar, aksesoris, bisnis pakan burung, vitamin dan lain-lain," ujarnya.

Tak Adil

Hal senada disampaikan Lendi, penghobi burung berkicau asal Jawa Barat yang menetap di Pontianak. Ia menilai, Permen yang memasukkan burung berkicau yang lazim dipelihara dan ditangkarkan masyarakat, merupakan sesuatu yang tidak adil. Alasannya, aturan itu dikeluarkan setelah masyarakat, banyak yang berhasil menangkarkan burung berkicau.

"Penangkaran burung berkicau banyak berhasil. Bahkan menjadi penghasilan utamanya. Tapi sekarang justru dilindungi. Untuk memelihara, sekarang harus ada surat izin. Pasti sangat sulit mengurusnya. Ini bakal menjadi polemik nantinya," katanya.

Menurut dia, jika pemerintah tetap harus memberlakukan aturan ini, diperkirakan ke depannya pemerintah bakal mengalami kesulitan dalam menerbitkan surat izin bagi penangkar burung. Pasalnya di dalam aturan itu, setiap penangkaran burung harus mengurus surat induk perizinan. 

Di dalam aturan itu, jika burung sudah berhasil dalam penangkaran, maka anak kesatu dan kedua, tidak boleh dijual. Anak burung boleh diizinkan dijual pada anak ketiga. Selain mengurus surat induk perizinan, penangkar burung ternyata diharuskan mengurus surat perizinan untuk satu burung, satu surat.

"Penggemar burung berkicau sangat ramai, jelas aturan ini sangat menyulitkan. Mengurus perizinan ini tidak mudah, tidak semua masyarakat paham dan tahu caranya. Dan tentu akan membutuhkan waktu lama," ujarnya.

Gelar Pertemuan

Kepala BKSDA Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta mengatakan, pihaknya tentu sudah memperkirakan, pasti akan ada kegalauan bagi para pencinta burung dan komunitas.

Peraturan Menteri tersebut, memang dibuat secara nasional, dengan data-data yang diambil secara nasional.

“Kami mengerti bahwa di beberapa tempat sudah berkembang pemeliharaan, bukan komunitas-komunitas,” ucapnya, Senin (6/8).

Pihaknya juga tidak akan langsung menerapkan aturan tersebut dalam waktu dekat dengan tegas. Namun, dirinya melalui beberapa kepala seksi wilayah, telah diminta untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sambil menyerap kegalauan masyarakat.

“Nah kami dalam waktu segera, kita akan mengumpulkan teman-teman para pedagang, para pencinta burung segala macam. Kita ingin paling tidak menangkap masukan-masukannya,” katanya.

Menurutnya, aturan tetaplah aturan. Namun bagi pihaknya di lapangan harus ada solusi dari aturan tersebut.

Memang secara aturan memang ada solusi-solusi yang dapat diambil, seperti dengan cara penangkaran dan sebagainya. Namun, hal itu juga tidak bisa langsung diterapkan dalam waktu dekat.

“Nanti coba akan kita bicarakan, kita buat pertemuan dengan para pencinta burung dan komunitas-komunitas dan para pedagang,” tambahnya.

Saat ini, pihaknya sedang melakukan diskusi secara intensif di internal BKSDA. Sebab, pihaknya mengetahui bahwa, tidak akan langsung menerapkan aturan yang baru keluar.

Dia menyampaikan, penangkaran sudah memiliki aturan main. Untuk jenis-jenis hewan dilindungi, jalan keluarnya dengan sistem penangkaran.

Sama halnya dengan ikan arwana, yang merupakan hewan dilindungi. Namun, penangkaran saat ini sudah cukup marak, sehingga dari sisi populasi sudah cukup aman.

“Mungkin satwa-satwa dilindungi lainnya juga akan kita arahkan ke sana,” jelasnya.

Terkait dengan perlombaan yang ada juga, akan dikomunikasikan dengan para komunitas yang ada, serta melakukan konsultasi dengan pusat.

Menurutnya, akan lebih baik jika para pencinta burung berkonsultasi dengan BKSDA. Tapi beberapa pencinta burung memang telah didatangi, untuk berkomunikasi bahwa burung tersebut termasuk hewan dilindungi.

Untuk penerapannya, waktunya belum dapat dipastikan. Sebab, BKSDA saat ini akan terlebih dahulu bertemu dengan para pencinta burung, agar tidak ada pemikiran seolah-olah menerapkan aturan secara sepihak.

“Kalau misalnya ada kesepakatan-kesepakatan tidak masalah nanti dalam pertemuan. Nanti akan kita sampaikan kepada pimpinan di Jakarta bagaimana situasinya di Kalbar,” pungkasnya. (jek/lha/rah/and)

Penerbitan Peraturan Punya Dasar 

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Suriansyah menilai kebijakan pemerintah melindungi ketiga jenis burung tersebut, dengan melarang aktivitas penangkapannya di alam liar, tentunya memiliki dasar yang mendalam. 

"Penempatan spesies binatang atau tumbuhan tertentu sebagai hewan atau tumbuhan yang dilindungi tentu berdasarkan hasil penelitian mendalam," ujarnya, Senin (6/8). 

Pemerintah tentu saja tidak mungkin membuat peraturan tanpa dasar. Indikasi terkuat menurutnya, bahwa ketiga jenis burung itu sudah mulai langka di alam bebas, sebagai dampak dari perburuan yang masif dilakukan. 

"Jadi mungkin berdasarkan hasil penelitian populasi hewan tersebut, sudah sangat mengkhawatirkan. Sehingga perlu dilindungi. Biasanya yang  dilindungi itu kan yang ditangkap di alam liar," imbuhnya. 

Suriansyah justru mengimbau para pencinta burung agar bisa memanfaatkan peluang dari larangan ini. 

"Kiranya masyarakat memanfaatkan peluang ini untuk budi daya. Atau untuk pemeliharaan burung tersebut, karena kita tidak bisa membantah daftar baru tersebut. Sebab sudah berdasarkan hasil penelitian yang mendalam tentunya," kata Suriansyah.

Jika memang harus lebih ribet karena mengurus izin dan segala macam, semestinya para pencinta burung lebih memahami kondisi yang ada. Sebab jika aktivitas penangkapan secara liar masih berlangsung, bisa saja membuat burung tersebut jadi semakin langka bahkan punah. 

Bila hal tersebut terjadi, tentunya para pencinta sendiri yang rugi sebab tak bisa lagi mendapatkannya. 

"Artinya ini kesempatan agar, bagaimana mengembangkanbiakan atau pemuliannya supaya tidak ditangkap di alam liar, tapi dihasilkan dari penangkaran," jelas Suriansyah. 

"Memang ini merugikan, mungkin bagi para pencinta burung tersebut. Tapi karena sudah keputusan seperti itu saya rasa tidak bisa kita bantah," lanjutnya.

Surianyah menyebutkan, jika dilihat dari sisi ekonomi, tidak bisa dipungkiri akan berdampak pada ekonomi. Sebab para pencinta kicau mania harus beradaptasi dengan kebijakan yang ada.

Hal tersebut katanya, sedikit banyak berpengaruh pada aktivitas jual beli maupun kegiatan perlombaan kicau burung. Terutama selama ini juga tidak bisa dipisahkan dari ketiga jenis burung yang dimaksud. 

"Secara mikro tentu berpengaruh pada para pencinta dan para penghobi tadi. Tapi kalau secara makro, apakah berdampak seperti apa saya belum bisa berkomentar lebih jauh, " pungkasnya. (nak/and)