Rabu, 18 September 2019


Manaf: Lalu Lintas Daging dan Hewan Diperketat, Bukan Berarti Menghalangi Masyarakat Berbisnis 

Editor:

Indra W

    |     Pembaca: 391
Manaf: Lalu Lintas Daging dan Hewan Diperketat, Bukan Berarti Menghalangi Masyarakat Berbisnis 

Ilustrasi. (Dok SP)

PONTIANAK, SP - Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalbar, Abdul Manaf menegaskan pihaknya bekerjasama dengan beberapa dinas terkait memang memberlakuan pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya hewan dan produk hewan ke Provinsi Kalbar. 

Manaf mengatakan ini menjadi perhatian serius untuk mengantisipasi bahaya yang mungkin mengacam khususnya penyakit flu burung, mengingat saat ini di Negara Bagian Sabah dan Serawak Malaysia sedang terkena wabah penyakit tersebut. 

Sementara di tataran tetangga antar provinsi kata Manaf saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga ditemukan adanya kasus penyakit hewan lainnya. 

"Yang pertama dan penting bagi kami adalah mengawasi kesehatan dagingnya karena itu kami ada membentuk tim, hampir tiap tahun. Tim ini bekerja sama dengan Pemkot Pontianak, Pemda Kubu Raya dan kabupaten kota lainnya juga sudah kami berikan sosialisasi dan bimbingan terkait hal ini," ujarnya, kemarin 

Karena itu strategi yang saat ini dilakukan kata Manaf salah satunya adalah melakukan pengawasan lalu lintas terhadap daging dan hewan ternak antar pulau, provinsi maupun lintas negara. 

Dijelaskan Manaf, berkaitan dengan masalah lalu lintas ini pihaknya berpegang pada aturan yang sudah ada, apakah itu peraturan Undang-undang karantina maupun peraturan daerah yang saat sudah ada.

Disebutkannya untuk peraturan daerah tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan serta ada juga peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Peternakan. 

"Intinya adalah bahwa semua hewan atau produk hewan yang masuk dan keluar dari Kalbar harus mendapat rekomendasi dan izin gubernur. Nah ini sesuai dengan PP Nomor 12 dan rekomendasi itu dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)," terangnya.

Sementara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kata Manaf merupakan dinas teknis yang hanya bersifat memberikan pertimbangan teknis. Persoalan yang kemudian muncul menurutnya adalah bagaimana lalu lintas ini bisa terkawal dengan baik.

"Oleh karena itu kemarin kita sudah ada pendekatan-pendekatan selain kita juga sosialisasi. Kita mengharapkan juga dukungan pihak karantina maupun kerjasama dari masyarakat itu sendiri," imbuhnya.

Begitupun dengan Sat Pol PP yang juga menjadi mitra mereka, saat ini Sat Pol PP dikatakan siap membantu jika ada masyarakat yang kemudian diketahui memasukkan hewan tanpa rekomendasi gubernur maka akan langsung diserahkan kepada Sat Pol PP untuk penanganannya. 

"Kita bukan menghalangi masyarakat untuk investasi atau berbisnis, bukan. Kita prinsipnya kan masalah penyakit apalagi sekarang ini kan Serawak dan Sabah kena flu burung, termasuk juga antar pulau, Kalteng, Kalsel kan ada muncul penyakit juga," katanya.

"Sementara kita sejauh ini masih bebas. Nah, kalau lalu lintas antar pulau dan antar provinsi ini tidak kita awasi itu bisa masuk ke sini. Rabies saja kita masih kewalahan mengendalikannya, berapa biaya yang habis," tuturnya. (nak)