Aliansi Masyarakat Kalbar Tolak Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden di Pontianak

Ponticity

Editor Indra W Dibaca : 1594

Aliansi Masyarakat Kalbar Tolak Kegiatan Deklarasi #2019GantiPresiden di Pontianak
Perwakilan Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat melakukan audensi dengan Kapolda Kalbar, Jumat (24/8). (SP/Rah)
PONTIANAK, SP - Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat, menolak rencana deklarasi #2019gantipresiden yang akan dilaksanakan di Pontianak pada Minggu (26/8). Mereka mendatangi Mapolda Kalbar untuk menyampaikan sikap tersebut, Jumat (24/8).

Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Kalimantan Barat, Erwin mengatakan, kedatangan mereka ke Mapolda Kalbar untuk melakukan audensi dan menyatakan sikap mereka.

“Intinya kita menolak dengan adanya kegiatan tersebut,” ucapnya.

Menurutnya kegiatan ini cukup menjadi perbincangan hangat di media sosial, sebab berbagai tanggapan dari masyarakat muncul termasuk yang menolak adanya deklarasi tersebut.

Terkait dengan banyak pihak yang menanggapi bahwa hal itu juga termasuk dalam demokrasi, dia mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan siapapun presiden ke depannya, namun menurutnya bahasa #2019gantipresiden ini belum jelas orientasinya, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan di masyarakat.

Selain menolak, pihaknya juga akan mengawasi gerakan yang ada, karena masyarakat tentu tidak menginginkan adanya gesekan yang dapat menimbulkan hal yang tidak diinginkan.

Untuk itu pihaknya berharap jangan sampai kegiatan deklarasi tersebut terlaksana, dan pihaknya mempercayakan sepenuhnya kepada kepolisian.

“Karena kita tadi sudah menyampaikan pernyataan sikap kita, setelah ini kita serahkan kepada aparat, kita sebagai aparat tentunya harus mengawasi terkait gerakan mereka,” ucapnya.

Jika memang kegiatan tersebut tetap terlaksana, pihaknya juga akan tetap menyerahkan hal itu kepada pihak kepolisian.

“Kita percayakan kepada aparat,” imbuhnya.

Massa juga mempertanyakan perizinan pelaksanaan kegiatan yang diagendakan dilaksanakan di Eks Cafe Nineteen Untan yang merupakan wilayah pendidikan tersebut.

Menanggapi hal ini, Kapolda Kalbar, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan bahwa tugas Polri yang diberikan oleh negara melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan menegakkan hukum.

Peran penegakkan hukum dilakukan manakala tugas pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat dan peran pelindung, pengayom, pelayan masyarakat terganggu atau diganggu.

“Ketika itu terganggu atau diganggu, demi kepentingan warga masyarakat seluruhnya, Polri bisa mengambil tindakan,” ujarnya.

Terkait kedatangan perwakilan aliansi tersebut, Kapolda mengatakan bahwa dirinya mempersilahkan karena juga merupakan hak.

“Kalian juga punya kewajiban terhadap negara ini, kewajiban untuk bersama-sama kami,” katanya.

Terkait izin pelaksanaan deklarasi #2019gantipresiden yang direncanakan akan dilaksanakan di Eks Cafe Nineteen Untan, dia mengatakan bahwa setiap aktivitas yang melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan pasti diatur oleh UU.

Aturan terkait tentu ada mekanisme yang ada, namun bungkusan besarnya demi ketertiban masyarakat.

“Kalo akibat, atau diprediksi tidak tertib, tentunya tidak diizinkan,” ucapnya lagi.

Untuk itu, tentu ada pertimbangan dan hal itu nantinya akan dilihat berdasarkan analisa yang ada.

Sebab segala bentuk perlindungan dan pengayoman yang ada dari Polri sepenuhnya untuk masyarakat, bukan untuk kelompok apalagi perorangan. (rah)