Senin, 14 Oktober 2019


Solusi Air Asin PDAM Sebatas Wacana

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 750
Solusi Air Asin PDAM Sebatas Wacana

Grafis ( Koko/Suara Pemred )

Ketua LPKL Kalbar, Burhanuddin Harris
"Seandainya kita konsumen PDAM, yang tentunya dibayar masyarakat itukan bukan air asin, tapi air leding. Seharusnya menurut undang-undang masyarakat boleh komplain."

Direktur PDAM Pontianak, Ladjito
"Kalau untuk teknologi sih ada, cuma kalau itu diterapkan, itu biayanya mahal, masyarakat ndak mampu beli (air)."

PONTIANAK, SP – Dalam sepekan terakhir, air leding PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak asin dan keruh. Padahal, tiap bulan warga membayar untuk layanan air yang layak. Air leding jadi asin lantaran terintrusi air laut, mengingat sumber air baku berasal dari Sungai Kapuas. Hal ini terus berulang setiap tahun ketika masuk musim kemarau. 

Indah, warga Pontianak Barat mengeluhkan kondisi leding yang diterima. Air asin dia rasa hampir tiap tahun. Parahnya lagi, di saat sama kabut asap menyerang Pontianak. Perempuan muda ini serba salah, kabut asap membuatnya gerah, namun mandi tak enak lantaran air terasa lengket.

“PDAM kadang diplesetkan jadi Perusahaan Daerah Air Mandi, sekarang mandi pun tak nyaman,” keluhnya Minggu (26/8).

Meski demikian, dia tetap mempergunakan air leding tersebut lantaran tak ada pilihan lain. Dia sempat berpikir untuk membeli air dari tempat lain, namun diurungkan.

“Lumayan juga pengeluarannya,” pendeknya.

Sementara Warga Tanjung Hulu, Ari sudah seminggu merasakan air leding yang tak nyaman. Namun dia sudah merasa terbiasa lantaran musim kemarau.

“Yang penting air mengalir. Kebetulan air PDAM hanya untuk mandi dan cuci. Alhamdulillah, tidak beli beli air bersih (di tempat lain),” ujarnya.

Lain lagi Afan, warga Kota Baru. Meski maklum, dia merasa risih dengan air yang lengket. Alhasil, dia membeli lebih banyak air galon.

“Kalau untuk gosok gigi dan cuci muka, saya gunakan air galon. Air ledeng cuma untuk mandi dan nyuci,” katanya.

Ketidaknyamanan tahunan ini terus berlangsung. Selama ini, jika hal serupa terjadi, solusi penggunaan teknologi pengolahan air terintrusi, pembuatan waduk, sampai mencari sumber air baku alternatif dijabarkan. Namun semuanya sekadar wacana tahunan tanpa kepastian.

Modal Besar 

Direktur Utama PDAM Kota Pontianak, Ladjito menjelaskan saat ini intrusi air asin berada di atas ambang. Terkadang juga turun di bawah ambang.

“Fluktuasilah, kadang di atas ambang, kadang di bawah ambang,” ucapnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya ada teknologi untuk mengolah agar tidak terintrusi air asin. Namun sangat sulit diwujudkan. Ladjito menjelaskan teknologi pengolahan air tersebut sangat mahal. Modal yang mesti dikeluarkan demikian besar. Hal itu bisa menaikkan tarif air jadi mahal.

“Kalau untuk teknologi sih ada, cuma kalau itu diterapkan, itu biayanya mahal, masyarakat ndak mampu beli (air),” imbuhnya.

Dia berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bisa mewujudkan ketersediaan air baku yang tidak terintrusi air asin. Salah satu cara yang dapat digunakan menurutnya, dengan penyediaan waduk, atau membendung sungai, seperti sungai Ambawang dan lain-lain.

Ladjito menjelaskan saat ini air baku PDAM menggunakan air Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Selain itu, ada pula cadangan air di Sungai Penepat yang berjarak sekira 24 kilometer dari Kota Pontianak. Namun, cadangan air baku ini memiliki kapasitas kecil.

Saat ini kapasitas PDAM mencapai 1.750 liter per detik, sementara cadangan air di Sungai Penepat hanya 500 liter per detik. Sumber cadangan air baku tersebut juga hanya diperuntukkan untuk mandi, cuci, kakus (MCK) saja, bukan konsumsi.

“Jadi memang kita sementara waktu jalankan tapi hanya untuk MCK,” ujarnya.

Waduk Persediaan

Untuk mengatasi masalah sumber air baku, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji mengatakan Pontianak seharusnya memiliki embung atau waduk sebagai persediaan air baku. Namun masalah lahan jadi kendala. Pembangunannya hanya bisa dilakukan di kabupaten sekitar, semisal Kubu Raya.

"Memang Pontianak tidak mungkin lagi dibuat waduk, karena lahan kita terbatas. Lokasi ada dua, kalau tidak di Ambawang atau di daerah Punggur," ucapnya.

Hanya dia menilai, lokasi lebih baik berada di Punggur, Kubu Raya lantaran cukup jauh dari laut. Namun harus ada pembebasan lahan.  

"Waduk itu harus bisa menampung persediaan air baku PDAM selama dua minggu dan tinggal ukur saja kebutuhannya, supaya memberikan cadangan air," tambahnya. 

Selain itu, waduk harus melayani dua daerah yaitu Kota Pontianak dan Kubu Raya. Jika Pemda tak mampu, Gubernur Terpilih Kalbar ini akan meminta bantuan pemerintah pusat. 

“Presiden Jokowi punya program pembangunan 48 waduk. Semestinya Kalbar mendapat jatah,” katanya.

Ingkari Kesepakatan

Ketua Lembaga Pemberdayaan Konsumen dan Lingkungan (LPKL) Kalbar, Burhanuddin Harris mengatakan sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999, konsumen mempunyai hak memperoleh barang dan jasa sesuai yang sudah disepakati dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika mengacu pada aturan tersebut, wajar bila masyarakat Kota Pontianak selaku konsumen komplain terkait pelayanan air PDAM.

“Seandainya kita konsumen PDAM, yang tentunya dibayar masyarakat itukan bukan air asin, tapi air leding. Seharusnya menurut undang-undang masyarakat boleh komplain,” jelas Burhan.

Dia mengakui, musim kemarau jadi hambatan PDAM menyediakan air yang layak sesuai kesepakatan jual beli. Hal itu lantaran air laut masuk ke Sungai Kapuas. PDAM belum bisa menjadikan air baku Sungai Kapuas, jadi air tawar. 

Burhanuddin menjelaskan, berdasarkan informasi PDAM, hal ini berkaitan dengan biaya. PDAM belum mampu meniru negara lain, yang bisa memproses air asin jadi air tawar.

Dia menuturkan, walau pelayanan PDAM saat ini bisa dianggap melanggar UU Perlindungan Konsumen, masyarakat harus memahami faktor-faktor di balik terjadinya pelanggaran tersebut.

“Jadi memang ini masalah kita setiap tahun. Saya juga sering konsultasi dan koordinasi dengan PDAM, baik Pontianak maupun daerah lain,” tuturnya. 

Burhan berharap ada solusi dari pemerintah. Menurutnya, permasalahan sekarang bukan hanya tanggung jawab Pemkot Pontianak. Namun juga Pemprov Kalbar. Pemerintah punya tanggung jawab yang sama untuk melindungi konsumen masyarakat Kalbar. 

“Waktu itu memang sudah pernah dibicarakan sampai tingkat dewan, tapi saya juga tidak tahu realisasinya masih tanda tanya. Dalam UU mengarahkan untuk mencari solusi alternatif,” tuturnya.

Lembaganya sendiri sudah menerima beberapa pengaduan dari masyarakat. Aduan itu sudah disampaikan ke PDAM dan Pemkot Pontianak. Soal kebijakan, ada di pemerintah.

“Kami di sini mitra pemerintah, tentu ketika ada pelayanan pemerintah yang bermasalah kita akan melakukan koordinasi untuk mencarikan solusi,” tuturnya.

Dia mengusulkan masalah ini diselesaikan dengan koordinasi ke pemerintah pusat. Harus ada air baku alternatif selain Sungai Kapuas. Bisa saja dengan bungker penampungan air yang bisa digunakan masyarakat dan PDAM di musim kemarau.

“Saya berharap persoalan ini tidak hanya diselesaikan oleh PDAM saja, tapi semua pihak harus bekerja sama,” tutupnya. (lha/rah/iat/bls) 

Sukadana Krisis Air Bersih

Warga Sukadana, Kabupaten Kayong Utara mengalami krisis air bersih dalam sepekan terakhir. Air leding dari UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat tak mengalir seperti biasanya. Padahal, sebagian besar warga mengandalkannya untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Warga setempat, Heri mengatakan kondisi semacam ini terjadi hampir setiap tahun, ketika memasuki musim kemarau. Hanya saja, di tahun-tahun sebelumnya, air leding yang dipasok langsung ke rumah-rumah penduduk masih mengalir meski harus giliran.

Agar kebutuhan air bersih tetap terpenuhi, sebagian besar warga terpaksa membeli dengan harga Rp120 ribu per 2.000 liter.

"Paling-paling empat hari habis dah, habis tuh beli lagi kalau hujan ndak turun. Kadang-kadang uang yang harusnya buat beli lauk, malah terpakai untuk beli air," sebutnya.

Sebelumnya, dia sudah pernah membuat sumur. Namun, air yang keluar asin. Dia memperkirakan, hal ini lantaran Sukadana sangat dekatan dengan laut.

"Mungkin kalau kita sih masih ndak seberapa, warga lain ada yang keluarkan uang sampai jutaan cuma untuk beli air," ceritanya.

Heri memaparkan, krisis air bersih yang dialami hampir seluruh warga Sukadana ini akan berakhir paling tidak setelah memasuki musim hujan.

"Kalau belum hujan ya akan seperti ini terus lah, kecuali ada solusi dari Pemkab (Kayong Utara)," tutupnya.

Kepala UPT Air Bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kayong Utara, Galih Tosan mengatakan debit air leding di Gunung Nek Otong, Desa Pampang, Kecamatan Sukadana mengalami penurunan hingga 60 persen selama musim kemarau. Akibatnya, pasokan air bersih ke rumah penduduk di pusat Sukadana menurun drastis.

“Pasokan air bersih masyarakat sangat bergantung debit mata air permukaan Gunung Nek Otong,” katanya.

Galih mengaku sudah melakukan sejumlah upaya agar air bisa tetap mengalir. Salah satunya dengan sistem buka tutup. Namun tak berhasil. Dia tak bisa memastikan, berapa persen rumah penduduk yang tak teraliri. Biasanya, debit akan kembali normal ketika memasuki musim hujan.

Galih menduga, ada sabotase oknum tertentu agar air tetap mengalir ke rumahnya.

"Besok kita akan cek lagi, mungkin ada sabotase. Soalnya ada satu warga yang di satu jalur pipa itu ndak teralir semua," jelasnya.

Sementara terkait belum adanya PDAM di Kayong Utara, dia mengatakan sebenarnya keberadaan perusahaan pengolahan air itu memang sudah semestinya dipertimbangkan. Namun, pendiriannya sebagai sebuah manajemen organisasi yang memberikan jasa pelayanan publik jelas akan memberikan konsekuensi logis terhadap ketersediaan sumber daya manusia, pendanaan dan infrastruktur. 

“Perlu untuk dikaji penerapan manajemen PDAM di Kabupaten Kayong Utara sehingga ketika unit PDAM ini berdiri akan betul-betul efektif dan efisien,” sebutnya. (ble/bls)