Tim Kajian Watimpres RI Sambangi Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 471

Tim Kajian Watimpres RI Sambangi Kalbar
KAJIAN - Tim Kajian Dewan Wantimpres RI berdiskusi dengan perwakilan dari Pemerintah Provinsi Kalbar, Rabu (29/8). (SP/Nana)
PONTIANAK, SP - Tim Kajian Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres) melaksanakan kunjungan ke Provinsi Kalbar untuk mengkaji kondisi demokrasi di seluruh Provinsi Indonesia, termasuk Provinsi Kalbar, Rabu (29/8) pagi.

Tim Kajian Watimpres ini dipimpin oleh Ketua Tim Mayjen TNI (Purn), Gde Nyoman Arsana,  bersama Anggota Tim Wantimpres Laksda TNI (Purn) Surya Wiranto, Jamhari Ma'ruf, Sekretariat Anggota Tim Kajian Dr Syahlarriyadi,  M Maksum Isa, Untung Widodo, dan Agita Daddinda.

Kedatangam Tim Kajian Wantimpres ini langsung disambut Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman dan melaksanakan pertemuan dengan para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan para Ketua Parpol di Kalbar.

Menurut Ketua Tim Pengkaji Mayjen TNI (Purn) I Gde Nyoman Arsana, bahwa dalam rangka memantapkan pembangunan demokrasi di Indonesia, tim khusus pengkaji dibentuk oleh Wantimpres untuk mengetahui indeks demokrasi di setiap provinsi secara khusus, dan Indonesia secara umumnya. 

“Di mana hasil kajian ini nantinya akan dijadikan bahan nasehat dan pertimbangan kepada Presiden, dalam penentuan kebijakan pemerintah menghadapi tahun politik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2019,” terang I Gde Nyoman Arsana.

Sementara itu, Pj Gubernur Kalbar, Dodi Riyadmadji, menyambut baik kehadiran  kunjungan Tim Kajian  “Dewasa dalam Berdemokrasi” dan Tim Kajian “Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI” anggota Dewa Pertimbangan Presiden RI ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

"Saya ucapkan selamat datang di Pontianak, ibu kota Provinsi Kalbar. Besar harapan saya, apa yang diharapkan dengan pertemuan ini dapat terpenuhi, " kata Dodi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten II Sekda Kalbar Syarif Kamaruzaman.

Lebih lanjut, Dodi juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada para undangan dalam rangka pertemuan untuk membahas terkait kajian dari Wantimpres mengenai “Dewasa dalam Berdemokrasi” dan “Kemajemukan Politik dan Masa Depan NKRI” di wilayah Provinsi Kalbar. 

Dikatakan Dodi, awalnya Provinsi Kalbar dikategorikan sebagai daerah yang rawan saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, namun saat pelaksanaan Pilkada serentak di Provinsi Kalbar semua berjalan aman, damai dan sukses.

"Kita masuk kategori daerah rawan saat Pilkada lalu, tapi Pilkada serentak di Kalbar berjalan damai, aman, dan sukses," terangnya. 

Dodi juga menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus dalam membangun kawasan perbatasan khususnya di Kalimantan Barat, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, telah dibangun dan diresmikan 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau Terpadu di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Terpadu Aruk di Kabupaten Sambas.

"Sebagai wilayah yang memiliki perbatasan darat langsung dengan negara tetangga, pengelolaan kawasaan perbatasan, apabila dikelola dengan baik tentunya akan memberikan keuntungan tersendiri bagi kemajuan Provinsi Kalimantan Barat, dan sebaliknya kawasan perbatasan akan memberikan dampak negatif jika tidak dimanfaatkan secara bijak," katanya. (nak/bob)

Komentar