Senin, 14 Oktober 2019


Merasa Dikambinghitamkan atas Bencana Karhutla, Masyarakat Dayak Sanksi Adat Sutopo

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 658
Merasa Dikambinghitamkan atas Bencana Karhutla, Masyarakat Dayak Sanksi Adat Sutopo

UNJUK RASA - Sejumlah ormas dan pemuda Dayak mendatangi Gedung DPRD KalBar, Kamis (30/8). Kedatangan mereka guna menyampaikan protes atas pernyataan Sutopo Purwo Nugroho yang dinilai melecehkan masyarakat Dayak. (SP/Shella)

Ketua Sekber Kesda, Yoseph Odilo Oendoen
"Karena pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gawai serentak."

PONTIANAK, SP - Berbagai organisasi kemasyarakatan dan pemuda Dayak Kalbar mendatangi DPRD Provinsi Kalbar untuk menyampaikan aspirasi di hadapan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (30/8) pagi.

Aksi ini buntut dari pernyataan yang disampaikan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui siaran persnya terkait penyebab kabut asap yang terjadi di Kalbar.

Dalam orasinya, beberapa perwakilan aksi menyampaikan protesnya terhadap perbuatan Sutopo yang menyatakan, bahwa tradisi Gawai Serentak disebut picu Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

Orasi di antaranya disampaikan oleh Sekretaris Majelis Adat Dayak Nasional, Yakobus Kumis. Ia menyatakan bahwa masyarakat Dayak membakar lahan dengan kearifan lokal, bahkan massa mengajak Sutopo untuk ikut terjun langsung melihat bagaimana masyarakat Dayak membakar ladang. 

“Sekarang masyarakat Dayak sudah hampir 50 persen tidak berladang, tapi mengapa kabut asap masih terjadi,” ucapnya.

Menurutnya pernyataan yang disampaikan oleh Sutopo ini merupakan bentuk ketidakmampuan BNPB dalam menanggulangi bencana kebakaran lahan, sehingga masyarakat Dayak menjadi kambing hitamnya.

Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan oleh Ketua Sekber Kesda, Yoseph Odilo Oendoen dikatakan setelah dikaji secara mendalam atas pernyataan Sutopo yang disampaikan dalam keterangan pers pada Kamis (23/8) lalu, dengan judul “Sepuluh Helikopter Water Bombing dan Hujan Buatan Dikerahkan untuk Padamkan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat”.

“Maka atas pernyataan tersebut, kami dari aliansi masyarakat Dayak Kalimantan Barat, perlu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sudah sangat mendiskreditkan masyarakat Dayak,” ucapnya.

Salah satunya, pada alinea ketiga siaran pers Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB, Sutopo mengatakan banyaknya titik panas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat ini terkait dengan kebiasaan masyarakat membakar lahan sebelum membuka lahan.

Dua, masyarakat di Kabupaten Sanggau, Sambas, Ketapang, Kubu Raya dan lainnya memiliki tradisi gawai serentak, yaitu kebiasaan persiapan musim tanam dengan membuka lahan dengan cara membakar. Meskipun pemerintah daerah telah melarang, namun ternyata kebiasaan ini masih dipraktikkan di banyak tempat.

Ketiga, keterangan pers dimaksud telah dimuat di beberapa media massa, di antaranya dengan judul “Gawai Serentak Dituding Banyaknya Titik Api” dan “Tradisi Gawai Serentak Malah Picu Kebakaran Hutan di Kalbar”.

“Sehubungan dengan hal tersebut, yaitu terkait dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan di Kalbar, selama ini, yang dituding akibat dari tradisi gawai serentak masyarakat Dayak,” imbuhnya.

Maka menurutnya, apa yang disampaikan oleh Sutopo tersebut merupakan pengakuan sepihak tanpa didasari bukti yang kuat secara hukum.

Sehingga, pihaknya dari aliansi masyarakat Dayak Kalbar dan atas nama ormas, lembaga, masyarakat Dayak dan masyarakat adat Dayak se Kalimantan Barat, menyatakan sikap, bahwa masyarakat suku Dayak tidak bermukim di lahan gambut yang selama ini menjadi tempat yang sering dilanda kebakaran.

Pasalnya, selama ini masyarakat suku Dayak bermukim dan berladang di wilayah lahan kering dan membuka lahan dengan sistem bakar, berdasarkan kearifan lokal masyarakatnya yang tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Pihaknya juga mendesak Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho untuk mencabut pernyataan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat Dayak, baik melalui media lokal maupun nasional.

“Karena pernyataan tersebut sama sekali tidak memiliki relevansi dengan gawai serentak,” imbuhnya.

Tradisi gawai serentak dalam tatanan masyarakat Dayak merupakan pesta ritual syukuran sesudah panen, sehingga tidak ada kaitannya dengan membuka lahan dan sistem bakar yang mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan gambut periode bulan Agustus 2018.

Pihaknya juga mengatakan bahwa Sutopo pembohong ketika mengeluarkan pernyataan tersebut.

Mereka juga meminta agar Sutopo bisa lebih menghormati kearifan lokal masyatakat Dayak dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selanjutnya, menuntut agar Sutopo untuk dapat hadir dalam pengadilan adat Dayak di Pontianak, untuk diadili secara adat istiadat dan hukum adat Dayak paling lambat tujuh hari setelah surat pernyataan tersebut diserahkan kepada perwakilan DPRD Provinsi Kalbar.

“Karena atas pernyataan yang bersangkutan, dianggap telah meresahkan dan merendahkan harkat dan martabat masyarakat Dayak,” tuturnya.

Kemudian menegaskan dan mengingatkan kepada pihak manapun agar tidak mudah mengeluarkan pernyataan serupa yang dapat mendiskreditkan masyarakat Dayak.

Dalam aksi tersebut turut serta juga Ketua DAD Kalbar, Jakius Sinyor, Ikatan Pemuda Dayak Kubu Raya, Tariu Borneo, Perhimpunan Perempuan Dayak Kalbar, Garda Borneo, dan lain-lain. 

Tampung Keluhan 

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suryansyah yang menerima kedatangan massa bersama anggota DPRD Provinsi Kalbar lainnya, mengatakan pihaknya yang terdiri dari berbagai fraksi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh perwakilan massa.

Perwakilan massa tersebut menurutnya telah menyampaikan keluhan permasalahan kepada DPRD Provinsi Kalbar yang memang merupakan rumah masyarakat Kalbar.

“DPRD Provinsi Kalbar adalah rumah kita bersama, masyarakat Kalbar,” ucapnya.

Pihaknya selaku wakil dari masyarakat yang berasal dari sudut-sudut Kalbar berkewajiban untuk menyampaikan apa yang diaspirasikan kepada pemerintah pusat, terutama kepada Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho.

Dikatakannya bahwa Sutopo telah menyampaikan sesuatu yang tidak diketahuinya secara persis.

“Beliau menyampaikan sesuatu yang dia tidak tahu, apa yang terjadi di Kalimantan,” tambahnya.

Hingga tahun 1990 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap yang luas.

Masyarakat adat di Kalbar telah berladang sejak zaman dahulu kala, namun tidak ada kabut asap yang sangat besar yang tidak bisa diatasi.

Kalbar dengan luas mencapai 14.600.000 hektare, yang 14 persen di antaranya merupakan lahan gambut.

Artinya 1,5 juta hektare di Kalbar merupakan lahan gambut, yang pada zaman dahulu hingga saat ini tidak pernah dijadikan ladang oleh masyatakat.

“Gambut dijadikan kebun itu setelah masuknya era kebun sawit,” katanya lagi.

Sejak saat itulah, menurutnya terjadi bencana asap yang tidak dapat dikendalikan.

“Jadi pak Sutopo tidak tahu apa yang terjadi di Kalimantan. Mereka hanya sok tahu saja, banyak pejabat kita yang sok tahu apa yang terjadi di Kalimantan, tapi tidak tahu apa yang benar-benar terjadi,” imbuhnya.

Untuk itulah atas nama wakil rakyat, pihaknya juga akan menyampaikan protes kepada Sutopo Purwo Nugroho. 

Dia mengatakan tidak boleh ada orang yang menuduh masyarakat sebagai pelanggar hukum lingkungan, karena masyarakat hidup di dalam lingkungan itu sendiri.

“Apa yang bapak ibu sampaikan akan kami tindaklanjuti lewat prosedur yang benar nanti, agar Bapak Sutopo bertanggungjawab atas apa yang terjadi,” tambahnya.

Dia meminta massa untuk bersabar menunggu proses yang akan dilakukan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut dia juga sempat meminta perwakilan massa untuk berdialog di dalam ruangan apabila dirasa perlu, namun massa menyatakan bahwa pertemuan tersebut telah cukup, karena perwakilan DPRD Provinsi Kalbar yang telah menerima tuntutan massa.

Siap Luruskan Pernyataan

Kepala BPBD Provinsi Kalbar, TTA Nyarong yang juga dihadirkan dalam aksi tersebut menyampaikan bahwa dirinya bersedia meneruskan pernyataan sikap jika memang diizinkan.

“Pada siang ini saya akan berusaha menemui Bapak Sutopo untuk menyampaikannya,” ucapnya.

Nyarong mengatakan, sebelumnya dia juga sempat menyampaikan kepada Kapolda Kalbar, jika memang nantinya Sutopo hadir di Kalbar.

“Saya bersedia menyampaikan pernyataan ini kepada beliau pada malam hari ini, karena saya berangkat sore,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyampaikan tradisi gawai serentak di Kalimantan Barat tak ada kaitannya dengan kebakaran hutan dan lahan. Hal ini mengklarifikasi keterangan pers sebelumnya yang dikeluarkan BNPB. 

Namun Sutopo menyatakan tidak bermaksud menghina atau mencap tradisi gawai sebagai penyebab semakin banyaknya kabut asap. Menurutnya, kebiasan membakar lahan atau ladang milik masyarakat setempat merupakan pelanggaran hukum.

Dia menyampaikan hal itu berdasarkan data Satgas Penegakkan Hukum Polda Kalimantan Barat. Dalam kasus ini, polisi telah menangani 19 kasus dengan jumlah tersangka 26 orang, serta motif para tersangka yang ditetapkan pihak berwenang. 

"Atas nama pribadi dan sebagai Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, saya mohon maaf kepada masyarakat Dayak di seluruh Indonesia atas kekhilafan penulisan yang mengakibatkan penafsiran yang salah," kata Sutopo dalam keterangan tertulisnya, kemarin.

Meskipun Sutopo telah meminta maaf kepada publik atas kekkhilafannya terkait tradisi gawai serentak namun tetap dirinya tetap mendapat somasi. 

"Saya sudah minta maaf, tapi tetap disomasi," katanya.

Sutopo mengatakan informasi mengenai tradisi gawai serentak diperoleh dari membaca laporan yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK). (rah/bob)