Penghubung KY Terima Laporan Hakim 'Nakal' di Kalbar

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 469

Penghubung KY Terima Laporan Hakim 'Nakal' di Kalbar
DISKUSI - Penghubung KY Kalbar menggelar diskusi publik di Hotel Orchardz Gajah Mada, Kamis (30/8). (SP/Giat)
PONTIANAK, SP - Penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia (PKY) Kalbar menggelar kegiatan diskusi publik bertemakan "Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhan Martabat Hakim dan Penegakan Hukumnya" di Hotel Orchardz Gajah Mada, Kamis (30/8). 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa unsur seperti mahasiswa, akademisi, media massa maupun elektronik serta lembaga pengadilan maupun penegakan hukum itu sendiri. Adapun yang menjadi pembicara dalam diskusi tersebut antara lain Ketua PT Kalbar, Suripto, Dirkrimum Polda Kalbar, Kombes Pol Arif Rahman, dan Dosen Pidana FH Untan, Parulian Siagian.

Koordinator Komisi Yudisial Republik Indonesia Penghubung Kalimantan Barat, Budi Darmawan menjelaskan, secara umum tujuan dari  kegiatan itu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. 

Adapun tujuan khususnya adalah peserta diharapkan mampu meningkatkan pemahaman tentang perbuatan tersebut dengan hakim yang bersih, jujur, dan profesional sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim, serta pengaturannya yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Kami berharap ini meningkatkan pemahaman peserta tentang dimensi dan indikator perbuatan yang termasuk merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Kita ingin perbuatan seperti itu dapat dicegah, dengan cara peserta mengetahui proses hukum terkait persoalan tersebut," terangnya. 

Terkait dengan Hakim di Kalbar yang melanggar kode etik dalam pelaksanaan peradilan, pihaknya sudah menerima laporan dari masyarakat. Di mana sekarang dalam proses penanganan di KY Pusat. 

Dirinya menjelaskan bahwa PKY Kalbar hanya bertugas menerima dan memverifikasi laporan yang masuk kepada pihaknya. Kemudian nanti akan melimpahkannya kasus tersebut ke pusat. 

"Jadi yang memutuskan apakah ada pengaduan yang berkenaan dengan oknum hakim melanggar kode etik, itu semua wewenang pusat," jelasnya. 

Dirinya berharap  untuk penegakan hukum di Kalbar harus bersih dari praktik tercela. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan keadilan yang adil yang sesuai dengan harapan semua pihak. 

Sementara itu, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum dan Litbang Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY RI), Sumartoyo menuturkan, bahwa program seperti ini dilaksanakan agar masyarakat dapat mengetahui dan paham bagaimana proses peradilan dan bagaimana menghadapi proses peradilan yang banyak tahapanya.

Menurutnya semua pihak harus mengetahui kinerja dan tugas hakim, sehingga martabat peradilan itu sendiri dapat terjaga, khususnya kehormatan hakim dan penegakan hukum yang ada saat ini.

“Tidak semua hakim seperti pemberitaan-pemberitaan, itu hanya sebagian kecil, sehingga masyarakat perlu paham, supaya dapat mendukung peradilan yang lebih baik lagi itu harapan kami,” ujarnya.

Dia menegaskan, sebenarnya jumlah perbuatan baik yang dilakukan hakim jauh lebih banyak dari beberapa perbuatan yang tidak baik, hanya saja perbuatan yang baik tersebut tidak begitu terekpose oleh media yang  ada. 

"Kita mengimbau awak media untuk memberitakan sesuatu apa adanya. Jangan membuat judul yang seksi padahal isi tidak sesuai, karena itu juga menyalahi aturan jurnalistik. Itu yang kita iimbau, karena awak media punya peran besar dalam pemberitaan," harapnya kepada awak media.

Tak hanya itu, dia menuturkan banyak juga pihak-pihak yang mereka rangkul semata-mata untuk memproporsionalkan pemberitaan.

Sebagai upaya menuju peradilan dan  penegakkan hukum yang bersih, dia mengaku selalu mengadakan pelatihan kepada para hakim secara rutin setiap tahunnya. 

"Kita melaksanakan  pelatihan dan pemantapan tentang  Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)," ungkapnya.

“Hakim-hakim masuk kelas satu minggu full, siang dan malam dalam pelatihan. Setelah keluar dari sana, jati dirinya muncul kembali, sehingga di lapangan  dia dapat berprilaku lebih baik lagi,” tambahnya.

Pelatihan tersebut merupakan upaya-upaya untuk membuat hakim agar lebih maju, sehingga dunia peradilan benar-benar menjadi sumber keadilan itu sendiri.

"Kita tidak bisa lagi dengan cara mengimbau, akan tetapi juga harus dilakukan dengan ajakan-ajakan. Mengajak mereka semoga mereka ingat bahwa mereka punya tugas mulia,” tuturnya.

Selain itu kata dia, gangguan peradilan dapat  membuat  putusan hakim  bisa menjadi kurang independen.

Gangguan tersebut dapat berupa ancaman, suap. Karena seorang hakim juga manusia. Sehingga kalau ancaman makin besar putusan juga tidak independen lagi atau tidak murni lagi.

“Yang namanya iman kan naik turun, sehingga mungkin hakim berpikir itu kesempatan,” ungkapnya.

Untuk itu, dia mengimbau masyarakat untuk mewujudkan peradilan yang bersih,  dan putusanya baik harus dimulai dengan tidak memberikan iming-iming kepada aparat penegak hukum.

“Misalnya, sang hakim bagus, tapi masyarakatnya mengganggu dengan terus mengiming-imingi dan menggelontori hal yang tidak baik, hakim juga tidak tahan karena dia juga manusia sama seperti kita,” jelasnya.

Untuk itu, dirinya berharap dengan kegiatan-kegiatan seperti ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif mengawasi hakim maupun penegakan hukum yang dijalankan oleh lembaga-lembaga terkait. 

Parulian Siagian, salah seorang pemateri dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa pelaksanaan hukum itu bukan hanya dalam bentuk tertulis saja. Akan tetapi yang perlu juga dilihat adalah manusia sebagai orang yang melakukan hukum itu sendiri.

Hukum itukan sebuah struktur, yang mempunyai subtansi dan budaya. Di mana kalau diibaratkan hukum adalah sebuah keranjang, maka keranjang itu berisi apa saja tergantung dari manusia. 

"Demikian juga dalam pelaksanaan penerapan hukum dan penegakan hukum semua itu dilakukan oleh manusia yang ditugaskan mempunyai kewenangan dalam menjalankan hukum tersebut. Itu dalam konteks kriminal justice sistem. Jangan sampai terjadi kriminal justice sistem melahirkan inskriminal justice sistem," tuturnya. 

Penegakan hukum pada umumnya saat ini bersifat disorientasi. Karena yang dilakukan dalam penegakan hukum legalitas formal. 

Di mana yang ditegakan saat ini hanya penegakan aturan. Sehingga masalah keadilan itu terabaikan. Menurutnya keadilan tersebut tidak hanya dalam hukum tertulis saja, padahal ada nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat. 

"Itu yang harus digali, nilai-nilai yang tumbuh yaitu kearifan lokal. Contohnya tadi kita bicara restoratif justice yang padahal dalam hukum adat dan kearifan lokal itu ada. Hanya saja namanya saja diubah," tuturnya. 

Perlu menurutnya semua pihak menggali hal tersebut, sehingga yang didapatkan tidak hanya keadilan peraturan, namun keadilan subtansi itu juga didapatkan. (iat/bob)