Kamis, 23 Januari 2020


UU ASN Harus Direvisi

Editor:

Jindan

    |     Pembaca: 1070
UU ASN Harus Direvisi

Ilustrasi

PONTIANAK, SP -  Ketua Komisi V DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Markus Amid menilai revisi Undang-Undang ASN harus dilakukan.

Jika tidak, kata Markus, tentu ini menjadi pertanyaan lain soal keberpihakan pemerintah pada kondisi yang dialami para tenaga honorer. 

"Usulan revisi UU ASN harus terjadi, tidak ada alasan tidak bisa. Kalau tidak sama saja negara ini tidka mau tahu masalah masyarakat khususnya honorer K2, " ucapnya, Senin (17/9).

DPRD Provinsi Kalbar, ujar Markus, sudah sangat sering menyuarakan untuk merevisi UU ASN tersebut.

" Sudah sering kami suarakan," imbuhnya 

Markus juga menyoroti keras soal pembatasan umur terhadap calon ASN. Menurutnya pembatasan ini sangat bertentangan dengan sila kelima Pancasila. 

" Sila kelima Pancasila mengatakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya UU harus tidak membatasi umur tertentu saja," pungkasnya (nak/)