PAN Ajukan Lagi Caleg Mantan Koruptor

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 962

PAN Ajukan Lagi Caleg Mantan Koruptor
Grafis Koko (Suara Pemred)
Ketua DPW PAN Kalbar, Boyman Harun
"Mereka tidak mau terima, itu permasalahannya. KPU harus punya kebijakan juga dalam rangka berlaku adil sehingga tidak merugikan kader dan partai kami."

Ketua KPU Kalbar, Ramdan
"Dari awalnya itu tidak ada, karena proses penjaringan itukan dari partai dan partai menandatangani fakta integritas yang tidak menyertakan mantan narapidana tiga kejahatan tersebut."

PONTIANAK, SP – Partai Amanat Nasional Kalimantan Barat menyatakan, akan kembali mengajukan bakal calon legislatifnya, pasca keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) soal mantan narapidana kasus korupsi boleh menjadi caleg. Dalam putusannya, MA mengatakan, larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi caleg bertentangan dengan UU Pemilu. 

"Kami akan mengusulkan kepada KPU, agar kader kami yang kemarin tidak diterima itu akan diakomodir," Ketua DPW PAN Kalbar, Boyman Harun, Selasa (18/9).

Kader yang dia maksud adalah Ujang Sukandar, mantan terpidana korupsi kasus Bansos SLPTT tahun 2014 di Kabupaten Kubu Raya. Dia dicalonkan kembali dalam Pileg 2019, untuk kursi DPRD Kalbar dengan daerah pemilihan Mempawah dan Kubu Raya. 

Boyman mengungkapkan, PAN tidak ingin dirugikan dengan kader partai yang punya potensi, tapi tidak bisa mendaftar. Putusan MA itu pun menurutnya menjadi angin segar. 

Menurutnya, seharusnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan status qou terhadap caleg mantan koruptor ketika pendaftaran. Bukan langsung menolak berkas yang bersangkutan. Pasalnya, saat itu proses uji materi masih berlangsung di MA. 

Apalagi menurut Boyman, mereka mendaftar sesuai prosedur. Namun KPU Kalbar enggan menerima. Kebijakan itu menurutnya keliru.

“Mereka tidak mau terima, itu permasalahannya. KPU harus punya kebijakan juga dalam rangka berlaku adil sehingga tidak merugikan kader dan partai kami," jelasnya.

Dirinya menekankan, KPU harus bisa menerima dan Bawaslu, juga memberikan rekomendasi kepada KPU, agar kader PAN yang ditolak diterima kembali sebagai calon. 

"Harus kita serahkan kembali sebagai calon, dasarnya karena keputusan MA itu," sebutnya. 

Dia menuturkan, polemik yang dihadapi oleh kadernya, bukan berarti harus membatasi hak asasi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Menurutnya, tidak semua orang yang pernah bersalah dalam putusan pengadilan, selamanya bermasalah. Apalagi, hakikat hukuman yang diberikan selama ini agar orang jera. 

"Insyallah setelah mendapat hukuman dia akan jera. Buktinya kader kita yang pernah bermasalah itu, pendukungnya puluhan ribu yang masih setia," tuturnya. 

Dia sangat berharap KPU berlaku adil. Dalam memberikan keputusan harus berdasarkan hati nurani. KPU tidak hanya berpikir bagaimana lancar bekerja. Tapi KPU juga harus menyampai kepada KPU pusat, duduk perkara sebenarnya.

"Kader kami itu sebenarnya mendaftar diri sebagai calon tapi tidak diterima. Jadi jangan dikatakan kader kami ini tidak didaftarkan sebagai calon. Makanya harapan saya, ayolah kita berpikir jernih tidak ada sedikit memberatkan ke sana sini," tuturnya. 

Sementara, Ketua KPU Kalbar, Ramdan mengatakan hal yang bertentangan dengan pernyataan Boyman. Dia menjelaskan dari awal partai di Kalbar, tidak ada yang mencalonkan atau mendaftarkan mantan narapidana korupsi. Artinya, pengajuan daftar calon kepada KPU, untuk kategori tersebut sudah tidak ada. Termasuk setelah ditetapkan Daftar Calon Sementara (DCS), tidak ada tanggapan masyarakat terkait mantan napi koruptor. 

"Dari awalnya itu tidak ada, karena proses penjaringan itukan dari partai dan partai menandatangani fakta integritas yang tidak menyertakan mantan narapidana tiga kejahatan tersebut," katanya. 

Sementara untuk instruksi pasca keluarnya putusan MA, dia mengatakan belum ada. Karena itu, pihaknya belum bisa memberikan keterangan pasti, apa saja yang akan dilakukan oleh KPU berkaitan dengan mantan narapida korupsi. 

"Tindak lanjut dari putusan MA, surat edarannya masih kita tunggu. Belum ada keluar dari KPU RI," tuturnya. 

Tetap Coret

Koalisi Masyarakat Sipil tetap mendesak partai politik, agar mencoret bakal calon anggota legislatif bekas narapidana kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba demi menjawab tuntutan publik, perwujudan Pemilu berintegritas dari sisi peserta, dan komitmen terhadap pakta integritas yang telah mereka sepakati.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz mengungkapkan dalam putusannya, MA mempertimbangkan ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu).

"Apabila partai tidak mencoret, KPU mesti mengadopsi gagasan menandai atau memberi keterangan mantan napi korupsi, kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan," ujar Donal.

Selanjutnya, KPU juga diminta untuk membuka curriculum vitae seluruh bakal caleg Pemilu 2019 tanpa terkecuali, termasuk apabila calon pejabat publik tersebut keberatan. 

Publik juga diharapkan untuk mengambil peran dengan mengenali rekam jejak bakal caleg dalam Pemilu 2019, dan tidak memilih nama-nama yang sudah pernah terbukti melakukan korupsi demi perbaikan legislatif ke depan.

Koalisi Masyarakat Sipil berharap, agar Bawaslu dan seluruh pihak yang selama ini mengaku mempunyai semangat yang sama, untuk melarang mantan napi korupsi. Namun, tidak sepakat larangan diatur dalam peraturan KPU berdiri paling depan, untuk mendorong larangan ini masuk dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Meski semua pihak harus menghormati putusan tersebut, kritik juga penting disuarakan, terdapat dua catatan kritis terhadap uji materi yang telah dilakukan oleh MA ini," kata Donal.

Catatan pertama, proses pengujian materi ini diduga tidak sesuai prosedur karena dilakukan sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menyelesaikan uji materi atas UU Nomor 7 Tahun 2017. Padahal menurut pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, proses uji materi peraturan perundang-undangan di MA dilakukan setelah proses uji materi di MK selesai.

Kedua, proses pengujian terkesan tidak terbuka. Padahal, larangan ini merupakan polemik panjang di mana pendapat pihak pendukung dan penolak juga penting didengar dan dipertimbangkan. Hingga saat ini, putusan juga belum dipublikasikan atau diakses publik.

"MA telah menyusul Bawaslu dalam hal melewatkan peluang, untuk berperan dalam mewujudkan pemilu yang menghadirkan calon lebih berintegritas," ujar Donal.

Koalisi Masyarakat Sipil juga mengapresiasi KPU RI dan KPU di daerah yang telah sangat berani, tegas, dan konsisten melarang mantan napi korupsi menjadi caleg di tengah kepungan penolakan stakeholders kunci pemilu, seperti partai politik dan Bawaslu. 

PSI Sesalkan 

Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kalbar, Moch Sabi'in menyesalkan putusan Mahkama Agung (MA) yang mencabut peraturan KPU tentang larangan mantan narapidana korupsi menjadi peserta Pemilu legislatif. 

Kendati demikian, Sabi'in mengatakan, PSI tetap menghormati putusan MA. Sebab bagaimana pun, partai politik tidak boleh lagi mengintervensi setiap putusan yang telah bersifat tetap dan mengikat.

"KPU pun wajib melaksanakan putusan MA ini," ujarnya.

Dia mengungkapkan, PSI merupakan salah satu partai yang ikut mengajukan keberatan terhadap gugatan yang dilakukan sejumlah partai, agar MA mencabut Peraturan KPU tentang larangan Eks koruptor menjadi peserta Pileg 2019. Meski akhirnya putusan MA tak sesuai harapan, PSI tetap berkomitmen tidak akan menerima bacaleg eks koruptor untuk didaftarkan menjadi caleg. 

"Dari 16 partai, hanya 3 partai yang sampai hari ini konsisten tidak mengusung bacaleg mantan koruptor. Pertama tentu PSI, yang kedua PPP dan ketiga PKB," katanya. 

Menurutnya, masyarakat perlu diinformasikan tentang  partai-partai mana saja yang telah mendukung pencalonan anggota legislatif dari kalangan mantan koruptor. Hal itu dirasa penting supaya masyarakat semakin cerdas, dan tidak terjebak untuk kedua kalinya memilih wakil rakyat yang pernah punya catatan buruk. 

Khusus PSI, Sabi'in menegaskan partainya sudah dari awal menolak mencalonkan mantan koruptor dan orang yang intoleran di legislatif. Mereka sudah meminimalisir sejak penjaringan bacaleg. 

“Mungkin hari ini, hanya PSI yang konsisten untuk menolak bacaleg yang pernah tersangkut dua isu tersebut. Kita pastikan, bacaleg yang kita daftarkan ke KPU tidak ada yang pernah terlibat korupsi dan intoleransi. Kita sangat selektif betul," pungkasnya. 

Bebas Koruptor

Sejumlah daerah di Kalimantan Barat tak ditemukan caleg mantan narapidana koruptor. Misalnya saja di Kabupaten Ketapang. 

"Di Ketapang tidak ada mantan napi koruptor yang mendaftarkan diri sebagai bacaleg," ungkap Ketua KPU Ketapang, Tedi Wahyudin.

Dia melanjutkan, terkait putusan MA tersebut, meskipun di tempatnya tidak ada narapidana korupsi, namun belum keluar instruksi atau arahan lebih lanjut mengenai persoalan tersebut.  Pihaknya saat ini masih terus melakukan proses tahapan untuk Pemilu 2019 mendatang.

"Kita saat ini masih dalam proses DCS untuk ditetapkan menjadi DCT yang akan ditetapkan tanggal 20 September, dan pengumumannya akan disampaikan tanggal 21-23 September," tuturnya.

Sama seperti KPU Ketapang, Ketua KPU Landak, Herkulanus Yacobus mengatakan belum mendapat arahan terkait dengan putusan MA tersebut. 

"Prosedurnya akan perlu ada revisi PKPU terkait hal itu. Kalau PKPU-nya sudah direvisi, biasanya baru ada arahan ke kita," ujar Yacobus.

Dikatakannya, ada atau tidak ada arahan, di Kabupaten Landak memang tidak ada caleg yang berstatus mantan narapidana korupsi.

"Langkah kita selanjutnya, mana caleg yang sudah ditetapkan di DCS lalu, jika tidak ada tanggapan dari masyarakat, tanggal 20 September nanti semuanya akan kita tetapkan di DCT," katanya.

Dia menambahkan, memang ada caleg yang mendapat tanggapan dari masyarakat. Namun hal itu sudah diklarifikasi dan tidak ada masalah lagi. Selain itu, ada caleg perempuan yang mengundurkan diri dan sudah diajukan penggantinya oleh Parpol bersangkutan. 

“Saya kira sudah tidak ada masalah lagi jelang penetapan DCT nanti," ucapnya optimis.

Yacobus menambahkan, memang ada dua caleg di Landak yang dicoret oleh KPU. Keduanya pun sudah diganti dengan caleg lainnya.

"Mereka yang dicoret itu masih aktif sebagai pendamping lokal desa dan aktif sebagai petugas Program Keluarga Harapan (PKH), " jelas Komisioner KPU Landak dua periode ini. 

Ketua Divisi Hukum KPU Sintang, Antonius Viktorinus Tian mengatakan pihaknya memang sudah mendengar dari media perihal putusan MA. Hanya saja, hingga saat ini belum ada arahan soal itu dari KPU Kalbar. Di Sintang sendiri menurutnya sejak awal tidak mengakomodir mantan narapidana korupsi.

"Seperti yang disampaikan PKPU 20 tahun 2018, bahwa KPU tidak mengakomodir tiga poin, di antaranya kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan narkoba," jelasnya. (ant/ble/ben/dvi/iat/pul/teo/bls)

Caleg Mantan Koruptor Harus Jujur ke Publik

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengatakan anggota legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2019 harus jujur memberitahukan kepada publik terkait riwayat hidupnya yang pernah korupsi.

"Undang-undang mengatakan bahwa mantan narapidana harus terbuka dan jujur mengungkapkan dirinya sebagai mantan napi kepada publik. Jadi, harus ada pengumuman di dokumen DCT dan TPS bahwa ada caleg mantan napi korupsi," kata Titi, Selasa (18/9).

Upaya pemberitahuan kepada masyarakat itu, menurut Titi, menjadi solusi tepat untuk saat ini ketika Mahkamah Agung (MA) membatalkan peraturan KPU yang melarang mantan koruptor menjadi caleg.

"Supaya pemilih kita paham dan sadar betul atas konsekuensi pilihan yang akan mereka buat pada Pemili 2019 mendatang," tambahnya.

Gelagat untuk menutupi riwayat kelam para caleg tersebut sudah terlihat melalui analisa Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) yang menemukan 3.531 bakal caleg di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) tidak mengunggah data diri.

Bakal caleg tanpa data diri tercatat sebanyak 1.457 orang dan bakal caleg yang tidak mau mempublikasikan riwayat dirinya ada 2.074 orang.

Ketiadaan data diri dan latar belakang profil caleg tersebut diduga akibat adanya riwayat kasus pidana dan korupsi yang menjerat para bakal caleg, kata Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hadar Nafis Gumay.

"Bagi saya aneh kalau ada balon (bakal calon) yang tidak mau informasi tentang dirinya, yang sifatnya masih standar, dipublikasikan. Yang tidak mau dipublikasikan itu bisa jadi mereka ada informasi yang mau disembunyikan," ujar Hadar. (ant/bls)