Minggu, 15 Desember 2019


Ruang Terbuka Hijau di Pontianak Tak Merata

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 1132
Ruang Terbuka Hijau di Pontianak Tak Merata

Grafis Koko (Suara Pemred)

Ketua IAI Kalbar, Roffi Faturahman
"Kelemahan kita adalah tidak memiliki rencana induk tentang RTH, sehingga pembangunan RTH dilakukan secara sporadis atau sesuai dengan keinginan Pemkot."

Kabid Pertamanan Pontianak, Iskandar
"Pontianak sudah memiliki 18 persen lebih dari cakupan RTH yang diharuskan. Itu termasuk RTH publik dan RTH privat."

PONTIANAK, SP – Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pontianak dinilai tak merata. Jumlahnya pun belum mencukupi, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebesar 30 persen dari luas wilayah. Besaran itu 20 persen di wilayah publik dan 10 persen ruang privat.

Keberadaan RTH di sebuah kota sangat penting. Tidak hanya sebagai daerah resapan air dan penghijauan, RTH juga jadi lokasi interaksi sosial masyarakat. Namun, pemenuhan RTH tampaknya hanya terpusat di Pontianak Utara.

“Untuk Pontianak Timur sudah padat, dan Pontianak Selatan kebutuhan RTH kalah kepentingan dengan fasilitas ekonomi, karena pembangunan kota diarahkan sebagian besar pada Pontianak bagian selatan,” kata Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Kalbar, Roffi Faturahman, Minggu (14/10).

Menurut Roffi, hal ini menunjukkan Pemerintah Kota Pontianak tidak memiliki perencanaan yang tertata soal RTH. Pernyataannya itu didasari ketidakmerataan pembangunan RTH. Seakan tak ada rencana khusus dalam kerjanya.

“Kelemahan kita adalah tidak memiliki rencana induk tentang RTH, sehingga pembangunan RTH dilakukan secara sporadis atau sesuai dengan keinginan Pemkot,” sebutnya.

Selain itu, Roffi menilai selama ini ada stigma yang merujuk pada UU Lingkungan, untuk tidak diperbolehkan menggunakan lahan gambut sebagai area kegiatan kota. Kecenderungan ini tampak di Pontianak Utara. Padahal, lahan itu bisa saja digunakan. Namun tentu sesuai dengan kesepakatan.

“Menurut saya bisa saja area gambut tersebut digunakan untuk memenuhi kegiatan kota, asal sudah kesepakatan semua pihak dan mempunyai aturan yang jelas,” katanya.

Kota Pontianak sebagai Kota Perdagangan dan Jasa, memang tidak memiliki sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya dari sektor ekonomi dan perdagangan. Tak ayal, hal ini berpengaruh pada pembangunan Kota Pontianak. 

Dia menuturkan, pemerintah selalu fokus meraup PAD sebesar mungkin. Padahal menurutnya, komitmen soal RTG sudah ada sejak 15 tahun silam. Semestinya hal ini bisa direalisasikan. Terlebih, visi-misi pemimpin daerah soal kota berwawasan lingkungan, sejak dulu didengungkan.

“Seingat saya, pada 15 tahun yang lalu Pemkot sudah komitmen tentang kota berwawasan hijau, namun hingga kini secara teknis tidak terealisasi secara baik,” sebutnya.

Dia menjelaskan, ketika konsep kota hijau belum selesai diimplementasikan, Pemkot sekarang malah beralih dengan konsep Kota Cerdas (Smart City). Akibatnya, perkembangan tematik kota tidak pernah selesai.

Hanya saja dia tidak memungkiri, dalam tiga tahun terakhir, komitmen pemerintah dalam pemenuhan RTH terlihat. Banyak taman kota dibangun dan penghijauan rutin dilakukan.

“Pembangunan RTH gencar dilakukan selama 3-4 tahun terakhir, namun semua RTH tersebut belum memiliki tema yang sesuai dengan fungsi kota, atau pun sesuai dengan masterplan (rencana induk) yang ada,” kata Roffi.

Roffi berharap pembangunan RTH harus merata di tiap kelurahan dan bisa dibangun atau memiliki tema sesuai dengan karakteristik lokal. Dengan demikian, pembangunan RTH benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat, bukan keinginan pemerintah semata.

“Jika dibangun dengan tema karakteristik lokal, maka dapat memberikan dampak psikologis masyarakat, sehingga dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat,” tutupnya.

Salah satu laporan menarik soal RTH ditulis Nunik Hasriyanti 2017 lalu. Dalam laporan berjudul “Analisis Pertumbuhan Penduduk terhadap Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak”, Nunik mengidentifikasi kebutuhan RTH publik secara kuantitatif dengan pendekatan terhadap populasi penduduk dan luas wilayah di Pontianak, terkait standar kebutuhan luas RTH per-kapita.

Dia menghitung kebutuhan RTH di tahun 2036, disesuaikan dengan standar dari Pedoman Penyediaan RTH Perkotaan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008. Hasilnya, berdasarkan proyeksi jumlah penduduk di tahun 2036, Kota Pontianak masih membutuhkan RTH publik seluas 37.635,2 hektare. Hasil perhitungan tersebut diperoleh dari angka kebutuhan spasial RTH, untuk beraktivitas per orang seluas 20 meter persegi.

“Standar tersebut disesuaikan untuk pengembangan penyediaan RTH publik di tahun 2036, dengan didukung data sikap masyarakat tentang keberadaan dan manfaat RTH,” tulisnya.

Dari hasil kuesioner soal fungsi RTH yang disebar acak di enam kecamatan, arah pengembangan RTH diarahkan pada beberapa fungsi. Yaitu, jalur hijau kota, taman kota, lapangan olahraga, taman rekreasi/agrowisata, green belt, hutan kota, taman bermain anak dan pengembangan RTH vertikal pada pemukiman penduduk. Terutama di lokasi dengan laju pertumbuhan penduduk cepat seperti Pontianak Timur dan Pontianak Kota.

Penelitian itu juga menyimpulkan ketersediaan RTH publik di Pontianak belum memenuhi ketentuan minimal 20 persen. RTH publik yang dimiliki Pontianak hanya 1.056,557 hektar atau 9,8 persen dari luas wilayah. Apabila melihat pola persebaran, cenderung menyebar mendekati pusat pendidikan dan pemukiman penduduk.

“Selain itu Kota Pontianak memiliki tingkat rasio RTH publik sangat kurang, berkisar 0,02 persen sampai 7,45 persen,” tulisnya dalam penelitian yang diterbitkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Kalbar itu.

Jika dilihat dari hasil indeks keragaman, RTH publik setengahnya telah memiliki tingkat keragaman sedang. Hal ini membuktikan bahwa tingkat kecukupan RTH publik terhadap kebutuhannya di Kota Pontianak masih sangat kurang.

Baru 18 Persen

Kabid Pertamanan Dinas PUPR Kota Pontianak, Iskandar menjelaskan RTH adalah ruang publik yang disyaratkan oleh UU Tata Ruang. RTH merupakan ruang terbuka yang sifatnya hijau, dengan berbagai fungsi, seperti fungsi ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya. RTH terbagi dua, 20 persen untuk RTH publik dan 10 persen untuk RTH privat. 

“Pontianak sudah memiliki 18 persen lebih dari cakupan RTH yang diharuskan. Itu termasuk RTH publik dan RTH privat,” katanya.

Dia menjelaskan RTH itu berbentuk taman, jalur hijau, median pembatas jalur, hutan kota, lapangan olahraga, kawasan pemakaman umum, tempat bermain anak, dan daerah konservasi. Pemkot Pontianak juga mewajibkan pihak-pihak swasta agar membuat RTH pada kawasan-kawasan yang mereka kelola, seperti developer pengembangan perumahan. 

Selama ini, upaya Pemkot Pontianak dalam menyediakan RTH, selain untuk mencukupi secara UU sesuai peraturan, juga menyediakan RTH sesuai kebutuhan masyarakat berdasarkan fungsi sosial. Semakin berkembangnya suatu kota, berkembangnya suatu kawasan, maka akan sangat memerlukan kawasan publik. 

“Jika suatu kota atau kawasan berkembang tanpa RTH, maka akan menjadi gersang, tempat bermain kurang, tempat berekreasi kurang. Makanya kota-kota berkembang, mau tidak mau harus menyediakan RTH,” papar Iskandar. 

Karena Kota Pontianak terbagi atas beberapa wilayah, Pemkot Pontianak melalui Dinas PUPR sudah menyiapkan RTH per wilayah kecamatan dan sudah terakomodir. Ke depan, kata Iskandar, mungkin pihaknya menyiapkan RTH dalam bentuk yang lain, seperti pemakaman publik. 

Rencananya nanti, di masing-masing kecamatan akan dibuat RTH pemakaman umum. Di mana pemakaman umum tidak hanya berfungsi untuk tempat pemakaman, tapi bagaimana diciptakan pemakaman dengan fungsi ekologi. 

“Di sana ada pohon-pohon peneduh, ada kawasan-kawasan estetika, sehingga pemakaman tidak lagi menjadi tempat yang menyeramkan untuk dikunjungi, seperti San Diego Hills di Karawang,” ujarnya. 

Iskandar menerangkan master plan RTH sudah dibuat oleh Dinas PUPR sekitar 5 tahun lalu, pada 2013. Dalam master plan itu, pihak PUPR terutama bidang pertanaman sudah mengetahui kawasan-kawasan mana yang akan dibangun. Tentunya, kawasan-kawasan yang 20 persen adalah kawasan milik Pemkot Pontianak. Di dalam RTH publik seperti taman, ada infrastruktur tambahan, misalnya penerangan, air bersih, kawasan tempat beristirahat. 

“Master plan adalah acuan untuk membangun RTH dalam jangka panjang. Sejauh ini, implementasi dari master plan, sudah dibuat sekitar 80 taman yang terdiri dari taman-taman kecil dan taman-taman besar,” pungkas Iskandar. (lha/nak/bls)

Harus Diperbanyak

Anggota DPRD Pontianak, Bebby Nailufa mengatakan, keberadaan RTH di Pontianak masih harus diperbanyak. Menurut legislator Partai Golkar ini, keberadaan RTH yang ada masih berkumpul pada suatu kawasan yang berada di wilayah perkotaan.

“RTH seharusnya juga ada di wilayah kecamatan dan kelurahan, termasuk di kawasan Kampung Beting. Seharusnya di sana juga ada RTH agar kawaan di sana kesannya bisa jadi lebih baik,” katanya.

Menurut Bebby, Wali Kota Pontianak terpilih, Edi Kamtono saat kampanye politik di masyarakat pada Pilkada lalu, juga menjanjikan akan menghadirkan RTH di banyak kawasan. Dorongan untuk memperbanyak kawasan RTH, juga sebelumnya telah diajukan pihaknya agar bisa lebih tersebar.

“Kita sudah ajukan ini ke Wali Kota, saya harap apa yang dijanjikan ke masyarakat sewaktu kampanye lalu bisa diwujudkan. Dan kami di DPRD akan mengawal ini,” tegasnya. 

Peran pengusaha, untuk memajukan kawasan RTH juga pernah didorong oleh legislator di kursi legislatif di Pontianak melalui pembentukan Perda CSR. Perda ini mengatur salah satunya, setiap perusahaan berkewajiban menyalurkan dana mereka ke sektor RTH. Namun sayang, Perda tersebut ditolak oleh Pemkot Pontianak di masa pemerintahan Wali Kota Sutarmidji.

“Alasan beliau karena tidak ada acuan untuk menerima Perda tersebut, di tingkat pusat katanya tidak ada Perda yang mengatur dana CSR untuk RTH. Padahal jika Perda ini terbentuk akan memberikan banyak manfaat,” jelasnya. (jee/bls)