Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR, Satpol PP Pontianak Ringkus Dua Perokok

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 401

Implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR, Satpol PP Pontianak Ringkus Dua Perokok
DILARANG MEROKOK - Petugas kepolisian dan Tim penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), sedang menempel stiker Kawasan Tanpa Asap Rokok di salah satu kantor di Kota Pontianak, Senin (15/10). (Ist)
Camat Pontianak Kota, Saroni
"Saya minta sanksi saja supaya ada efek jera, sebab kalau hanya diberikan peringatan, nanti mungkin diulangi lagi."

PONTIANAK, SP - Sebanyak dua orang perokok dijatuhi sanksi oleh tim penegakkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). 

Tim yang terdiri dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Satpol PP Kota Pontianak, TNI dan Kepolisian ini memergoki seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat Pontianak Kota sedang merokok di dalam lingkungan kantor. 

Sedangkan seorang lagi, adalah warga yang berada di Kantor Lurah Sungai Jawi sedang merokok, Senin (15/10). Keduanya telah melanggar Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang KTR.

Camat Pontianak Kota, Saroni, sangat menyayangkan lantaran salah satu stafnya kedapatan merokok di dalam lingkungan kantor. Padahal, dirinya sudah bersikap tegas bahwa di dalam kantor tidak ada yang boleh merokok. 

Peringatan larangan merokok pun sudah ditempel di dinding maupun pintu yang ada di Kantor Camat Pontianak Kota. 

“Saya mendukung kalau memang ada staf saya yang melanggar Perda KTR. Sesuai SOP, kalau memang yang bersangkutan harus disanksi, maka jatuhi sanksinya,” ujarnya.

Dirinya yakin semua staf di kantornya sudah mengetahui adanya larangan merokok di dalam kantor. Oleh sebab itu, Saroni meminta tim penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2010 untuk menjatuhkan sanksi secara tegas kepada mereka yang melanggar aturan KTR. 

“Saya minta sanksi saja supaya ada efek jera, sebab kalau hanya diberikan peringatan, nanti mungkin diulangi lagi,” sebutnya.

Menurutnya, merokok selain mengganggu kesehatan bagi yang bersangkutan, juga dapat mengganggu orang yang berada di sekitarnya. 

“Untuk itulah adanya Perda KTR supaya orang tidak terpapar akibat asap rokok,” imbuhnya.

Rini Hartati, Tim dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak menerangkan, mereka yang kedapatan sedang merokok di dalam kawasan tanpa rokok diberikan sanksi. Sebab mereka telah mengabaikan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang KTR. 

“Mudah-mudahan tindakan ini bisa menjadi warning atau peringatan bagi yang lainnya, bahwa KTR ini ada beberapa yang termasuk di dalamnya, salah satunya perkantoran maupun ruang publik lainnya,” terangnya.

Anggota tim dari Satpol PP Kota Pontianak, Nazaruddin menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010, bagi ASN yang merokok di dalam perkantoran, maka kepala institusi atau instansinya memberikan teguran tertulis sebanyak tiga kali. 

Apabila yang bersangkutan sudah tiga kali diberikan teguran, namun masih mengulangi perbuatannya, maka akan dikenakan sanksi berupa denda tindak pidana ringan (tipiring) sebesar Rp500 ribu. 

“Kalau ASN ini kan diberikan pembinaan dulu oleh atasannya sebanyak tiga kali.  Nanti atasannya yang menegur yang bersangkutan.  Tetapi kalau masyarakat umum ditemukan merokok di KTR, misalnya di rumah sakit, angkutan umum, dan sebagainya, mereka bisa langsung  disanksi tipiring atau didenda sebesar Rp50 ribu,” pungkasnya. (hms/bob)

Kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok 87 Persen 

Sebelumnya, Dinas Kesehatan Kota Pontianak mencatat bahwa, tingkat kepatuhan kawasan tanpa rokok oleh masyarakat di Kota Pontianak baru mencapai 87 persen.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, Dinas Kesehatan Pontianak, Saptiko di Pontianak, Kamis mengatakan, sisanya sekitar 13 persen dari ketidakpatuhan terhadap Perda No 10/2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terindikasi masih ada di tujuh tempat yang rawan pelanggaran.

"Hari ini, kami melakukan inspeksi mendadak yang digelar di tujuh titik rawan yang tersebar di enam kecamatan," kata dia, beberapa waktu lalu.

Tujuh tempat yang dimaksud adalah tempat umum, tempat pendidikan, tempat ibadah, tempat permainan anak, transportasi, fasilitas kesehatan, dan tempat kerja, katanya.

Dari temuan selama sidak, Saptiko menerangkan memang ada pelanggaran dan kesalahan persepsi. Surat teguran pertama pun diberikan, seperti di rumah makan Umi yang masih ditemukan iklan sponsor rokok.

Sementara soal adanya tambahan jam berlaku di logo larangan dalam Hotel Kini, dia menambahkan, semestinya berlaku 24 jam, artinya kesalahan ini murni kurangnya pemahaman.

"Mereka rata-rata beralasan tidak mengetahui adanya aturan tersebut, dan juga sudah berusaha menyediakan ruang merokok," katanya.

Menurut dia, pihaknya akan memberikan surat teguran kepada siapa saja yang melanggar Perda KTR, hingga memberikan sanksi berupa tindak pidana ringan hingga denda Rp10 juta bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

"Jadi tolak ukur pemberian teguran ini, adalah apakah di lapangan ditemukan perokok, asbak, puntung rokok, bau asap hingga ada promosi atau penjualan rokok di kawasan itu," katanya. (ant/bob)