Senin, 09 Desember 2019


Pontianak Belum Ramah Anak

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 432
Pontianak Belum Ramah Anak

Grafis Koko (Suara Pemred)

Direktur YNDN, Devi Tiomana
“Kalau kita bilang dosa, itu kan abstrak. Tapi kalau dikatakan bahwa pencabulan itu hukumannya mati, maka itu tidak akan dilakukan,” 

Kepala DPPKBP3A Pontianak, Darmanelly
"Kita libatkan mereka karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh jaringan luas untuk mencegah agar kekerasan terhadap anak bisa teratasi."

PONTIANAK, SP - Akhir-akhir ini, kekerasan seksual terhadap anak terjadi di Kota Pontianak. Rentetan kasus pun terjadi dalam seminggu terakhir. Ada kasus RY (9) yang dicabuli tetangganya, seorang kakek usai 71 tahun. Kasus sama menimpa AA (6) yang digauli tetangganya, kakek 60 tahun. 

Tak berselang lama, kembali terjadi kasus di Pontianak Utara. Tiga orang kakak beradik pelajar kelas 4, 5 dan 6 Sekolah Dasar jadi korban kebejatan pamannya sendiri. Tindakan predator anak kini malah terjadi di lingkungan terdekat. 

Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Devi Tiomana, mengungkapkan usia anak yang menjadi korban, makin hari makin belia. 

“Kasus terakhir adalah anak PAUD, dicabuli kakek-kakek berumur 60-an,” tuturnya, Kamis (18/10).

Devi memiliki kekhawatiran, sebab akhir-akhir ini yang jadi pelaku adalah orang-orang di dalam rumah. Mereka yang seharusnya bertanggung jawab penuh memberi perlindungan pada anak. Dan, tren ini makin meningkat. 

Padahal, setiap rumah harusnya menjadi tempat yang paling aman bagi anak, sekarang justru terjadi yang sebaliknya. Para pelaku di antaranya, kakek, paman, bapak tiri, bahkan bapak kandung si anak. 

“Ketika anak merasa tidak punya kenyamanan tinggal di rumah, lalu mau tinggal di mana lagi?” ujar Devi. 

Intinya, kata Devi, bukan banyaknya kasus yang dikatakan sebagai darurat kejahatan seksual, tapi darurat yang dimaksudkan adalah peringatan keras bagi semua orang tua untuk menjaga anaknya yang ada di dalam rumah. 

Hal itu juga jadi peringatan bagi orang tua untuk bertanggung jawab terhadap perlindungan anak-anak di luar rumah. Jadi, darurat tidak diartikan sebagai tingginya kasus kekerasan terhadap anak.

“Darurat yang saya maksudkan adalah peringatan serius bagi semua orang tua, untuk menjadi pelindung bagi anak-anaknya, dan menjadikan rumah masing-masing sebagai tempat terbaik bagi anak,” paparnya. 

Dalam tiga tahun terakhir, tren kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang yang cenderung ada hubungan darah. Pada 2016, kasus yang terjadi hanya beberapa, sekitar 10 kasus. Tahun 2017 naik menjadi 22 kasus. Sementara 2018, terhitung Januari-Oktober sudah 15 kasus, dengan jumlah korban 24 orang. Namun konteks kasus tersebut, tidak hanya di Kota Pontianak, tapi juga mencakup Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah. 

Menurut Devi, jika Pontianak disebut sebagai kota layak anak, sesungguhnya itu masih jauh dari harapan. Karena, kota layak anak hanya sebuah program dan Pontianak sedang berusaha menuju ke sana. 

Devi menambahkan, penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, adalah soal mindset si pelaku yang memandang bahwa pencabulan adalah sesuatu yang boleh dilakukan. 

“Kalau kita bilang dosa, itu kan abstrak. Tapi kalau dikatakan bahwa pencabulan itu hukumannya mati, maka itu tidak akan dilakukan,” tegasnya.

Kini, regulasi sudah dibuat oleh pemerintah. Itu berarti, sudah ada upaya untuk melakukan dan menjalankan regulasi yang dibuat. Walaupun dalam penegakan hukum di peradilan, sering tidak memberikan rasa adil bagi korban. 

Di Kalbar, kata Devi, semua anak korban kejahatan seksual belum pernah mendapat restitusi atau ganti rugi atas apa yang dideritanya melalui peradilan. 

“Padahal ada amanatnya di UU Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, semua anak korban kejahatan seksual, punya hak mendapatkan restitusi dari negara atas apa yang dideritanya,” pungkasnya. 

Sementara Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kota Pontianak, Darmanelly mengatakan, pemerintah sudah melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan. 

Di bidang pencegahan, dia menglaim ada sosialisasi rutin melalui tokoh masyarakat dan menyasar anak sekolah. Pihaknya pun membentuk Kader Pendamping Anak di tiap kecamatan.

“Setiap tahun setiap kader kita latih. Saat ini ada sekitar 80 kader yang kita miliki untuk memberikan pemahaman, untuk mencegah tindak asusila terhadap anak,” katanya.

Selain Kader Pendamping Anak, Pemkot Pontianak juga membentuk Kelompok Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelompok ini terbentuk tiga tahun lalu. Tugasnya sama, yakni memberikan pemahaman untuk mencegah kekerasan. Namun dikhususkan di lingkungan keluarga. Anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, kader PKK, Bhabinkamtibnas dan kelompok lain. 

“Kita libatkan mereka karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita butuh jaringan luas untuk mencegah, agar kekerasan terhadap anak bisa teratasi,” ungkapnya.

Upaya yang lain yang dilakukan adalah dengan membentuk Forum Anak Kecamatan dan Kelurahan serta Forum Anak Perkotaan. Forum bentukan ini juga dimaksudkan untuk menekan terjadinya kekerasan terhadap anak.

“Setiap tahun kita berikan pelatihan, dan pos anggaran untuk forum ini ada di tingkat kecamatan dan kelurahan,”  imbuhnya.

Menurutnya, banyaknya kasus kekerasan anak yang sekarang ini, tidak lepas dari kesadaran para korban, untuk melaporkan tindakan yang mereka dapat. Kondisi ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya. Korban biasanya lebih memilih diam.

“Sekarang bahkan, ada anak yang melaporkan jika dirinya mengalami pelecehan. Biasanya laporan pertama ke guru BP, kemudian guru melapor ke kita,” jelasnya.

Dia juga menilai, kesadaran guru saat ini sudah sangat baik. Mereka lebih tanggap untuk mencari tahu, jika ada murid sekolah yang tidak masuk sekolah dalam jangka waktu yang lama. Dari kepedulian ini, tidak sedikit kasus pelecehan yang terhadap anak yang terungkap.

“Mereka (guru) biasanya langsung mengunjungi siswa jika lama tidak masuk, dari situ baru terungkap ternyata siswa tersebut malu ke sekolah karena hamil. Kemudian kita tanya lagi hamilnya dengan siapa, ternyata ada yang dari orang tua mereka, ini kan miris sekali,” sesalnya.

Menurutnya, pada umumnya, pelaku tindakan asusila terhadap anak, karena didorong oleh nasfu yang tidak tersalurkan. Biasanya orang tua mereka mengalami masalah dengan istrinya. Kemudian mereka melampiaskan nasfu kepada anaknya.

“Banyak yang seperti ini, ini tentunya sangat menyedihkan sekali,” katanya.

Tugas Pemda

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengingatkan pemberdayaan perempuan dan anak adalah urusan wajib pemerintah daerah.

"Perempuan dan anak adalah urusan wajib daerah yang harus dilakukan pejabat-pejabat di daerah, itu yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014," kata Yohana. 

Jika ingin mewujudkan Indonesia layak anak, maka harus ada dukungan dan kerja keras semua pihak. Dia mengharapkan semua daerah dapat segera menjadi layak anak, untuk memenuhi hak anak dan melindungi hak anak. 

"Saya mengharapkan supaya ada komitmen dari Pak Gubernur, Wali Kota, Bupati termasuk semua kepala daerah agar mengantar daerahnya secepatnya menjadi provinsi layak anak," tuturnya. 

Dia mengapresiasi sekolah-sekolah yang telah berupaya keras, agar tidak ada kekerasan dan perundungan di wilayah sekolah demi mendukung tumbuh kembang anak-anak. 

"Guru tidak boleh lagi memukul anak karena melanggar Undang-undang Perlindungan Anak. Orang tua di rumah juga tidak boleh memukul anak karena melanggar Undang-undang Perlindungan Anak," ujarnya. 

Jika, kekerasan anak masih berlangsung maka melanggar Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia. 

"Kita harus kejar, kita sudah terlambat 100 tahun, saya pikir kita harus kejar Indonesia tidak ada kekerasan anak," ujarnya.

Sebelumnya, pada Peringatan Hari Anak Nasional September lalu, Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengatakan peran Forum Anak serta anak-anak sangat besar dalam mencegah kekerasan yang rentan dialami mereka. Oleh sebab itu, dia berharap anak-anak dapat menjadi pelopor dan pelapor jika ada kekerasan yang mengancamnya. 

“Anak-anak harus berani melaporkan jika terjadi kekerasan terhadap mereka karena anak-anak telah dilindungi oleh Undang-undang (UU) Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Tindak Perdagangan Orang,” jelasnya.

Edi juga merasa prihatin viralnya pemberitaan di media, terkait perkawinan anak di usia sangat dini. Kejadian ini menurutnya tidak boleh terjadi pada anak. Dia berpendapat, kejadian ini bisa disebabkan minimnya peran keluarga dalam upaya meningkatkan kualitas tumbuh kembang anak dan perlindungan terhadap anak. 

“Seharusnya itu mereka peroleh dari dalam lingkungan terdekatnya yaitu ayah dan ibunya,” sebutnya.

Menciptakan lingkungan yang kondusif sangat penting untuk memberikan perlindungan dan tumbuh kembang anak yang optimal. Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh anak, akan berdampak pada tumbuh kembang anak dan kehidupan mereka saat dewasa kelak. 

“Lingkungan yang kondusif harus dimulai dari dalam keluarga, karena keluarga adalah lembaga pertama dan utama yang dapat mencetak anak genius,” tutur Edi. (ant/lha/jee/bls)

KPPAD Tutup Sementara

DI saat kasus kekerasan seksual pada anak terus terjadi, Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalimantan Barat justru harus tutup sementara karena tak ada dana operasional. Mereka yang dilantik 26 April 2018 dan menerima laporan sejak 1 Mei 2018, sampai kini tak punya anggaran.

"Dana ini kan cairnya dua kali dalam setahun. Nah, untuk tahap pertama itu sudah cair pada masa komisioner yang lama. Untuk dana tahap kedua ini yang belum cair," terang Ketua KPPAD Kalbar, Eka Nurhayati.

Eka menyebutkan, total dana yang dianggarkan untuk komisi sebesar Rp600 juta, dan itu merupakan anggaran yang paling kecil dibandingkan komisi lain. Selama beberapa bulan terakhir, lima komisioner bertahan dengan dana pribadi yang dihimpun, mengingat begitu banyak laporan masuk.

"Plot dana kita ini adalah dana hibah, takutnya pakai dana pribadi rembes kayak gitu. Kalau dirapel takutnya bermasalah di belakang hari. Kita bekerja memang pakai ketulusan, tapi yang kita urus ini kan orang-orang hidup semuanya," imbuhnya.

Eka mencontohkan, dana operasional ke daerah, seperti membeli bensin selalu menggunakan dana pribadi. Belum lagi kebutuhan kantor seperti listrik, wifi, air, tinta kertas dan lainnya.

"Risiko pekerjaan pasti ada, cuma ada hal-hal yang urgent yang tidak bisa dikendalikan lagi, ndak sanggup dah kami berlima (komisioner). Angkat tangan, sudah tak bisa," ujarnya.

Jadi, tutup sementara dan pengaduan dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi (DPP-PA). 

Eka sendiri tak tahu, apakah komisinya terdampak dari defisit anggaran Pemprov Kalbar Rp600-an miliar.

"Yang jelas, pihak BPKPD itu katanya tidak berani mencairkan, karena APBD Perubahan tidak disetujui atau tidak diketok palu," sebutnya.

KPPAD sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas DPP-PA Provinsi sejak beberapa bulan lalu, dan meminta pendapat bagaimana jika anggaran tak kunjung cair. Kesepakatan mereka adalah, kasus dialihkan sementara ke dinas tersebut.

"Bukan merajuk, cuma bagaimana caranya kita mau kerja kalau di dalam (kantor) ini, tidak bisa apa-apa," jelasnya.

Eka memperkirakan, Sutarmidji yang baru dilantik belum tahu masalah KPPAD. Belum lagi soal perubahan nomenklatur. Meski sudah pernah dijanjikan deadline pencairan dan mencoba menunggu, nyatanya dana tak kunjung cair.

"Ini masalahnya dana hibah, takutnya kalau nanti kita terlalu lepas pakai uang pribadi hilang cerita ganti duit, lalu kita pula diperiksa BPK. Apa hal kan gara-gara duit segitu kita tanggung risiko, jadi lebih bagus kita tutup dulu sementara," katanya.

Eka mengaku pihaknya pernah memperjuangkan pencarian sisa setengah anggaran tersebut. Mereka sudah menghadap Pj Gubernur Dodi Riyadmadji dan melaporkan hal ini. Termasuk mengadu ke Komisi V DPRD Provinsi dan juga pihak DPP-PA.

Saat ini, ia juga sedang menunggu kepastian dari gubernur, karena pihaknya sedang berusaha untuk bertemu. “Kita sudah kirim surat audensi tapi belum dijawab. Beliau juga belum lama dilantik dan pasti tak tahu dengan cerita sebenarnya. Nah, itu yang akan kami sampaikan nanti kalau bertemu beliau, " kata Eka.

Kendati berjalan tertatih-tatih, sejak dilantik 26 April 2018 yang lalu, 53 kasus berhasil mereka tuntaskan. Dia berharap, ini jadi atensi pemerintah lantaran dalam tujuh bulan mereka bisa menyelesaikan banyak kasus. Padahal semuanya dengan dana pribadi.

"Harusnya ini bisa mengetuk pintu hati pemerintah untuk melihat bagaimana perjuangan dan usaha kami," ucapnya.

Saat ini, hanya tersisa enam kasus yang belum berhasil mereka tuntaskan. Di mana tiga di antaranya adalah kasus yang berkaitan dengan hak asuh anak dan kasus anak terlantar. Sementara untuk kasus pencabulan sudah selesai semua. Eka menyebut andaikan mereka memiliki dana operasional, maka tak akan ada kasus mengantung.

Gubernur Kalbar, Sutarmidji ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat. 

“Kalau dana darimana carinya,” jawabnya dengan singkat. (nak/bls)