Cegah Tambang Ilegal, Wakil Gubernur Usul Reperda Pertambangan Rakyat

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 295

Cegah Tambang Ilegal, Wakil Gubernur Usul Reperda Pertambangan Rakyat
Pontianak, SP – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta aturan soal pertambangan tanpa izin dimasukan dalam peraturan daerah.

Menurut Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan definisi pertambangan rakyat tidak diatur eksplisit dalam UU 4/2009 tentang Pertambangan, mineral, dan batu bara. Ini menyebabkan terjadinya kekosongan hukum yang menyebabkan penambangan ilegal masih terjadi.

Hal itu disampaikan, Ria Norsan saat menghadiri rapat paripurna penyampaian pendapat Gubernur terhadap Raperda prakarsa DPRD yang berlangsung di Balairung Sari, Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Senin (29/10).

Pemprov Kalbar menginginkan Raperda hasil prakarsa DPRD tidak menyederhanakan persoalan penambangan ilegal. “Harapan kami kekosongan hukum ini diakomodir oleh Raperda,” kata Norsan.

Dampak penambangan ilegal cukup memprihatinkan. Pencemaran bahan kimia, erosi, sedimentasi, banjir dan turunnya permukaan tanah merupakan dampak negatif yang sudah dirasakan.

“Permasalah penambangan tanpa izin seharusnya dikaji sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Bukan hanya dilihat dalam ruang lingkup yang lokal,” ujar Norsan.

Raperda pertambangan juga ditujukan sebagai aturan yang mengendalikan laju kerusakan alam di Kalimantan Barat. Raperda ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada di sekitar daerah tambang.

Pemprov Kalbar mengajukan tiga usulan Raperda yang dianggap penting. Reperda tentang pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara, pengelolaan hutan, dan penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan.

Pemerintah berharap Raperda yang diprakarsai DPRD tidak menimbulkan masalah baru dan multi interpretasi serta tumpang tindih dengan peraturan yang sudah ada. (din)