Senin, 23 September 2019


Indonesia-Malaysia Adakan Pertemuan Maritim Border Patrol Ke-4

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 361
Indonesia-Malaysia Adakan Pertemuan Maritim Border Patrol Ke-4

Pontianak, SP - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Polisi Diraja Malaysia (PDRM) mengelar Pertemuan Maritim Border Patrol ke-4 yang berlangsung di Kota Pontianak Kalimantan Barat, Senin, (29/10).  

Kepala Badan Pemeliharaan (Kabarhakam) Polri, Komjen Pol Moechgiyarto menerangkan bahwa General Border Committee (GBC) Malindo merupakan kerja sama Indonesia dengan Malaysia terkait masalah perbatasan.  

“Khusus kerjasama kepolisian Malaysia dan Indonesia dalam hal penanganan kejahatan lintas batas negara di wadahi dalam Joint Police Cooperation Committee (JPCC),” terang Moechgiyarto.  

Selanjutnya perjanjian ini ditindak lanjuti dengan kegiatan Maritime Border Patrol Coordinating Group (MBPCG), yang merupakan wujud kerja sama kepolisian di perbatasan perairan kedua negara.  

Ditpolair Baharkam Polri dengan Pasukan Polis Marin PDRM, dalam rangka kerjasama  di perairan perbatasan dengan tujuan untuk mencegah kejahatan lintas negara, seperti trafficking in person, terrorisme, people smuggling, narkotika, perdagangan senjata, dan lain-lain.  

“Kemudian juga mencegah penyelundupan komoditi dan perikanan, pembajakan kapal, search and rescue (SAR),” kata Kabarhakam.  

Selain mencegah kejahatan dalam kerjasama ini juga dilakukan pelatihan bersama, antara lain pelatihan patroli, pemeriksaan dan penyergapan kapal, komunikasi, penyelidikan dan penyidikan.  

MBPCG sendiri pertama kali dilaksanakan tahun 2015 di Kuala Lumpur, kemudian di Kota Medan tahun 2016. Ketiga dilaksanakan di Penang tahun 2017 dan kali ini yang keempat dilaksanakan di Pontianak Kalimantan Barat.  

Lebih lanjut Kabrhakam menjelaskan dalam pertemuan MBPCG dari tahun ke tahun, dengan kegiatan rutin yakni, rendezvous, yaitu pertemuan kapal patroli kepolisian 2 (dua) negara  di posisi yang disepakati, untuk melakukan komunikasi,  tukar menukar informasi, penyelidikan, penyidikan serta saling kenal dan akrab antar anggota.  

Kemudian patrol terkoordinasi yaitu  pelaksanaan patroli di perairan perbatasan masing-masing untuk mencegah berbagai kejahatan dan pelanggaran perairan.  

Berikutnya information sharing, yaitu kegiatan pertukaran atau berbagi informasi antar kepolisian di perairan meliputi perkembangan situasi kamtibmas di perbatasan. Lalu ada juga kunjungan operasional menggunakan kapal, dengan cara saling melakukan kunjungan ke pangkalan masing-masing sesuai waktu yg disepakati.  

“Selain itu kita juga ada pelatihan bersama untuk meningkatkan kesepahaman di lapangan dan untuk meningkatkan keterampilan operasional, pemantauan patroli udara di perbatasan.”  

Peserta MBPCG ke-4 Tahun 2018 diikuti oleh Korpolairud Baharkam Polri juga melibatkan beberapa Ditpolair polda-polda perbatasan yaitu, Polda Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara.   Adapun delegasi Korpolairud Baharkam Polri total berjumlah 107 personil sedangkan delegasi Pasukan Polis Marin (PPM) dan Pasukan Gerakan Udara (PGU) Polisi Diraja Malaysia berjumlah 85 personel.  

Kedua delegasi baik dari Polri maupun PDRM dipimpin masing-masing oleh perwira tertinggi berpangkat bintang tiga.   Ketua Keselamatan Dalam Negeri dan Ketentraman Awam (KDNKA), Datok  Zainal Abidin bin Kasim mengatakan, kerja sama antara Polri dan Polis Diraja Malaysia (PDM) diharapkan dapat membagun hubungan yang lebih erat, terutama dalam menyelesaikan masalah di perbatasan.  

Masalah di perbatasan atau kejahatan lintas batas, sebut Zainal seperti perdagangan manusia, narkotika, dan aktivitas nelayan ilegal di perairan kedua negara.  

“Nelayan-nelayan yang datangnya bukan dari Indonesia ataupun Malaysia, tapi datangnya dari jauh seperti Vietnam, Kamboja, dan China,” ungkapnya.  

Menurut Zainal, Malaysia telah mengalami kerugian RM 6 miliar per tahun akibat aktivitas nelayan illegal diperairan mereka. Begitu juga dengan penyeludupan binatang-binatang dari Indonesia, terutama dari hutan Kalimantan untuk dijadikan sebagai makanan oleh sebagian orang Asia.  

“Jadi, kerjasama yang ditimbulkan oleh Polri dan PDM dalam menyelesaikan masalah perbatasan, saya yakin akan dapat memberikan hasil yang lebih bermanfaat,” kata Datok Zainal Abidin.  

Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Didi Haryono mengatakan panjang batas antara Kalbar dan Malaysia Timur (Sarawak) adalah 966 kilometer. Batas tersebut terhitung mulai dari Sambas, Bengkayang, Mempawah, Singkawang, dan Ketapang yang berbatasan darat langsung.  

Oleh sebab itu, wilayah Kalbar juga tak lepas dari terjadinya potensi-potensi ilegal yang terkait dengan perbatasan antar kedua negara.  

Hasil inventarisir terhadap peristiwa perbatasan air, Polda Kalbar berhasil mengadakan penangkapan terhadap barang-barang bekas atau pakaian lelong. Selebihnya, karena kesigapan dan kerja sama dengan TNI AL, tidak ada peristiwa yang begitu mencolok di wilayah perairan Kalbar.  

“Sebaliknya yang memerlukan perhatian adalah perbatasan darat. Kasus yang lebih banyak terjadi, yaitu kasus narkotika. Jadi selama ini, kami lakukan penangkapan terhadap penyelundup narkotika,” tuturya. (lha/nak)