Timbulkan Masalah dan Ketidakpastian Hukum, JaDI Kalbar Kritisi Seleksi Komisioner KPU

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 222

Timbulkan Masalah dan Ketidakpastian Hukum, JaDI Kalbar Kritisi Seleksi Komisioner KPU
Ilustrasi. Net
Ketua Presidium JaDI Kalbar, Umi Rifdiyawaty
"JaDI Kalbar meminta, agar Tim Seleksi (Timsel) bekerja secara profesional, cermat dan memastikan proses seleksi berlangsung secara berintegritas."

PONTIANAK, SP - Ketua Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Umi Rifdiyawaty,  melalui siaran persnya, menyatakan seleksi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum.

Hal inilah yg dikritisi JaDI Kalbar, pemilihan umum serentak tahun 2019 adalah Pemilu serentak pertama di Indonesia yang bisa jadi tingkat kerumitannya akan besar pula.

"Maka dari itu, diperlukan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan profesional untuk melaksanakan pemilu serentak tersebut, agar proses dan hasil pemilu itu menjadi dipercaya oleh semua pihak, dan berintegritas," terang Umi Rifdiyawaty, Senin (29/10).

Selanjutnya, Umi Rifdiyawaty juga menyampaikan, saat ini sedang berlangsung seleksi untuk calon anggota KPU Kota Pontianak dan KPU Kabupaten Mempawah.

“JaDI Kalbar meminta, agar Tim Seleksi (Timsel) bekerja secara profesional, cermat dan memastikan proses seleksi berlangsung secara berintegritas,” kata Umi.

Mantan Ketua KPU Kalbar ini juga berharap, tim seleksi meneliti dengan cermat rekam jejak para calon anggota KPU Kabupaten/Kota, agar tidak terjadi keputusan timsel dianulir di kemudian hari. 

Hal ini agar proses seleksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang profesional dan berintegritas.

“Terpilihnya penyelenggara pemilu yang berintegritas, kredibel dan profesional dimulai dari proses seleksi,” ucap Umi.

Sehingga penting bagi tim seleksi dalam prosesnya, dilaksanakan secara berintegritas pula.

Kritikan ini, buntut dari kasus yang terjadi pada proses seleksi di Jawa Barat, yang mana Timsel anggota KPU Jawa Barat masa bakti 2018-2023 melakukan koreksi atas keputusan yang dibuatnya, dengan mengganti 6 nama dari 14 nominasi nama yang sudah diumumkan sebelumnya.

Selain itu, ada seleksi anggota KPU tingkat Kabupaten dan kota di Jawa Barat pada 16 Kabupaten Kota juga terjadi koreksi atas keptusan Tim seleksi sebelumnya dengan format yang bervariasi, mulai dari menghilangkan 5 nama dari 10 kandidat dalam putusan sebelumnya, sampai penggantian kandidat yang akan mengikuti proses selanjutnya.

Selain itu, perubahan waktu pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan yang semula dijadwalkan pada 21 September 2018. Namun, pada 20 September 2018 justru telah ditetapkan juga menjadi persoalan.

Menanggapi pernyataan JaDI Kalbar, Ketua Timsel Calon Komisioner KPU Pontianak dan Mempawah, Sukardi mengaku belum menemukan kasus atau permasalahan pada proses seleksi komisioner di wilayah kerjanya.

"Kami belum menemukan kasus itu," ujarnya. 

Pada dasarnya, Sukardi mengatakan pihaknya berkomitmen menjaring anggota komisioner KPU yang bersih demi mewujudkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang jujur dan adil.

"Sekarang sistemnya lebih transparan, sehingga hasil dari sistem seleksi bisa dilihat langsung oleh semua pihak. Kami juga  berusaha untuk independen dan tidak bisa diintervensi," katanya.

Terkait proses penjaringan tersebut, dirinya optimis, ke depan KPU kabupaten / kota akan diisi oleh komisioner yang berkompeten dalam penyelenggaraan pemilu.

Dia menambahkan, pihaknya berusaha memenuhi harapan publik akan penyelenggara pemilu daerah yang profesional, netral, dan berintegritas. Untuk mewujudkan itu, maka perlu regulasi mengenai mekanisme, proses, dan tata cara rekrutmen yang cukup ketat. 

Sementara itu, Sekretaris Umum Pokja Rumah Demokrasi, Giat Anshorrahman mengatakan bahwa timsel harus benar-benar memperhatikan sisi profesional dan integritas para Calon Komisioner KPU. 

Hal itu sebagai upaya menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang sesuai dengan UU. Tentu, katanya yang menjadi penentu orang-orang yang berada di dalamnya.

"Timsel harus memilih orang-orang mempunyai kemampuan yang dibutuhkan oleh lembaga penyelenggara itu sendiri. Dengan kata lain, komisioner yang dipilih harus berkualitas dan berintegritas," tuturnya.

Karena, kata Giat, pondasi utama dari demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat diawali dengan penyelenggaranya. Oleh sebab itu, dirinya menegaskan Timsel harus bersikap profesional dalam memilih calon penyelenggara ini. (din/yat/bob)

Lebih Transparan

Direktur Eksekutif Forum Demokrasi Sumsel (ForDes), Bagindo Togar Butar Butar mengapresiasi langkah baru kali KPU memulai untuk lebih terbuka, dalam hal ekspose rekruitmen Tim Seleksi Anggota KPU daerah.

"Akan tetapi ketika KPU Provinsi yang diberi wewenang untuk memilih juga menetapkan Tim Seleksi Kabupaten/ Kota juga dituntut untuk menonjolkan objektivitas dan kredibilitasnya, saat memutuskan para anggota tim seleksi," ungkapnya.

Pengamat politik yang terkenal spontan ini, menyebut memang tidak mudah mematahkan skeptisme publik atas "Aura Subjektivitas" para komisioner. Artinya transparansi maupun instrumen andal "Seleksi untuk Tim Seleksi" teramat penting dan menjadi parameter efektif kepuasan masyarakat.

Implikasinya, akan menstimulasi proses juga tahapan pemilihan anggota KPUD kabupaten /kota yang profesional, berintegritas, independen dan kapabel di bidang pelaksanaan teknis demokrasi.

"Bukan dikarenakan koneksivitas atau previllege khusus dengan para Timsel, elite ormas atau partai politik juga kepala daerah yang sarat kepentingan jaringan politik juga non politik," katanya.

Bagindo menilai, memang sangat sulit untuk merumuskan, sekaligus menemukan sosok yang sesuai standar kepuasan publik. Apalagi tatkala dihadapkan pada ragam tekanan sosial dan rayuan ekonomis.

"Tapi niat plus semangat optimis untuk membangun demokrasi yang bermartabat, KPU Pusat, KPUD dan masyarakat pegiat demokrasi senyatanya wajib berkomitmen maupun bersikap extra excelent service kepada publik, khususnya yang ada di berbagai daerah," pungkasnya. (sri/bob)

Komentar