Senin, 23 September 2019


Seminar Bedah RAPBD Kota Pontianak Tahun 2019, Pemkot Wujudkan Transparansi Anggaran

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 341
Seminar Bedah RAPBD Kota Pontianak Tahun 2019, Pemkot Wujudkan Transparansi Anggaran

SEMINAR - Pemerintah Kota Pontianak menggelar Seminar Bedah RAPBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019, Rabu (31/10). Kegiatan ini sebagai wujud transparansi anggaran. (SP/Shella)

Plt Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono
"Kita bedah RAPBD ini bentuk komitmen pemerintah untuk terus tranparansi dan keseriusan membangun Kota Pontianak, sebagaimana seharusnya. Kita butuh masukan untuk membangun kota ini. Kita harus berkolaborasi."

PONTIANAK, SP -  Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyebutkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBD) Kota Pontianak, Kalbar  2019 sebesar Rp1,80 triliun.

"RAPBD yang dirancang ini tentunya meningkat dari tahun - tahun sebelumnya, dengan melihat realisasi yang sudah dengan tahun sebelumnya dan potensi yang ada pula," ujarnya saat Seminar Bedah RAPBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019, Rabu (31/10).

Ia menjelaskan, dalam RAPBD yang ada asumsi pendapatan Rp1.799,88 miliar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri sebesar Rp450,43 miliar dan pendapatan lain - lainnya Rp285,36 miliar.

"Kemudian untuk dana transfer pusat Rp1,06 triliun yang terdiri dari bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp45,91 miliar, DAU sebesar Rp716,16 miliar dan DAK sebesar Rp298,29 miliar," kata dia.

Sementara itu, untuk komposisi belanja yang ada dalam RAPBD Pontianak 2019 yakni untuk belanja langsung sebesar Rp675, 38 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp1.099,59 miliar.

"Pada 2019 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap belanja dan jasa, dikarenakan beberapa hal yang dilakukan antara lain untuk meningkatkan pendapatan Non PNS menjadi Rp2,75 juta/per bulan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai honorer Paud, SD dan SMP," kata dia.

Dari sisi efisiensi pada belanja langsung dilakukan pada makan dan minum, perjalanan dinas, belanja alat tulis kantor dan belanja rutin air, telepon, listrik dan internet.

"Efesiensi belanja pada perangkat daerah ini, kita alihkan kepada belanja yang berdampak langsung kepada masyarakat," jelas dia.

Agar RPABD lebih berkualitas dan tersosialisasi ke publik dengan baik dan sebelum dibahas bersama DPRD Kota Pontianak, pihaknya membedah RAPBD melalui seminar dengan menghadirkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, ICW, BI Kalbar dengan peserta semua unsur masyarakat dan pihak terkait.

"Kita bedah RAPBD ini bentuk komitmen pemerintah untuk terus tranparansi dan keseriusan membangun Kota Pontianak, sebagaimana seharusnya. Kita butuh masukan untuk membangun kota ini. Kita harus berkolaborasi," ajaknya. 

Gubernur Kalbar, Sutarmidji yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menjelaskan, tujuan dari bedah  bedah RAPBD adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang memang akan dilakukan perbaikan-perbaikan secara menyeluruh di Kota Pontianak. 

"APBD adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak," kata Sutarmidji..

Dikatakannya, seminar ini merupakan yang kesekian kalinya, dan Pemprov Kalbar berencana untuk APBD Pemprov Kalbar Tahun 2020, juga akan menggelar Seminar Bedah APBD Kalbar. 

"In Sha Allah, tahun depan Pemprov Kalbar akan bedah APBD Kalbar," ucapnya. 

Lebih lanjut, ia mengatakan perlu adanya evaluasi anggaran untuk penghematan-penghematan anggaran yang ada, terutama di pos anggaran perjalanan dinas.

"Pos perjalanan dinas itu banyak hal yang lihat tidak efisien,” ungkap Midji.

Di samping itu, kata Midji bahwa tahun depan juga,  Pemprov Kalbar akan mengalokasikan anggaran dari penghematan-penghematan sebesar Rp120 milliar untuk biaya pendidikan gratis bagi 140 ribu anak di Kalbar. 

"Kita akan menghapus sebanyak mungkin mobil dinas dan motor dinas. Semuanya akan kita hapus dan tinggal beberapa saja supaya kerja bagian aset tak repot," kata Midji. (din/nak/lha/ant/bob)

Kemendagri Berikan Apresiasi

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Syarifuddin mengapresiasi Pemerintah Kota Pontianak yang membedah Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (APBD) ke publik sebelum dibahas dengan DPRD dan disahkan.

"Selama 14 tahun saya di Dirjen Bina Keuangan Daerah baru Kota Pontianak yang membedah RAPBD nya dibedah oleh berbagai pihak, dan disaksikan publik. Itu sangat kita sambut baik dan apresiasi," ujarnya.

Ia menilai, adanya bedah RAPBD tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Pontianak terhadap transparansi anggaran, sekaligus sosialisasi ke publik.

Sebagaimana amanat aturan juga bahwa RAPBD sebelum disahkan harus terlebih dahulu disosialisasikan.

"Dengan bedah APBD ini juga, masyarakat mengetahui hak - haknya yang dapat tergambar dalam program-program kerja yang akan dilakukan pemerintah kota," jelas dia.
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan kepada sejumlah pimpinan kepala daerah, agar paling lambat 30 November 2018, RAPBD sudah disahkan bersama DPRD terkait.

"Sesuai ketentuan yang ada, dan perlu diperhatikan kepala pemerintah daerah untuk segera mengesahkan RAPBD 2019. Jika tidak ada, maka daerah itu sendiri yang rugi," tambahnya.

Ia menyebutkan sejauh ini secara nasional ketergantungan daerah dalam hal sumber APBD-nya masih didominasi dari pemerintah pusat.

"Secara nasional ketergantungan sumber APBD sekitar 70 persen dari pemerintah pusat. Padahal kita ingin mendorong juga daerah terus bisa mandiri. Untuk Kota Pontianak kita mengapresiasi juga saat ini sudah di bawah nasional yakni 55 persen ketergantungannya dari pusat," terang dia.

Senada juga disampaikan Pengamat Ekonomi Untan, Pontianak, Eddy Suratman. Ia menilai bedah RAPBD sangat tepat sebagai bentuk transparansi dan pelibatan partisipasi masyarakat dalam membangun kota.

"Bedah RAPBD yang sudah ke sekian kalinya ini oleh Pemerintah Kota Pontianak sangat baik dalam transparansi anggaran dalam pembangunan. Harapan ke depan hasil dari penyerapan APBD juga perlu dibedah untuk melihat akuntabilitasnya dalam penggunaan anggaran yang sudah ditetapakan," jelas dia. (ant/bob)