Rabu, 11 Desember 2019


Kualitas Air Pontianak Memprihatinkan

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 574
Kualitas Air Pontianak Memprihatinkan

Pontianak, SP - Kualitas air parit Pontianak memprihatinkan. Sebagian besar berada di kriteria kelas IV. Hanya Parit Tani di Pontianak Timur yang masuk klasifikasi kelas II, dan Parit Nenas dan Parit Malaya di Pontianak Utara di kelas III. 

Hasil itu didapat dari hasil uji kualitas air yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak secara periodik tahun ini, di 25 parit atau saluran primer dengan total 70 titik pantau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 82/ 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, kelas air dibagi empat dengan posisi paling buncit atau paling buruk di nomor IV.

Dalam aturan itu, kelas IV berarti air di lokasi peruntukannya hanya bisa untuk pengairan tanaman atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air sama dengan kegunaan tersebut. Sementara untuk kelas III, air bisa digunakan untuk budidaya ikan air tawar, peternakan, mengairi tanaman atau peruntukan lain yang mensyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Air kelas II peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan ,air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Satu di antara kualitas air yang patut dapat perhatian adalah Sungai Raya, Pontianak Tenggara. Ada tiga titik sampel uji, yaitu hulu, tengah dan hilir sungai. Parameter fisik berupa temperatur (suhu), padatan terlarut total (TDS) dan padatan tersuspensi total (TSS) nilainya masih berada di bawah baku mutu air kelas II. Parameter kimia yang terukur menunjukkan nilai pH, COD (Chemical Oxygen Demand), Nitrit dan BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan logam Pb melebihi baku mutu kriteria air kelas II.  

Dari lokasi hulu dan hilir, air Sungai Raya hulu memiliki pH air yang rendah (bersifat asam) yakni 4,57. Hal ini dikarenakan karakteristik air pada parit tersebut masih gambut.  

Air gambut secara alaminya memang mengandung asam humat yang tinggi sehingga memiliki pH asam. Jika dibandingkan dengan baku mutu, pH air Sungai Raya hulu melebihi baku mutu air kelas II, namun kondisi ini memang merupakan kondisi pH alamiah air gambut. Semakin ke hilir pH air semakin meningkat yang menunjukkan telah masukknya senyawa-senyawa bersifat alkalis (basa) ke perairan dengan nilai pH mendekati normal yakni 6,36 dan 6,6.   

Kadar COD yang terukur menunjukkan kadar yang tinggi, berkisar 44 mg/L – 65 mg/L masuk klasifikasi kriteria air kelas III dan IV. Kadar COD air Sungai Raya semakin meningkat menuju ke hilir. Ini menunjukkan aktivitas yang terjadi sepanjang aliran parit Sungai Raya meningkatkan kadar COD yang masuk ke badan air.  

Kadar Nitrit pada Sungai Raya tengah sebesar 1,35 mg/L jauh melebihi baku mutu yang ditetapkan untuk air kelas II dan III, sedangkan untuk air kelas IV tidak dipersyaratkan. Kadar Nitrit di hulu dan hilir Parit Tengah sebesar 0,036 mg/L dan 0,019 mg/L. Nitrit merupakan  senyawa yang  bersifat sementara dan beracun.  

Dengan terdeteksinya kandungan nitrit di perairan ini, maka air di lokasi ini berbahaya apabila dimanfaatkan masyarakat selain peruntukan sesuai kelasnya.  

Kadar BOD yang terukur yakni 9 mg/L pada hulunya, 7,4 mg/L pada tengah, dan meningkat pada hilirnya yakni sebesar 8,8 mg/L. Bila dibandingkan dengan nilai baku mutu BOD, maka pada Sungai Raya masuk kriteria air kelas IV.   Kadar logam Timbal (Pb) pada hilir sungai melebihi baku mutu air kelas II nilainya dalam kisaran 0,067 mg/L, sedangkan pada hulu dan tengah masih berada di bawah baku mutu air kelas II.   

Kadar logam Pb di hilir bahkan melebihi baku mutu air kelas IV. Meskipun masih bisa digunakan dengan peruntukan sesuai air kelas IV, namun perlu diwaspadai karena logam Pb berdampak buruk bagi kesehatan dan zatnya bisa terakumulasi pada tanaman pangan, maupun hewan-hewan apabila terjadi kontak dan berpotensi membahayakan kesehatan manusia bila dikonsumsi.  

Secara keseluruhan, diduga sumber pencemaran merupakan hasil buangan sampah organik maupun limbah cair penduduk sekitar maupun kegiatan usaha/industri.  

Dilansir dari laman data.go.id, Penertiban dan Penindakan Kegiatan Usaha oleh DLH Pontianak tahun 2016 dilakukan terhadap 69 usaha. Beberapa mendapat denda paling besar Rp 2 juta.  

Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sejumlah titik mengalami perbaikan kualitas air. Parit Tani misalkan, di tahun 2017 masuk klasifikasi air kelas III, namun tahun 2018 jadi kelas II.  

Hanya saja, jika melihat geliat kota, sejumlah sungai digadang pemerintah jadi lokasi wisata air. Sungai Jawi salah satunya. Akan tetapi berdasarkan hasil uji, dari 16 parameter yang diuji (6 fisik dan 10 kimia) terdapat parameter pH, COD, dan BOD kelas II bahkan masuk klasifikasi air kelas IV. Yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Rekreasi air diperuntukkan untuk air kelas II.  

Kepala DLH Pontianak, Tinorma Butar-butar mengungkapkan sebagai bentuk pemulihan, pihaknya terus mengawasi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah padat, cair, dan gas. Mereka yang menghasilkan limbah cair tidak boleh membuangnya sebelum melalui pengolahan di Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).  

“Edukasi kepada masyarakat juga kita lakukan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha melalui camat dan lurah,” katanya.  

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan Permen LH Nomor 27 Tahun 2012, semua pelaku usaha wajib memiliki izin pengelolaan lingkungan di mana salah satu yang diamanahkan adalah pembuatan IPAL. Mereka pun wajib melapor hasil pemeriksaan laboraturium limbah mereka per tiga bulan.  

Malah sejak 2017, DLH sudah membuat aplikasi SWAPANTAU untuk memudahkan pelaporan. Pelaku usaha tinggal memasukkan hasil uji lab mereka ke aplikasi tersebut. Tak perlu datang ke kantor dan mengantar berkas. Laporan itu jadi dasar DLH turun ke lapangan dan memberikan rekomendasi. 

Dalam dua tahun terakhir, DLH sudah merancang pemantauan kualitas air permukaan berbasis peta daring. Pendukung pertama adalah aplikasi Sipeduli yang merupakan layanan daring izin lingkungan. Data izin yang disetujui akan masuk di Swapantau.

Lewat aplikasi itu, pelaku usaha memasukkan hasil uji lab terhadap limbah usahanya. Hasil itu akan terakumulasi dalam Sipeka, Sistem Informasi Pemantauan Kualitas Air Permukaan. Sipeka memuat peta di mana lokasi pelaku usaha dan kondisi air permukaan di lokasi tersebut. Namun sayang, meski dikembangkan sejak 2017, inovasi ini masih belum bisa digunakan.  

“Target kita secepatnya aplikasi ini bisa digunakan masyarakat,” katanya. Sebagai pencegahan, DLH Kota Pontianak memiliki satu alat WQMS (Water Quality Monitoring System). Alat ini berguna untuk memantau kualitas air langsung setiap 15 menit. Meskipun tidak sekompleks hasil pengujian laboratorium, WQMS sudah bisa dijadikan representasi kualitas air di sekitar alat tersebut.

“Hasil dari WQMS sudah bisa memberi indikasi awal tercemarnya sungai,” sambungnya.

Idealnya, alat WQMS dimiliki masing-masing kecamatan. Itu berarti, minimal Pontianak memiliki enam alat tersebut. Namun kendala anggaran jadi alasan utama pengadaan.(bls/din)