Senin, 23 September 2019


Pelaku Usaha Pontianak Belum Serius Kelola Limbah Air

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 301
Pelaku Usaha Pontianak Belum Serius Kelola Limbah Air

Pontianak, SP - Anggota Komisi B DPRD Pontianak, Herman Hofi Munawar mengungkapkan sebagai kota perdagangan dan jasa, Pontianak punya limbah demikian luar biasa. Namun sayang, perkara IPAL belum dapat perhatian.

Dari hasil inspeksi mendadak Komisi B, belum ada IPAL dengan standar baik di Pontianak. Tak terkecuali IPAL hotel dan rumah sakit. Menurutnya, pengolahan limbah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batulayang saja, air lindinya belum terkelola matang.

Jika merujuk hasil uji kualitas 14 sumur pantau TPA, analisis parameter-parameter fisik maupun kimia, terdapat parameter melebihi baku mutu, yakni COD dan BOD. Pencemaran di lokasi tersebut dapat bersumber dari sampah-sampah organik maupun anorganik mengingat lokasinya berada di kawasan TPA dengan volume sampah yang begitu besar. Warga sekitar pun diharap berhati-hati dalam menggunakan air tanah dan menggunakannya sesuai peruntukan yang sesuai.  

“Padahal air lindi sangat berbahaya apalagi ada di lahan gambut,” katanya.

Sejatinya untuk regulasi, Pontianak sudah punya semua. Sejak izin usaha diusulkan, IPAL sudah harus jadi perhatian. “Cuma kadang terabaikan, izin dulu keluar, IPAL setelahnya. Kita pikir positif kalau usaha itu nantinya akan mengurus itu, tapi ternyata tidak dilaksanakan,” katanya.

Dalam perjalanannya pun, pelaku usaha tidak pro aktif. DLH semestinya memang tidak perlu turun lapangan, kewajiban melaporkan ada di pelaku usaha. Tidak sampai di situ, sejumlah pelaku usaha juga tak punya petugas khusus yang mengelola IPAL. “Padahal itu usaha besar. Persoalan IPAL masih dinomorsekiankan dari hal lain,” sesalnya.

Di luar itu, Herman menilai DLH masih kurang dalam penindakan. Ke depan, perlu ketegasan. Jika usaha terus melanggar walau sudah berkali diingatkan, harus ada penindakan hukum. Bila perlu usaha itu ditutup. “Kita harap ke depan Pemkot berani menutup usaha yang melecehkan Pemerintah Kota karena terus bandel soal IPAL,” mintanya.

Namun dia tak memungkiri adanya kendala pada petugas di DLH. Selain jumlah yang terbatas, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Lingkungan Hidup juga tak dimiliki. Andai ada, mereka bisa memberi sanksi lebih tegas dan besar. Aturan undang-undang bisa ditegakkan.

“PPNS pun mereka tidak punya, jadi harus ada penambahan tenaga profesional di bidang limbah dan PPNS yang berkualitas,” sebutnya.

Sayangnya, dalam formasi CPNS Kota Pontianak 2018, tak satu pun formasi PPNS Lingkungan Hidup masuk. Hanya ada satu lowongan umum di DLH. Itu pun untuk posisi pengelola kepegawaian.(bls/din)