Ombudsman Kalbar Kritik Budaya Kerja ASN

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 479

Ombudsman Kalbar Kritik Budaya Kerja ASN
Pontianak, SP - Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Kalimantan Barat mengadakan kegiatan ‘Ngopi Bareng’ dengan mahasiswa perwakilan beberapa kampus di Kota Pontianak.  

Ngopi bareng bertajuk “Peran Mahasiswa sebagai Pejuang Pelayanan Publik” itu mengundang Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Barat dan Sahabat Ombudsman Khatulistiwa sebagai narasumber.  

Agus Priyadi, Kepala Ombudsman Kalbar menyampaikan alasan pihaknya memilih mahasiswa dalam membangun jaringan. “Kami memilih mahasiswa dalam membangun jaringan, sebetulnya karena mereka adalah agen perubahan di masa depan,” katanya, Jumat (9/11) di Bang Bob’s Coffee, Jalan Reformasi.  

Ombudsman juga pernah membangun jaringan dengan petani dan peternak. Oleh sebab itu, Ombudsman begitu mengharapkan daya kritis mahasiswa terbangun dalam kegiatan ini. Apa yang mahasiswa dapatkan, selanjutnya bisa disebarluaskan kepada masyarakat.  

Dalam pemaparan materi singkat, Agus beberapa kali menyinggung soal kasus mala administrasi. Mala administrasi dalam konteks pelayanan publik, berkaitan juga dengan budaya kerja.  

Budaya kerja, kata Agus, ditentukan oleh susahnya merekrut Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jika perekrutan PNS sama dengan perekrutan di perusahaan swasta, akan lebih mudah mencopot PNS yang tidak kompeten. “Tidak beres, pecat, besok masuk yang baru,” ujarnya.  

Menurut Agus, sekarang ini budaya sanksi terhadap pegawai negeri sipil hanya berlaku di Kota Pontianak. Pegawai-pegawai di Kota Pontianak memiliki tanggung jawab yang besar dalam bekerja. Begitulah seharusnya budaya PNS sebenarnya.  

Agus mengakui, dirinya  sering menyarankan perubahan aturan yang menghalangi pelayanan publik. Namun lagi-lagi, merekrut PNS itu sulit. Selain karena budaya kerja yang “kurang baik”, PNS sekarang tidak berpikir bahwa mereka membutuhkan pekerjaan.  

Hal itu berbeda sekali dengan budaya kerja perusahaan swasta dimana persaingan antar-pekerja begitu ketat. “Kalau budaya itu diterapkan juga di pemerintahan, saya yakin mudah untuk melakukan target-target tertentu,” ungkapnya.  

Di tempat yang sama, M Dhanas, mahasiswa IAIN Pontianak sekaligus perwakilan Ombudsman Khatulistiwa mengatakan, melalui kegiatan yang dilaksanakan Ombudsman Kalbar, dia berharap mahasiswa mampu menanamkan semangat dalam menegakkan kebenaran di bidang administrasi.  

“Kita ketahui, mahasiswa adalah agen perubahan. Apa yang dia lakukan saat ini, menentukan masa depan bangsa Indonesia,” ucapnya.  

Terkait dengan peran mahasiswa dalam pelayanan publik, Dhanas yakin mahasiswa bisa ikut serta membantu masyarakat membangun administrasi yang baik. “Saya yakin, karena masih banyak mahasiswa yang memiliki jiwa idealis dan memiliki arah pada penegakan hal-hal yang benar,” pungkasnya. (lha/)