Imigrasi Benteng Pertama Mencegah Kejahatan Antar Negara

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 235

Imigrasi Benteng Pertama Mencegah Kejahatan Antar Negara
Pontianak, SP - Penegakan kedaulatan negara menjadi tugas penting yang diemban oleh Imigrasi. Karena Imigrasi menjadi gerbang pertama yang dilalui setiap warga negara asing untuk masuk ke Indonesia.  

Hal ini disampaikan Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian  Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Kalimantan Barat, Ahmad Hasaf saat membuka rapat koordinasi Kantor Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pontianak,di Hotel Maestro, Jalan Sultan Abdurrahman Kota Pontianak, Rabu (14/11).  

Hasaf juga mengatakan penegakan kedaulatan menjadi penting karena kemerdekaan bangsa Indonesia tidak diraih dengan cara yang mudah. Hasaf meminta setiap petugas imigrasi memahami tugas besar ini.  

“Tidak hanya sebagai gerbang masuk, Imigrasi juga sebagai pintu keluar orang dari Indonesia,” kata Hasaf.  

Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkum HAM Kalbar ini juga mengatakan tingkat kerawanan daerah semakin tinggi jika berbatasan dengan negara lain. Daerah perbatasan rawan karena dengan mudah berbagai macam kejahatan antar negara bisa dilakukan.  

Tugas imigrasi menjadi ujung tombak penegakan kedaulatan negara. “Imigran ilegal, pemalsuan dokumen, narkoba, kawin campur adalah masalah yang sering muncul di daerah perbatasan,” kata Hasaf saat menyampaikan materi.  

Hasaf juga menyampaikan permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural juga sering muncul di Kantor Imigrasi. TKI non prosedural adalah warga negara yang bekerja ke luar negeri melalui prosedur penempatan TKI yang tidak benar.   TKI non prosedural mengabaikan prosedur dan mekanisme penempatan TKI yang telah diatur UU dan ketentuan hukum.

“Pemalsuan dokumen dan manipulasi data calon TKI juga menjadi hal yang harus diwaspadai.”  

Ditempat yang sama Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, Adhar, mengatakan rapat koordinasi ini sebagai upaya penguatan fungsi kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak dan area Imigrasi pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi Bandara Internasional Supadio.  

Selanjutnya, Adhar juga mengatakan TPI adalah pintu gerbang negara oleh karena itu koordinasi dengan seluruh institusi yang berwenang di bandara sangat dibutuhkan.  

“Sinergisitas ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan penegakan hukum Keimigrasian dan pelayanan kepada masyarakat,” Kata Adhar.  

Kemudian Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak ini mengatakan wujud penegakan kedaulatan itu adalah misalnya ada orang asing yang datang ke Indonesia dan masuk dalam daftar pencekalan itu tentu harus ditolak.   “Orang tersebut tidak akan diberikan izin masuk serta dikembalikan ke negara asal,” ucap Adhar.  

Terakhir Adhar berharap dengan rapat koordinasi ini, kinerja dan sinergitas antara pemangku kebijakan di bandara semakin solid dalam rangka penegakan kedaulatan negara.  

Rapat koordinasi ini di hadiri kurang lebih 40 peserta dari berbagai pemangku kepentingan yang berwenang pada TPI Bandara Internasional Supadio Pontianak.(din)