AJI Pontianak dan JPK Galang Aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 355

AJI Pontianak dan JPK Galang Aksi Tolak Eksekusi Baiq Nuril
Pontianak, SP – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pontianak dan Jurnalis Perempuan Khatulistiwa (JPK) menggalang aksi menolak putusan Mahkamah Agung untuk kasus Baiq Nuril, korban pelecehan seksual mantan kepala sekolah di Mataram, Nusa Tenggara Barat.  

“Ibu Nuril ini korban, seperti halnya pada kasus Prita (Prita Mulyasari) beberapa tahun lalu. Kami harap tidak ada lagi korban dari UU ITE, di mana korban berbalik menjadi tersangka,” ujar Dian Lestari Ketua AJI Pontianak di sela-sela aksi, Minggu (18/11).

Dian menambahkan, putusan ini sekaligus menggambarkan rentannya perempuan Indonesia menjadi korban pelecehan seksual. Korban sering direndahkan, bahkan mengalami kriminalisasi. “Pasal-pasal karet dalam UU ITE itu harusnya dicabut,” katanya.

Baiq Nuril Maknun, perempuan asal Mataram yang menjadi terdakwa kasus pelanggaran UU Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik (ITE) sempat divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Mataram. Pengadilan menyatakan Nuril tidak terbukti mencemarkan nama mantan kepala sekolah salah satu SMAN di Mataram.

Putusan PN Mataram kemudian dibatalkan di tingkat Mahkamah Agung, yang kemudian menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta kepada Nuril.   Selain melalui aksi, warga Kota Pontianak juga bisa memberikan dukungan moril melalui sosial media, dengan mengunggah foto #tolakeksekusiibunuril dan #saveibunuril.  

“Aksi ini juga mengajak masyarakat Kota Pontianak untuk ikut menggalang dana di kitabisa.com untuk membantu Ibu Nuril membayar denda Rp 500 juta, serta agar Ibu Nuril terhindar dari penjara selama 6 bulan,” ujar Ketua Jurnalis Perempuan Khatulistiwa, Kusmalina.  

Aksi yang dilakukan di Car Free Day (CFD) Jalan Ahmad Yani itu pun dilakukan sebagai upaya nonlitigasi terhadap kasus-kasus lainnya, di mana negara abai terhadap perlindungan hak-hak  warga negaranya untuk mendapatkan keadilan.  

Relawan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Kalimantan Barat, Aseanty Pahlevi menambahkan, pihaknya membuat pernyataan sikap mempertanyakan hasil putusan MA. Mahkamah Agung dinilai mengabaikan fakta-fakta sidang di Pengadilan Negeri Mataram.    

“Dalam persidangan Nuril tidak terbukti bersalah menyebarluaskan konten asusila seperti yang dituduhkan,” kata Aseanty Pahlevi, relawan organisasi sipil yang memperjuangkan hak-hak digital warga di Asia Tenggara ini.

Pengadilan Negeri Mataram menilai, tidak ada unsur niatan jahat dari Nuril ketika merekam perbincangan dengan M, atasannya. Perekaman ini merupakan upaya membela diri atas pelecahan seksual yang dilakukan M.  

“SAFEnet juga menolak pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan Rabu ini, dan mendesak agar Presiden RI memberikan amnesti atas ketidakadilan ini,” katanya. SAFEnet juga mendorong agar Komisi III DPR RI dapat menyetujui pemberian amnesti tersebut. (lha/)