Senin, 14 Oktober 2019


Masyarakat Harus Dilibatkan Awasi Dana Desa

Editor:

Angga Haksoro

    |     Pembaca: 557
Masyarakat Harus Dilibatkan Awasi Dana Desa

Penyaluran dana desa merupakan salah satu wujud dukungan pemerintah kepada desa untuk mendorong kedaulatan dan kemandirian desa. Dana dapat diolah dan digunakan secara mandiri oleh desa.  

Namun, Indonesia Corruption Watch mencatat jumlah kasus korupsi dana desa meningkat setiap tahun. Sejak 2015 hingga semester pertama tahun 2018, sedikitnya tercatat 181 kasus korupsi Dana desa dengan 184 tersangka korupsi. Akibatnya, negara dirugikan Rp 40,6 miliar.

Hal itu berbanding terbalik dengan mandat yang diberikan UU Desa, Pasal 26 ayat (4) menegaskan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

Melihat hal tersebut jelas perlu adanya beberapa langkah baik upaya pencegahan, pengawasan, maupun penindakan.   Menurut Sri Haryanti dari Gemawan, lembaga yang konsern pada perubahan sosial melalui pemberdayaan kelompok, upaya pencegahan dan pegawasan tersebut perlu melibatkan berbagai pihak.  

Di antaranya pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melaksanakan kebijakan, administrasi dan evaluasi di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tidak menutup kemungkinan korupsi dana desa marak terjadi disebabkan ketidaktahuan atau ketidakmampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola Dana desa. Jika tidak, korupsi diperkirakan akan terus terjadi.

Jangan sampai juga terjadi perangkat desa menolak mengelola dana desa karena takut, maka penting diperhatikan untuk terus meningkatkan kapasitas.

Selanjutnya upaya pengawasan juga tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi melibatkan masyarakat dalam melalukan pengawasan dan pengoptimalan peran dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), salah satunya untuk ikut mengawasi pelaksanaan pemerintahan desa.

Menurut Sri Haryanti, BPD juga dapat mendorong masyarakat untuk turut aktif dalam proses tata kelola anggaran desa.

Jadi, jangan sampai masyarakat hanya menjadi objek dari dana desa, tetapi harus dilibatkan sebagai subjek yang berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Lebih jauh lagi sebagaimana diamanatkan dalam UU 23/ 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas dan fungsi Inspektorat kabupaten/kota adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan.  

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 380 yang menyatakan bahwa bupati/wali kota sebagai kepala daerah kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah kabupaten/kota dan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan tersebut, bupati/wali kota dibantu oleh inspektorat kabupaten/kota.

Penjabaran lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, khususnya pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan desa dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di mana dalam Pasal 20 huruf (c) menyatakan bahwa pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 71/2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa Kegiatan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi antara lain penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Setelah memaksimalkan peran pemerintah dalam upaya pencegahan dan pengawasan, maka selanjutnya tugas penegak hukum baik KPK, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindak pelaku korupsi termasuk korupsi di desa,” Kata Sri Haryanti.

Terakhir, yaitu harus adanya inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mensinergiskan inisisiatif maupun inovasi, contohnya ada bedah-bedah anggaran desa secara bersama-sama.

Pemerintah desa harus membuka akses dan informasi mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa, masyarakat dilatih untuk kritis dalam mengawasi desa, terlibat aktif dalam upaya pengelolaan desa, dan menumbuhkan rasa memiliki desa tersebut.  

Sehingga akan timbul kesadaran untuk bersama-sama menjaga dan membangun desa. Penting juga aparatur desa jangan menutup diri dari masyarakat. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan sehingga dapat mencegah semakin banyak korupsi  anggaran desa.