Efektvitas Pembahasan Perda Tolok Ukur Kinerja Dewan

Ponticity

Editor Angga Haksoro Dibaca : 789

Efektvitas Pembahasan Perda Tolok Ukur Kinerja Dewan
Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi.
Pontianak, SP - Masyarakat menilai kinerja anggota Dewan salah satunya melalui ketepatan waktu pembahasan peraturan daerah. Kinerja DPRD melahirkan suatu produk hukum menjadi patokan keseriusan mereka untuk melayani rakyat.     

Hal itu diungkapkan Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi terkait beberapa perda inisiatif Dewan yang belum kelar dibahas.  

“Kita harus lihat, diusulkan kapan dan bulan berapa. Kalau misalnya di bulan Maret tentunya waktunya panjang dan semestinya sudah (selesai-red). Tapi kalau itu diajukan di bulan Agustus tentunya kekurangan waktu untuk menyelesaikannya,” kata Agus saat ditemui di ruang kerjannya, Senin (26/11)

Hal-hal seperti ini menurut Agus yang harus dipahami masyarakat. Walaupun masyarakat sebenarnya berharap agar Dewan bekerjanya ekstra. “Apalagi di tahun politik ini banyak juga persiapan-persiapan mereka untuk mencalonkan lagi. Ini menyita perhatian dan waktu juga,” ujarnya.

Agus mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima pengaduan masyarakat terkait kinerja anggota DPRD. Jika ada, Ombudsman akan menindaklanjuti lapoaran tersebut. “Kalau ada tentu kita tindaklanjuti karena yang dikelola dana untuk masyarakat,” katanya.

Masyarakat berhak melapor jika menilai kinerja dewan tidak baik. “Misalnya ditemukan fakta ini tidak produktif atau tidak efisien dalam melahirkan perda, boleh dilaporkan. Nanti kami akan lihat SOP dalam menyelesaikan perda. Mulai dari usulan, rapat-rapat, reses, sampai seperti orang sidang, enam bulan sudah dapat putusan. Kita akan lihat proses itu.”


Ombudsman menyarankan ke depan DPRD lebih aktif melakukan sosialisasi mengenai apa yang mereka kerjakan untuk masyarakat. Sehingga masyarakat sedikitnya mengetaui kinerja Dewan.

“Jadi masyarakat tahu, katakanlah misalnya teknis menyampaikan surat pengaduan atau pembahasan perda masanya sekian bulan. Ketika SOP-nya masyarakat tahu, wajar misalnya jika ada perda yang belum tuntas lalu diprotes,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat, Agus Priyadi.

Meski demikian menurut Agus setiap produk apapun yang dihasilkan tentunya tidak lepas dari kepentingan politik. Sehingga kadang sulit mengatakan bahwa harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas segalanya.

“Kepentingan pasti ada kepentingan. Setiap urusan pasti ada kepentingan. Bagaimana menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya ini juga yang kadang sulit,” ujarnya.

Dia menyarankan DPRD melibatkan pihak terkait seperti akademisi dalam pembahasan perda. Jika perlu uji publik bukan sekedar naskah akademik.
  Sebab sering kali begitu peraturan diterapkan tanpa mekanisme akademik dan uji publik akhirnya ditolak masyarakat.  

“Sementara untuk revisi perlu biaya, perlu waktu. Jadikanlah suatu produk hukum berkualitas, mendekatkan kepada uji publik itu,” pungkasnya. (nak/)