Selasa, 12 November 2019


Paripurna Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan APBD 2019, DPRD Target Ketok Palu Akhir November

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 719
Paripurna Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan APBD 2019, DPRD Target Ketok Palu Akhir November

RAPAT PARIPURNA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Paripurna Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan bersama Pemprov Kalbar tentang APBD 2019, di Balairungsari, Senin (26/11) sore. (SP/Nana)

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Ermin Elviani
"Habis ini kita (rapat) Bamus lagi, guna menentukan jadwalnya, karena rentetan semua kan ada tahapan-tahapannya. Tunggu finalisasi Banggar nanti. Target kita tanggal 30 November sudah harus selesai (ketok palu)."

PONTIANAK, SP - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat menargetkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, paling telat akan diketuk palu pada akhir November 2018.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Ermin Elviani seusai memipin Rapat Paripurna DPRD Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan DPRD Provinsi Kalbar bersama Gubernur Kalbar tentang APBD 2019, di Balairungsari, Senin (26/11) sore.

Walaupun rapat tidak kuorum, pasalnya hanya dihadiri sebanyak 21 dari total 65 jumlah anggota DPRD yang ada, namun Ermin menilai, ini tidak jadi masalah, sebab  berdasarkan hasil konsultasi  dengan Kementerian Dalam Negeri, bahwa kesepakatan itu cukup dilasanakan antara pucuk pimpinan legislatif dan eksekutif.

“Sebenarnya untuk paripurna kesepakatan KUA PPAS, sudah kita konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Rupanya tidak perlu diparipurnakan, cukup kesepakatan antara pimpinan dewan beserta gubernur. Kecuali nanti ada laporan finalisasi banggar,” jelas Ermin.

Pasca rapat paripurna yang tak kuorum tersebut, lanjutnya, mereka (DPRD) juga akan segera mengelar rapat Bamus untuk menentukan jadwal rapat paripurna pengesahan RAPBD 2019.

“Habis ini kita (rapat) Bamus lagi, guna menentukan jadwalnya, karena rentetan semua kan ada tahapan-tahapannya. Tunggu finalisasi Banggar nanti. Target kita tanggal 30 November sudah harus selesai (ketok palu),” kata dia.

Sementara itu, Anggota DPRD Kalbar dari Fraksi Golkar, Prabasa Anantatur menilai bahwa penundaan rapat paripurna sudah sesuai dengan dinamika pembahasaan anggaran, dan juga sudah ditentukan oleh Bamus. 

“Sebetulnya dalam kaitan konteks hari ini, sesuai dengan konsultasi dari Kemendagri, bahwa hasil dari kesepakatan KUA PPAS, yang dulunya ditentukan dan disepakati oleh penjabat gubernur dengan gubernur terpilih itu jauh perbedannya,” kata Prabasa.

Oleh karena itu, menurutnya ada suatu mekanisme, yaitu ada kesepakatan ulang. “Sebetulnya jika tidak jauh perbedaan antara KU PPAS dengan pendapatan APBD saat sekarang ini, maka tidak perlu,” terangnya.

Namun, lantaran ini terlalu jauh, maka harus ada kesepakatan. Ia menjabarkan ada dua pandangan pada saat itu, apabila ini jauh berbeda karena KUA PPAS ditentukaan saat paripurna, kesepakatan ini harus diparipurnakan.

“Ternyata hasil konsultasi ke Kemendagri, ndak perlu itu. Langkah selanjutnya, setelah disepakati, maka nanti baru laporan panitia anggaran yang akan disampaikan melalui paripurna. Tapi kalau kesepakatan KUA PPAS itu hanya cukup kesepakatan pimpinan dengan eksekutif. Tidak seperti yang kita lakukan sekarang ini (rapat paripurna),” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa Fraksi Golkar akan selalu mendukung segala mekanisme terkait pengesahan RAPB ini, dengan catatan selama itu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Permendagri. 

“Mekanisme terus dijalankan, mudah-mudahan ini cepat, karena pembahasan anggaran ini ditunggu oleh masyarkat Kalbar," katanya.

Ia mengatakan, jangan sampai perubahan anggaran 2019 kemarin, tidak bisa dibahas karena ada perbedaan internal di masing-masing partai. Mudah-mudahan tahun 2019 ini, finalnya sesuai dengan jadwal. Terlebih, sesuai aturan Mendagri, pada tanggal 30 November harus diketuk palu. 

“Saya dukung kebijakan Pemprov Kalbar. Fraksi lain saya harap tidak ada lagi sekat-sekatan. Saat ini, Gubernur dan Wakil Gubernur adalah pemimpin semua dangan visi Kalbar Baru,” lanjutnya.

Prabasa menilai sejauh ini pembahasan anggaran berjalan lancar, karena itu dirinya berharap tidak ada persoalan, sehingga target ketuk palu yang diminta Kemendagri paling telat pada 30 November ini berjalan lancar. 

“Mudah-mudahan tetap lancar. Kita tunggu saja 30 November nanti, apakah lancar ataukah dengan dinamika-dinamika sebelumnya. Jika tidak selesai, maka mau tidak mau Pergub. Gubernur yang bagi-bagi sendiri,” tandasnya.

Rapat ini sendiri tidak tampak dihadiri oleh Gubernur Kalbar maupun pihak eksekutif yang mewakili, meski telah dijadwalkan akan hadir. (nak/bob)

Sutarmidji Pastikan Belanja Seimbang

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memastikan belanja langsung dan tidak langsung akan seimbang selama masa jabatannya sebagai Gubernur Kalbar periode 2018-2023.

"Kita upayakan belanja langsung dan belanja tidak langsung akan seimbang. Jika perlu, belanja langsung lebih besar dari pada belanja tidak langsung. Tapi kan masalahnya kondisi PAD kita belum bertambah," kata Sutarmidji, belum lama ini.

Dia menjelaskan, untuk APBD Kalbar untuk tahun 2019 mendatang sebesar Rp4,8 triliun. Hal itu dipastikan pada saat pembahasan rancangan peraturan daerah 2019 yang dilakukan pihaknya bersama DPRD Kalbar.

"APBD yang dirancang oleh Pemprov dan DPRD baru Rp4,8 triliun, sebab pagu anggaran dan Dana Alokasi Umum (DAU) pemerintah daerah dari pusat belum ada. Nanti kalau sudah masuk Insyallah APBD kita kurang lebih dari tahun lalu dan mungkin juga bisa lebih," tuturnya.

Sutarmidji menambahkan, untuk saat ini permasalahan pemerintah daerah Kalbar kekurangan pendapatan pajak bagi pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

"Masalahnya lagi kita kekurangan bisa hampir Rp200 miliar pendapatan tahun ini dari pajak bagi pokok yang digunakan untuk bayar BPJS, dipotong langsung dari pusat yang awalnya Rp300 miliar lebih sekarang sudah sekitar Rp100-an miliar," tuturnya.

Meskipun demikian, dia memprediksi akan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sumber-sumber pemerintah daerah sendiri.

"Insyallah saya dan pak Ria Norsan akan bersama-sama DPRD dalam pembahasan anggaran dan pengontrolan dalam penyerapan anggaran. Dan kalau ada hal-hal yang perlu dibicarakan oleh DPRD kami siap bekerjasama dan percepatkan," katanya.

Dalam pelaksanaan APBD 2019, Midji memastikan akan memprioritaskan pembangunan di desa. 

"Insya Allah, nanti saya akan membuat Pergub (Peraturan Gubernur) yang mengarahkan Belanja Langsung di desa itu mencapai 20 persen," katanya. (ant/bob)