Selasa, 24 September 2019


Aktivis HAM Sampaikan Hak Masyarakat Desa, FPR Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Komoditas

Editor:

kurniawan bernhard

    |     Pembaca: 576
Aktivis HAM Sampaikan Hak Masyarakat Desa, FPR Kritisi Kebijakan Pemerintah Soal Komoditas

AKSI DAMAI - Sejumlah aktivis HAM di Kalbar menggelar aksi damai memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Bundaran Tugu Digulis Untan, Senin (10/12). (SP/Suria)

Koordinator FPR Kalbar, M. Aziz Fikri
"Aksi ini memanfaatkan momentum hari HAM untuk menyampaikan hak-hak masyarakat pedesaan, terkait kebijakan pemerintah terhadap komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan penunjang kehidupan masyarakat."

PONTIANAK, SP - Memperingati Hari HAM Internasional ini, sejumlah aktivis HAM menggelar berbagai aksi, satu di antaranya yang dilakukan oleh Organisasi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar. Mereka menyampaikan beberapa aspirasi dan  tuntutan di Bundaran Digulis Untan, Senin (10/12). 

"Aksi ini memanfaatkan momentum hari HAM untuk menyampaikan hak-hak masyarakat pedesaan, terkait kebijakan pemerintah terhadap komoditas-komoditas pertanian dan perkebunan penunjang kehidupan masyarakat," Koordinator Front Perjuangan Rakyat, M. Aziz Fikri.

Adapun komoditas tersebut antaralain sawit, kopra dan karet. Aziz mengatakan, saat ini terjadi penurunan harga di dalam tiga komoditas tersebut. 

"Seperti halnya sawit, itu harganya lebih rendah jika dibeli ke petani dibanding di perusahaannya," ungkapnya.

Selain sawit, Aziz juga mengatakan penurunan harga terjadi juga di komoditas kopra. Tak hanya  di Kalimantan Barat, kondisi yang sama juga terjadi di beberapa wilayah lain. Sementara itu karet, meskipun terjadi kenaikan harga, namun kenaikan tersebut tidak siginifikan. 

"Ini hanya mencapai Rp9 ribu per kilo gram di beberapa daerah," kata dia. 

Terkait dengan reformasi agraria, menurut Aziz sebaiknya bukan hanya sebuah ilusi yang dijalankan oleh pemerintahan. Pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat, disampaikannya belum menyentuh keadilan. 

"Bukan hanya pembagian sertifikat tanah, tapi pembagian yang adil kepemilikan tanah. Bukan monopoli atas tanah dan ketimpangan hak atas tanah yang diterima oleh masyarakat hari ini," katanya.

Dalam penyampaian aksinya, ia juga menginginkan adanya pembangunan industrialisasi nasional, sehingga masyarakat dapat berdaulat atas industri tersebut. "Bukan industri manufaktur atau setengah jadi yang ada di Indonesia saat ini," kesalnya. 

Hari Hak Asasi Manusia dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme. 

Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebuah pernyataan global tentang hak asasi manusia, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. 

Aksi peringatan Hari Hak Asasi Manusia ini, selain dihadiri oleh Organisasi Front Perjuangan Rakyat, turut juga Aliansi Gerakan Reforma Agraria Kalbar, Serikat Buruh Kebun Kalbar, Pembaru Kalbar, Front Mahasiswa Nasional, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Serikat Pemuda Dayak, Serikat Perempuan Rakyat Kalbar, serta Lembaga Pers Mahasiswa Untan. 

Dari gabungan organisasi ini, menuntut agar menghentikan perampasan tanah rakyat dan pemberian izin kepada korporasi besar. Pemerintah diminta harus melaksanakan industrialisasi nasional, memberikan pengakuan hak ulayat masyarakat adat, memberikan perlindungan harga komoditi pertanian, mencabut PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan berikan jaminan K3 untuk buruh. 

Menginginkan pemerintah mencabut UU yang mengatur pelarangan pembakaran ladang, membuat kebijakan sekolah berkualitas dan murah, wujudkan demokrasi seutuhnya sebagai syarat tegaknya HAM, menghentikan kekerasan, kriminalisasi dan intimidasi kau tani dan membebaskan tani yang ditahan akibat konflik agraria, mengaudit seluruh izin usaha berbasis lahan di Kalbar, memberikan jaminan terhadap perempuan dan anak, mengusut secara tuntas pelanggan HAM di Kabupaten Kubu Raya dan Papua. 

Setelah berorasi di Tugu Digulis, Front Perjuangan Rakyat beserta organisasi lainnya melanjutkan orasi di Kantor DPRD Provinsi dan Kantor Gubernur Kalbar. 

Sementara itu, pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ke-70, Plt Kepala Perwakilan Komnas HAM Kalbar, Nelly Yusnita, mengingatkan kembali tentang fungsi Komnas HAM, terutama Komnas HAM perwakilan Kalimantan Barat. 

Menurutnya, sesuai mandat UU 39, Komnas HAM mempunyai mandat untuk mengadakan pengajuan dan penegakan HAM. “Penegakan HAM sendiri, sepanjang tahun 2018 Komnas HAM perwakilan Kalbar menerima 49 aduan masyarakat. 49 aduan, memang dilihat 7 tahun terakhir mengalami tren penurunan,” tuturnya. 

Nelly menilai, penurunan tren tidak bisa katakan bahwa pelanggaran HAM di Kalbar menurun. Tetapi jika dianalisis, dalam lima tahun terakhir keberadaan beberapa lembaga negara yang memang konsen terkait isu HAM sudah banyak seperti Ombudsman, KY, dan KPPAD. 

Keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut membantu mengurai permasalahan terkait HAM di Kalbar. Maka, Komnas HAM juga berusaha membangun sistem rujukan dengan sesama lembaga negara agar efisien dan efektif dalam menindaklanjuti aduan masyarakat atau membantu masyarakat menyelesaikan masalah-masalah terkait HAM. 

Dari 49 kasus yang diterima di perwakilan Komnas HAM Kalbar, kasus yang paling banyak disampaikan terkait dengan konflik agraria, terutama permasalahan masyarakat dengan pihak perusahaan. Sejauh ini, pihak yang paling tinggi dilaporkan adalah instansi pemerintah, terutama pemerintah daerah. Selanjutnya, pihak koorporasi atau perusahaan dan pihak kepolisian. 

“Kalau tahun 2017, yang paling banyak dilaporkan adalah inistitusi kepolisian. Tapi di tahun 2018, justru lebih banyak pemerintah daerah,” ungkapnya.

Terkait konflik agraria, konflik yang terjadi di masyarakat, memang belum banyak yang segera diselesaikan. Kasus-kasus yang masuk, kata Nelly, memang kasus-kasus yang terjadi sudah lama, seperti kasus 3 sampai 4 tahun sebelumnya. Oleh sebab itu sampai sekarang, masyarakat yang tersandung konflik agraria belum meperoleh jalan keluar atas permasalahan yang mereka miliki. 

Komitmen Komnas HAM ke depan adalah tentang perlindungan, penghormatan serta kemajuan HAM bukan semata-mata menjadi tanggung jawab negera, tetapi menjadi bagian dari tanggung jawab instansi pemerintah. 

“Jadi, kata kuncinya adalah saling menghormati setiap individu, tercipta toleransi, ada kerukunan antarsesama manusia,” pungkas Nelly. (sms/lha/bob)

Jadi Acuan Penyelesaian Kasus

Ketua Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengatakan, peringatan Hari HAM Internasional ke-70 yang jatuh pada 10 Desember 2018 menjadi acuan dan memacu penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM. 

Hal itu dikatakan Taufan saat membuka peringatan Hari HAM Internasional di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (10/12). 

"Perayaan ini sebagai refleksi, acuan, dan pacuan untuk menyelesaikan kasus HAM. Komnas HAM telah menetapkan empat tema, yaitu penyelesaian HAM berat masa lalu, reforma agraria berbasis HAM, penanganan maraknya intoleransi radikalisme, dan ekstremisme dengan kekerasan, dan pembenahan tata kelola lembaga," kata Taufan. 

Ia mengatakan,Komnas HAM berupaya mendorong terciptanya kondisi pelaksanaan HAM yang kondusif. "Sejak berdiri 25 tahun lalu, Komnas HAM telah menyelidiki 13 pelanggaran HAM yang berat. Tiga di antaranya telah selesai diputuskan di pengadilan hukum AD hoc, yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2003)," ujar Taufan. 

Sementara itu, seperti diungkapkan Taufan, ada 10 kasus lain yang belum selesai hingga saat ini yaitu kerusuhan Mei 1998, tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II; penghilangan paksa aktivis 1997/1998; kasus Wasior dan Wamena; kasus Talangsari Lampung; kasus Penembakan Misterius (Petrus); dan peristiwa pembantaian massal 1965; peristiwa Jambu Keupok Aceh; dan peristiwa simpang KKA Aceh. 

"Dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2018, Komnas HAM telah menyampaikan permintaan kepada Presiden agar kasus-kasus tersebut segera ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung selaku penyidik dan penuntut umum," kata dia. 

Taufan mengatakan, desakan untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM dinilai hingga saat ini prosesnya masih berlarut-larut. Menurut dia, hal itu menciderai hak para korban atas kepastian hukum dan keadilan. (kps/bob)