Soal OSO, Pengamat Politik Untan Sarankan KPU Taati Putusan PTUN

Ponticity

Editor Mul Dibaca : 925

Soal OSO, Pengamat Politik Untan Sarankan KPU Taati Putusan PTUN
Pengamat Politik Untan, Syarif Usmulyadi
PONTIANAK, SP - Pengamat Politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Syarif Usmulyadi mengatakan, seyogyanya KPU harus mentaati keputusan dan legalitas dari PTUN Jakarta, soal pencalonan Oesman Sapta Odang (OSO) di Pemilu 2019.

Keputusan itu memberikan hak kepada Oesman Sapta Odang, artinya pihak KPU harus menindaklanjuti perintah keputusan, dengan jalan memasukan nama OSO dalam DCT tanpa syarat apa pun.

"Karena itu adalah keputusan pengadilan, yang mana bersifat inkrah," kata dia.

Apalagi itu keputusan lembaga tinggi negara terkait dengan hukum. Dengan keputusan itu, PTUN membenarkan bahwa OSO berhak untuk dijadikan calon tetap.

Apabila KPU masih tetap pada keputusan meminta OSO mundur dari partai, maka itu merupakan keputusan sepihak KPU. 

"Di sisi lain, kita mempunyai lembaga yang bisa menjadi rujukan, di mana jalur itu sudah dilakukan oleh OSO dengan mengajukan kepada PTUN, sebagaimana diketahui sudah mempunyai keputusan," terang dia. 

Rasanya KPU tidak punya alasan lagi untuk tidak memasukan nama OSO dalam DCT. Karena tidak ada hak bagi KPU untuk menghalangi OSO dengan adanya keputusan tersebut. 

Apabila KPU masih bersikap sama, maka itu tanpa dasar atau subjektif penilaian dari KPU. Negara ini mempunyai mekanisme hukum yang ditempuh, dan proses itu sudah dilalui. Apa hak KPU tidak menindaklanjuti itu, negara kita diatur dengan ketentuan hukum, tidak bisa KPU mengambil keputusan sepihak, tanpa mempunyai landasan yuridis, maka bisa dikatakan melampaui wewenang yang dimiliki.

"Sudah sangat jelas keputusan PTUN, apalagi sudah ada surat Bawaslu meminta kepada KPU untuk memasukkan nama OSO di dalam DCT tanpa syarat. Dan keputusan PTUN Jakarta ini harus diikuti semua pihak, termasuk KPU. Jangan sampai KPU dipandang arogan karena menghalangi hak orang," ungkapnya. 

Selagi keputusan pengadilan sudah ada dan bersifat inkrah maka tinggal dilaksanakan saja. Di sisi lain pun tidak ada masalah bila KPU melaksanakan keputusan itu, artinya tidak melawan hukum. Justru apabila KPU mengikuti keputusan PTUN maka memperkuat hukum itu sendiri, apalagi dalam hal ini Bawaslu juga sudah memberikan lampu hijau. (iat/bls/bob)