Selasa, 17 September 2019


Erwin Minta Kades Pahami Pengelolaan Dana Desa

Editor:

Aep Mulyanto

    |     Pembaca: 477
Erwin Minta Kades Pahami Pengelolaan Dana Desa

Anggota DPR RI Komisi III, Irjen Pol (Purn ) Erwin TPL Tobing

PONTIANAK, SP - Anggota DPR RI Komisi III, Irjen Pol (Purn ) Erwin TPL Tobing prihatin dengan masih maraknya kepala desa yang kurang paham tentang penggunaan Dana Desa. 

Untuk diketahui, pembangunan desa merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan yang tertuang dalam Nawacita, yakni Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

"Salah satu perwujudan dari agenda prioritas ini, adalah memberikan kewenangan dan sumber dana melalui Dana Desa, agar desa dapat mengelola potensi yang dimilikinya, guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Di Provinsi Kalimantan Barat, ada sekitar 2.031 desa dengan alokasi Dana Desa lebih dari Rp1 triliun. Terkait dengan Dana Desa yang jumlahnya signifikan tersebut, memang banyak kepala desa yang takut atau enggan dalam melakukan pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman mereka terkait regulasi yang berhubungan dengan Dana Desa tersebut.

"Regulasinya memang sangat banyak,  ketat dan  sering berubah," kata dia. 

Ia mengakui, sistem regulasi menyangkut Dana Desa tidak terlalu mudah untuk dipahami oleh para Kades dan perangkatnya, karena jumlah peraturannya yang cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan menteri.  

Beberapa kasus hukum yang menimpa kepala desa, terkait penggunaan Dana Desa juga merupakan faktor penyebab timbulnya ketakutan atau keengganan dari perangkat desa untuk mengelolan Dana Desa.

"Ketakutan dan keengganan para kades dalam mengelola Dana Desa sebenarnya tidak perlu, karena apabila para kades tersebut memiliki niat dan komitmen kuat untuk memajukan dan menyejahterakan desanya, maka persoalan-persoalan yang rawan bisa dihindari, apabila asas-asas pengelolaan Dana Desa dipatuhi dengan sungguh-sungguh," terangnya.

Menurut dia, pemerintah kabupaten juga berkewajiban untuk membantu dan mendampingi para kades dalam melakukan pengelolaan Dana Desa, sesuai mandat PP No. 43 Tahun 2014. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh SKPD terkait, maupun dibantu oleh pendamping profesional.

"Dengan kata lain, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam  pengelolaan Dana Desa dan juga mencegah penyalahgunaan Alokasi Dana Desa," kata dia.

Selain itu, pendampingan pengelolaan Dana Desa juga dilakukan melalui aparat hukum seperti Kepolisian. Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) yang dibuat antara Mendagri, Mendes PDTT dan Kapolri pada tanggal 20 Oktober 2017.

Demikian pula pihak Kejaksaan harus dilibatkan dalam melakukan sosialisasi terkait keberadaan Tim Pengamanan dan Pengawalan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

"Upaya ini semata untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa," tutur Tobing. (jee/bob)