Potensi Pergerakan Tanah Kalbar Tinggi

Ponticity

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 990

Potensi Pergerakan Tanah Kalbar Tinggi
Grafis Koko (Suara Pemred)
Kepala BPBD Kalbar, TT A Nyarong
"Tinggal para Bupati/Wali Kota segera membuat status tanggap darurat bencana di daerah masing-masing."

Kepala Pelaksana BPBD Landak, Banda Kolaga
"Kami tempatkan personel BPBD di kantor dan selalu memantau informasi dari BMKG yang dikoordinasikan dengan pihak kecamatan."

PONTIANAK, SP - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) merilis wilayah potensi gerakan tanah di Kalbar bulan Januari 2019. Hasilnya, hanya kota Pontianak yang bebas dari ancaman tersebut. Sementara 13 kabupaten kota lain, memiliki wilayah yang berkategori 'menengah'. Artinya potensi pergerakan tanah ada ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Terutama daerah lembah sungai, gawir, tebing jalan dan lereng.

Namun ada beberapa daerah yang berpotensi 'menengah-tinggi'. Selain berbahaya ketika hujan di atas normal, juga bisa mengaktifkan potensi gerakan tanah periode sebelumnya. Lokasi itu berada di Bengkayang, Kapuas Hulu, Ketapang, Landak, Mempawah, Sambas, dan Sintang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Landak, sudah bersiap menghadapi potensi gerakan tanah yang diprediksi awal 2019 ini. Salah satunya, dengan menempatkan personel siaga di Kantor BPBD. Sesuai data PVMBG, sembilan daerah di Landak berpotensi terjadi pergeseran tanah.

“Kami tempatkan personel BPBD di kantor dan selalu memantau informasi dari BMKG yang dikoordinasikan dengan pihak kecamatan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Landak, Banda Kolaga, Selasa (1/1).

Sebagai pemberitahuan pada warga, pihak Kecamatan diminta mengunggah data terbaru BMKG tentang peringatan dini kebencanaan. Wilayah Landak yang memiliki daerah perbukitan, rawan longsor ketika tanah bergerak.

"Daerah itu memang riskan terjadinya potensi pergerakan tanah dikarenakan curah hujan yang tinggi dan dipengaruhi juga tiupan angin yang kencang," terangnya.

Dia pun meminta Kepala Desa cepat menyampaikan kejadikan bencana ke Camat. Laporan itu akan diteruskan ke BPBD untuk langkah cepat. Saat ini, dia meminta warga waspada dengan curah hujan tinggi yang diperkirakan terjadi hingga 6 Januari.

"Kondisi ini memang sangat riskan terjadi pergerakan tanah. Kami minta juga masyarakat yang berdomisili di tebing perbukitan, supaya bisa mengantisipasi hal itu," harapnya.

Banda menyebut kerap mengingatkan perkara mitigasi bencana pada masyarakat, walau laporan pergerakan tanah tak diterima setiap bulan. Termasuk dalam rapat menyangkut tata kota.

“Kita meminta BPBD juga bisa dilibatkan untuk pendirian rumah penduduk di perbukitan. Paling tidak ada suatu persetujuan atau rekomendasi dari BPBD Landak yang menyebutkan, kawasan pemukiman itu bebas dari Batingsor," harapnya.

Kabupaten Mempawah, punya lima kecamatan berpotensi pergerakan tanah. Kecamatan Sungai Pinyuh, Anjongan, Toho, Sadaniang, dan Sungai Kunyit yang masuk dalam daftar, selama ini memang rawan longsor. 

“Jadi, sejak Oktober 2018 silam, kita sudah lakukan antisipasi dini dengan menetapkan status siaga bencana baik tanah longsor, banjir dan puting beliung,” kata Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Kabupaten Mempawah, Didik Sudarmanto.

Mitigasi bencana dilakukan dengan sosialisasi dan koordinasi antar pemangku wilayah. Tak jarang mereka terjun langsung menemui warga di lokasi rawan bencana.

Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Ketapang, Sumiransyah mengatakan, instansinya pun sudah bersiap. Tim Reaksi Cepat (TRC) selalu siap siaga mengantisipasi dan menanggulangi potensi terjadinya pergeseran tanah.

"Kita selalu berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas dan instansi terkait lainnya, jika terjadi Batingsor maupun pasang air laut atau luapan air laut," ungkapnya.

Pertukaran data berkala dilakukan untuk mengantisipasi semua. Data potensi pergerakan tanah dari PVMBG pun, hampir sama dengan assesment mereka. Informasi disebar salah satunya memanfaatkan Radio Kabupaten Ketapang (RKK). Mereka juga sudah bertemu langsung masyarakat Kecamatan Muara Pawan dan Matan Hilir Selatan yang rawan bencana.

Dia menjelaskan ada beberapa kendala. Peralatan memang tersedia, namun khusus Batingsor sangat minim. Hanya ada beberapa tenda dan perahu karet. Persediaan logistik pun menipis, lantaran sebagian sudah disalurkan untuk desa yang mengalami banjir. Namun, BPBD sudah mengajukan tambahan anggaran logistik.

"Yang jelas melalui TRC kita siap melakukan tugas guna menanggulangi terjadinya Batingsor. Namun harapannya tentu, ini jangan sampai terjadi di wilayah Ketapang," terangnya.

Kepala BMKG Kelas III Rahadi Oesman Ketapang, Aqil Ihsan menambahkan data pergeseran tanah dikeluarkan setiap bulan. Maksud dari potensi itu adalah terjadinya longsor atau getaran tanah mulai tingkat rendah, menengah, hingga tinggi. 

“Ini terjadi bisa dipengaruhi jenis tanah, kemiringan tanah hingga kondisi curah hujan di wilayah tersebut," tuturnya.

Kepala BPBD Kalbar, TT A Nyarong mengatakan, rilis PVMBG ditujukan kepada Gubernur dan didisposisikan ke Bupati/Wali Kota lewat BPBD.

“Surat ini telah kita teruskan kepada Bupati/Wali Kota, agar segera diantisipasi dan diupayakan, apabila terjadi jangan sampai terjadi korban jiwa,” katanya.

Kini, tinggal para Bupati/Wali Kota segera membuat status tanggap darurat bencana banjir, puting beliung dan tanah longsor di daerah masing-masing. Dia meminta daerah cepat tanggap.

Nyarong menjelaskan, pihaknya rutin memberi penyuluhan dan mendorong pindah tempat tinggal ke lokasi yang aman dari longsor dan banjir. Dia mengklaim, dinas atau badan terkait sudah memahami persoalan penanganan dan koordinasi.

“Dinas atau Badan terkait sudah paham dan sudah terkoordinasi melalui dasar Inpres No. 4 Tahun 2012 tentang Bantingsor di Indonesia,” katanya.

Curah Hujan Tinggi

Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak, Sutikno menyebutkan, saat ini beberapa wilayah di Kalbar akan terdampak curah hujan tinggi. Sebagian wilayah Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Ketapang, Sambas, Bengkayang dan Landak akan mengalami kondisi ini sepanjang Januari.

Potensi hujan tinggi inilah yang bisa memicu banjir maupun tanah longsor. Meski soal pergerakan tanah bukan kewenangan pihaknya, Sutikno menjelaskan, hujan dengan intensitas tinggi sangat berdampak pada banyak hal, termasuk tanah longsor. 

Sementara untuk skema pergerakan tanah seperti yang terjadi di Palu, kemungkinannya sangat kecil. Hal serupa terjadi di daerah potensi gempa. Sementara Kalbar aman dari ancaman gempa.

Dia mengimbau masyarakat waspada bahaya tanah longsor saat musim hujan. Sebisa mungkin hindari lereng perbukitan ketika hujan menguyur. Dalam tiga tahun terakhir, tahun 2017, jadi tahun dengan curah hujan paling tinggi lantaran pengaruh badai La Nina.

Anggota DPRD Kalbar, Lutfi meminta Pemda menyosialisasikan kepada masyarakat luas, terkait potensi pergerakan tanah tersebut. Warga juga harus dibekali dengan pengetahuan terkait kebencanaan. 

"Masyarakat wajib mengetahui dan menginformasikan kepada masyarakat lain, terkait potensi bencana pergerakan tanah ini," kata dia. 

Dia menilai penanggulangan bencana di Kalbar sudah cukup baik. Terbukti pada bencana asap melanda, pihak terkait sangat resposif. Apalagi ada pihak luar yang sukarela membantu menanggani penangganan bencana.

Masuk Kurikulum

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk memasukkan pendidikan mitigasi bencana dalam kurikulum pendidikan. Upaya itu dilakukan, agar masyarakat mendapatkan pengetahuan sejak dini terkait kebencanaan. 

Materi pendidikan bencana itu akan dijadikan satu paket dalam program dasar kecakapan hidup (life skill base) termasuk di dalamnya pendidikan antikorupsi, bahaya radikalisme, bahaya narkoba, kewajiban bela negara dan lainnya. 

"Modulnya sudah ada tinggal mengintegrasikan dalam program PPK, sesuai dengan Perpres Nomor 87 tahun 2017," terangnya.

Ahli Geologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mudrik Daryono mengatakan, jika ingin memasukkan pendidikan bencana, maka Indonesia harus belajar dari Jepang. Anak-anak di Jepang sudah rutin dilatih untuk memahami adanya potensi ancaman bencana alam, maka Indonesia bisa mengadopsi cara-cara tersebut, agar mereka dapat mengurangi risiko yang tidak diinginkan.

"Bagaimana mereka harus melakukan evakuasi terhadap diri sendiri. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan di pendidikan kita, sehingga mereka mengetahui mana daerah yang rawan, dan bisa memahami bagaimana cara mitigasi bencana," katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Mendikbud, segera memasukkan pendidikan mitigasi bencana ke kurikulum lembaga pendidikan. Kepala Negara ingin agar pengetahuan tentang bencana, bisa diberikan sedini mungkin lantaran Indonesia berada pada wilayah ring of fire (cincin api). 

"Sudah saya perintahkan (pendidikan bencana masuk kurikulum-red)," ujar Jokowi.

Sejumlah bencana alam melanda Indonesia sepanjang 2018. Di antaranya gempa berkekuatan 7,2 skala richter yang mengguncang Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kemudian gempa, tsunami dan likuifaksi di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah. Dan teranyar yakni gelombang tsunami yang menyapu wilayah Selat Sunda meliputi pesisir Banten dan Lampung Selatan. (ben/din/dvi/iat/nak/nar/teo/tir/bls)

Belum Miliki BPBD

Sebagai salah satu kabupaten rawan bencana, Kabupaten Kapuas Hulu belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Padahal, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi merilis setidaknya 16 wilayah kabupaten itu berpotensi mengalami pergerakan tanah. 

Malah berdasarkan catatan BPBD Kalbar, Bumi Uncak Kapuas punya 12 desa langganan banjir. Jika ditarik ke belakang, sebanyak 1.866 rumah terendam dalam banjir sepanjang tahun 2017 dan 8.928 orang terdampak. 

“Banjir hampir semua wilayah Kapuas Hulu berpotensi. Kalau longsor sering di Lintas Selatan dan Lintas Kapuas,” kata seorang warga, Hadi, Selasa (1/1).

Bertahun diterpa bencana, baru direspon dengan rencana pembentukan BPBD tahun ini. Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyampaikan, anggaran pembentukannya masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019.

“BPBD sangat penting mengingat Kapuas Hulu rawan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan angin puting beliung,” sebutnya.

Dia pun meminta dukungan masyarakat Kapuas Hulu, agar BPBD dapat berjalan maksimal. 

“Masyarakat harus waspada dan menyelamatkan diri, jika bencana alam. Saat ini memasuki musim penghujan kewaspadaan harus ditingkatkan," ucapnya. (sap/bls)